PERBAN

Peraturan Badan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelatihan Penerapan Kebijakan /Training Of Facilitator

PERBAN Nomor 23 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Kepala Lembaga ini yang dimaksud dengan: 1. Pelatihan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pelatihan ASN adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara. 2. Pelatihan Penerapan Kebijakan/Training of Facilitator, adalah Pelatihan yang dilaksanakan untuk mempersiapkan penerapan kebijakan secara terpadu dengan pelatihan penyelenggaraan dan fasilitasi pembelajaran pertama kali pada program Pelatihan yang telah dikembangkan dan disempurnakan oleh Instansi Pembina Diklat terhadap sistem penyelenggaraan atau komponen program Pelatihan. 3. Instansi Pembina Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut sebagai Instansi Pembina Diklat adalah Lembaga Administrasi Negara (LAN), yang secara teknis bertanggungjawab atas pengaturan, koordinasi dan penyelenggaraan Pelatihan. 4. Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi adalah satuan unit organisasi penyelenggara Pelatihan baik yang berdiri sendiri maupun bagian dari satuan unit organisasi yang mendapat akreditasi dari Instansi Pembina Diklat untuk menyelenggarakan Pelatihan tertentu. 5. Pengelola Pelatihan adalah Pegawai ASN yang bertugas pada lembaga Pelatihan yang bertanggungjawab melakukan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi Pelatihan dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina Diklat. 6. Penyelenggara Pelatihan adalah Pegawai ASN yang bertugas pada lembaga Pelatihan yang secara teknis melaksanakan dukungan administratif penyelenggaraan Pelatihan tertentu sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina Diklat. 7. Tenaga Pengajar adalah Widyaiswara/Akademisi/ Praktisi yang mempunyai tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk mendidik, mengajar, melatih pegawai ASN, serta mengevaluasi dan pengembangan Pelatihan pada lembaga Pelatihan. 8. Bahan Ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu tenaga pengajar dalam melaksanakan proses pembelajaran Pelatihan Penerapan Kebijakan. 9. Non-residensial program adalah penyelenggaraan program Pelatihan yang tidak mewajibkan peserta menginap di tempat Pelatihan. 10. Surat Keterangan Pelatihan adalah surat pernyataan otentik yang menerangkan bahwa pemiliknya telah menyelesaikan keseluruhan proses belajar mengajar atau mengelola atau melatih dalam program Pelatihan dan dinyatakan berhasil dengan baik.

Peraturan Badan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelatihan Penerapan Kebijakan /Training Of Facilitator

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

BAB IV

Article 5

Article 6

BAB V

Article 7

BAB VI

Article 8

Article 9

BAB VII

Article 10

BAB VIII

Article 11

BAB IX

Article 12

BAB X

Article 13

BAB XI

Article 14

BAB XII

Article 15

Article 16

BAB XIII

Article 17

Article 18

Article 19

BAB XIV

Article 20

BAB XV

Article 21