PERBAN

Peraturan Badan Nomor 36 Tahun 2015 tentang TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

PERBAN Nomor 36 Tahun 2015

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB VIII

PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA

Article 16

Correction

Pengurangan Tunjangan Kinerja dinyatakan dalam per seratus, dan dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100 % (seratus per seratus).

Article 17

Correction

Pengurangan Tunjangan Prestasi dilakukan berdasarkan penilaian capaian kinerja sebagai berikut : a. nilai 91 sampai dengan 100 tidak dikenakan pengurangan Tunjangan Prestasi; b. nilai 81 sampai dengan 90 dikenakan pengurangan Tunjangan Prestasi sebesar 10 % (sepuluh per seratus); c. nilai 71 sampai dengan 80 dikenakan pengurangan Tunjangan Prestasi sebesar 20 % (dua puluh per seratus); d. nilai 61 sampai dengan 70 dikenakan pengurangan Tunjangan Prestasi sebesar 30 % (tiga puluh per seratus); atau e. nilai dibawah 60 dikenakan pengurangan Tunjangan Prestasi sebesar 40 % (empat puluh per seratus).

Article 18

(1) Pengurangan Tunjangan Kehadiran dilakukan apabila tidak hadir karena mangkir, izin, terlambat hadir, pulang sebelum waktunya, tidak melakukan rekam kehadiran secara elektronik dengan sengaja dan sakit tanpa surat keterangan dokter atau surat keterangan rawat inap. (2) Pengurangan Tunjangan Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar : a. 5 % (lima per seratus) per hari bagi Pegawai yang tidak hadir karena mangkir; b. 3 % (tiga per seratus) per hari bagi Pegawai yang tidak hadir karena ijin; c. 0,5 % (nol koma lima per seratus) bagi Pegawai yang terlambat hadir lebih 1 menit sampai dengan 30 menit; d. 1 % (satu per seratus) bagi Pegawai yang terlambat hadir lebih dari 31 menit sampai dengan 60 menit; e. 1,25% (satu koma dua lima per seratus) bagi Pegawai yang terlambat hadir lebih dari 61 menit sampai dengan 90 menit; f. 1,5 % (satu koma lima per seratus) bagi Pegawai yang terlambat hadir lebih 91 menit; g. 0,5 % (nol koma lima per seratus) bagi Pegawai yang pulang 1 menit sampai 30 menit sebelum waktu kerja berakhir; h. 1 % (satu per seratus) bagi Pegawai yang pulang 31 menit sampai dengan 60 meni sebelum waktu kerja berakhir; i. 1,25 % (satu koma dua lima per seratus) bagi Pegawai yang pulang 61 menit sampai dengan 90 menit sebelum waktu kerja berakhir; j. 1,5 % (satu koma lima per seratus) bagi Pegawai yang pulang 91 menit sebelum waktu sebelum waktu kerja berakhir; k. 3 % (tiga per seratus) per hari bagi Pegawai yang tidak masuk kerja lebih dari 3 (tiga) hari karena sakit tanpa surat keterangan dokter atau surat keterangan rawat inap. (3) Penggantian waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) tidak mengurangi Tunjangan Kehadiran.

Article 19

(1) Bagi Pegawai yang menjalani cuti tahunan tidak dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja. (2) Bagi Pegawai yang menjalani cuti alasan penting dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar : a. 0 % (nol per seratus) apabila cuti 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) hari; b. 25 % (dua puluh limaper seratus) apabila cuti 8 (delapan) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari; c. 50 % (lima puluh per seratus) apabila cuti 15 (lima belas) hari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) hari; d. 75 % (tujuh puluh lima per seratus) apabila cuti lebih dari 31 (tiga puluh satu) hari. (3) Bagi Pegawai yang cuti melahirkan anak pertama atau anak kedua dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya.

Article 20

(1) Bagi Pegawai yang mengikuti persiapan tugas belajar dibebaskan dari jabatannya dan mendapat Tunjangan Kinerja sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja pada kelas jabatan terakhir. (2) Bagi Pegawai fungsional umum yang mendapat tugas belajar dibebaskan dari jabatannya dan mendapat Tunjangan Kinerja sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja pada kelas jabatan terakhir. (3) Bagi Pejabat fungsional tertentu yang mendapat tugas belajar dibebaskan dari jabatannya dan mendapat Tunjangan Kinerja sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya fungsional umum tertinggi di unitnya. (4) Pejabat Struktural yang mendapat tugas belajar diberhentikan dari jabatannya dan mendapat Tunjangan Kinerja sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja pada kelas jabatan fungsional umum tertinggi di unitnya.

Article 21

Bagi pejabat fungsional dosen yang belum mendapat sertifikasi, mendapat Tunjangan Kinerja sebesar 80 % (delapan puluh per seratus) dari Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya.

Article 22

(1) Bagi Pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu dikarenakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit sesuai ketentuan mendapat Tunjangan Kinerja sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari Tunjangan Kinerja yang diterima dalam kelas jabatannya. (2) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan secara utuh terhitung mulai tanggal keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional tertentu yang bersangkutan. (3) Bagi Pegawai yang diberhentikan dari jabatan fungsional tertentu dikarenakan tidak memenuhi syarat angka kredit, diberikan Tunjangan Kinerja sesuai dengan kelas jabatan fungsional umum.

Article 23

CPNS mendapat Tunjangan Kinerja sebesar 80 % (delapan puluh per seratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja pada kelas jabatan pengadministrasi umum.

Peraturan Badan Nomor 36 Tahun 2015 tentang TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

BAB IV

Article 6

BAB V

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB VI

Article 11

BAB VII

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB VIII

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

BAB IX

Article 24

Article 25

BAB X

Article 26

Article 27