PERBAN

Peraturan Badan Nomor 17 Tahun 2013 tentang PEDOMAN AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMERINTAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL

PERBAN Nomor 17 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah yang selanjutnya disebut Lembaga Diklat adalah satuan unit organisasi penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)baik yang berdiri sendiri maupun bagian dari satuan unit organisasi pada Instansi Pemerintah. 2. Diklat Jabatan PNS yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi PNS. 3. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. 4. Diklat Fungsional adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai jenjang Jabatan Fungsional masing-masing. 5. Instansi Pembina Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggungjawab atas pengaturan, koordinasi dan penyelenggaraan Diklat. 6. Instansi Pengendali Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pengendali adalah Badan Kepegawaian Negara yang secara fungsional bertanggungjawab atas pengembangan dan pengawasan standar kompetensi jabatan serta pengendalian pemanfaatan lulusan Diklat. 7. Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab atas pembinaan Jabatan Fungsional menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 8. Lembaga Pengakreditasi Diklat Fungsional adalah Lembaga Diklat pada Instansi Pembina Jabatan Fungsional yang ditunjuk oleh Instansi Pembina untuk melaksanakan akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah lainnya dalam menyelenggarakan Diklat Fungsional. 9. Akreditasi adalah penilaian kelayakan Lembaga Diklat Pemerintah dalam menyelenggarakanDiklat Fungsional yang ditetapkan dalam Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi oleh InstansiPembina Jabatan Fungsional. www.djpp.kemenkumham.go.id 10. Lembaga Diklat Pemerintah yang Terakreditasi adalah Lembaga Diklat yang telah mendapatkan pengakuan tertulis dari Instansi Pembina Jabatan Fungsional untuk menyelenggarakan DiklatFungsional. 11. Organisasi Lembaga Diklat adalah kapasitas sumber daya Lembaga Diklat Pemerintah yang dipergunakan dalam menyelenggarakan DiklatFungsional. 12. Manajemen Lembaga Diklat adalah proses pengelolaan sumber daya Lembaga Diklat Pemerintah dalam menyelenggarakan Diklat Fungsional. 13. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap-perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 14. Sistem Informasi Diklat Aparatur yang selanjutnya disebut SIDA adalah Sistem Informasi Diklat berbasis teknologi informasi untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan dan akreditasi Diklat Fungsional. 15. Pengelola Lembaga Diklat adalah PNS yang bertugas pada lembaga Diklat yang secara fungsional bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi program Diklat Fungsional dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina. 16. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh Pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS, serta melaksanakan tugas kediklatan lainnya pada Lembaga Diklat. 17. Penyelenggara Diklat adalah PNS yang bertugas pada lembaga Diklat yang secara fungsional melaksanakan tugas-tugas administratif untuk mendukung penyelenggaraan Diklat Fungsional sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional. 18. Penganalisis Kebutuhan Diklat adalah PNS yang bertugas pada lembaga Diklat yang secara fungsional mengidentifikasi kebutuhan- kebutuhan Diklat para pejabat sesuai pedoman yang ditetapkan Instansi Pembina. 19. Perancang Kurikulum Diklat adalah PNS yang bertugas merancang kurikulum Diklat Fungsional sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina. 20. Pemutakhir data SIDA adalah PNS yang bertugas pada lembaga Diklat yang secara Fungsional memutakhirkan data Diklat pada SIDA sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina. www.djpp.kemenkumham.go.id 21. Fasilitas Diklat adalah Sarana dan Prasarana Diklat yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan Diklat Fungsional.

BAB IV

PELAKSANA AKREDITASI

Peraturan Badan Nomor 17 Tahun 2013 tentang PEDOMAN AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMERINTAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

BAB IV

Article 4

Article 5

Article 6

Article 25

Article 26

Article 27

BAB Kesatu

Article 4

BAB Kedua

Article 5

Article 6

BAB Ketiga

BAB 1

Article 8

BAB 2

Article 8

Article 9

Article 10

BAB 3

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB 4

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB 5

Article 17

Article 18

Article 19

BAB 6

Article 18

Article 19

BAB Keempat

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

BAB 1

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

BAB 2

Article 24

BAB Kelima

Article 25

Article 26

BAB Keenam

Article 27

BAB V

Article 28

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

Article 35

Article 36

Article 37