PERBAN

Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2013 tentang PANEL AHLI UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON HAKIM KONSTITUSI

PERBAN Nomor 9 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB IV

PEMBENTUKAN PANEL AHLI

Article 7

Correction

(1) Mahkamah Agung, DPR, dan/atau PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, dan c menyampaikan usulan anggota Panel Ahli kepada Komisi Yudisial paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya surat permintaan pengisian kekosongan hakim konstitusi dari Mahkamah Konstitusi. (2) Komisi Yudisial menyampaikan permintaan usulan anggota Panel Ahli kepada Mahkamah Agung, DPR, dan/atau PRESIDEN yang tidak menerima surat permintaan pengisian kekosongan hakim konstitusi dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya usulan anggota Panel Ahli dari Mahkamah Agung, DPR, dan/atau PRESIDEN. (3) Mahkamah Agung, DPR, dan/atau PRESIDEN yang tidak menerima surat permintaan pengisian kekosongan hakim konstitusi dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan usulan anggota Panel Ahli kepada Komisi Yudisial paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya surat permintaan usulan anggota Panel Ahli dari Komisi Yudisial.

Article 8

Article 9

(1) Komisi Yudisial mengangkat 3 (tiga) orang anggota Panel Ahli yang diusulkan Mahakamah Agung, DPR, dan/atau PRESIDEN serta 4 (empat) orang calon anggota Panel Ahli yang dipilih Komisi Yudisial menjadi anggota Panel Ahli. (2) Pengangkatan anggota Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak Rapat Pleno penetapan 4 (empat) orang anggota Panel Ahli yang dipilih Komisi Yudisial.

Article 10

(1) Anggota Panel Ahli diangkat untuk masa kerja 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan. (2) Dalam hal anggota Panel Ahli berhalangan tetap pada masa kerjanya, Panel Ahli mengajukan permintaan anggota Panel Ahli pengganti kepada lembaga yang mengusulkan anggota Panel Ahli yang berhalangan tetap. (3) Lembaga yang mengusulkan anggota Panel Ahli yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan anggota Panel Ahli pengganti paling lama 5 (lima) hari setelah diterimanya permintaan anggota Panel Ahli pengganti. (4) Masa kerja Panel Ahli Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir bersamaan dengan masa kerja Panel Ahli yang digantikan.

(1) Komisi Yudisial memilih 4 (empat) orang anggota Panel Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dengan persyaratan sebagai berikut: a. Warga Negara INDONESIA; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; www.djpp.kemenkumham.go.id c. memiliki reputasi dan rekam jejak yang tidak tercela; d. memiliki kredibilitas dan integritas; e. menguasai ilmu hukum dan memahami UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; f. berpendidikan paling rendah magister; g. berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun; dan h. tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sebelum Panel Ahli dibentuk. (2) Pemilihan 4 (empat) orang anggota Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui: a. pengumuman penerimaan usulan calon anggota Panel Ahli; b. penerimaan usulan calon anggota Panel Ahli dari masyarakat; dan c. penetapan anggota Panel Ahli. (3) Pengumuman penerimaan usulan calon anggota Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya usulan anggota Panel Ahli dari Mahkamah Agung, DPR, dan/atau PRESIDEN yang menerima surat permintaan pengisian kekosongan hakim konstitusi dari Mahkamah Konstitusi. (4) Penerimaan usulan calon anggota Panel Ahli dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan selama 10 (sepuluh) hari sejak pengumuman penerimaan usulan calon anggota Panel Ahli. (5) Usulan calon anggota Panel Ahli dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan secara tertulis kepada Komisi Yudisial dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut: a. daftar riwayat hidup termasuk riwayat pekerjaan dan pengalaman organisasi; b. foto copy Ijazah Magister; c. surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun; d. surat kesediaan melaksanakan tugas sebagai anggota panel ahli; e. foto copy KTP; dan f. foto copy NPWP. (6) Dalam hal tidak ada dan/atau kurang dari 4 (empat) orang usulan calon anggota Panel Ahli dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada www.djpp.kemenkumham.go.id ayat (4) dan (5), anggota Komisi Yudisial dapat mengusulkan anggota Panel Ahli. (7) Penetapan 4 (empat) orang anggota Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan melalui Rapat Pleno Komisi Yudisial berdasarkan usulan calon anggota Panel Ahli dari masyarakat dan/atau anggota Komisi Yudisial. (8) Rapat Pleno Komisi Yudisial penetapan 4 (empat) orang anggota Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari sejak pengumuman penerimaan usulan calon anggota Panel Ahli.

Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2013 tentang PANEL AHLI UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON HAKIM KONSTITUSI

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

BAB III

Article 6

BAB IV

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB V

Article 11

Article 12

BAB VI

Article 13

Article 14

BAB VII

Article 15