PERBAN

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2016 tentang SELEKSI CALON HAKIM AGUNG

PERBAN Nomor 2 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Komisi Yudisial ini yang dimaksud dengan: 1. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Mahkamah Agung Republik INDONESIA adalah lembaga negara yang berwenang mengadili tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah UNDANG-UNDANG terhadap UNDANG-UNDANG, dan mempunyai wewenang lainnya sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 4. Masyarakat adalah semua komunitas atau kelompok di luar Pemerintah dan Mahkamah Agung. 5. Profesi Hukum adalah bidang pekerjaan seseorang yang dilandasi pendidikan keahlian di bidang hukum atau perundang-undangan, antara lain, advokat, penasihat hukum, notaris, penegak hukum, akademisi dalam bidang hukum, dan pegawai yang berkecimpung di bidang hukum atau peraturan perundang-undangan. 6. Putusan adalah karya profesi yang dibuat oleh calon hakim agung pada saat menjadi ketua atau anggota majelis hakim tingkat pertama dan/atau tingkat banding. 7. Tuntutan adalah karya profesi yang dibuat oleh calon hakim agung pada saat menjalankan profesi sebagai jaksa penuntut umum. 8. Gugatan/Pembelaan adalah karya profesi yang dibuat oleh calon hakim agung pada saat menjalankan profesi sebagai advokat. 9. Publikasi Ilmiah adalah karya profesi yang dibuat oleh calon hakim agung dalam bentuk jurnal/buku/artikel/makalah dan/atau tulisan lain yang telah dipublikasikan kepada Masyarakat. 10. Uji Kelayakan Calon Hakim Agung yang selanjutnya disebut Uji Kelayakan adalah rangkaian kegiatan seleksi kualitas, kesehatan dan kepribadian, serta wawancara. 11. Tim Teknis adalah perseorangan atau lembaga yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial sesuai dengan keahliannya untuk membantu melaksanakan seleksi calon hakim agung. 12. Sistem Kamar adalah mekanisme seleksi yang didasarkan pada pilihan kamar peradilan perdata, pidana, agama, tata usaha negara dan militer. 13. Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim yang selanjutnya disingkat KEPPH adalah panduan keutamaan moral bagi setiap hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 14. Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh Anggota Komisi Yudisial yang merupakan alat kelengkapan Komisi Yudisial untuk mengambil putusan terkait dengan seleksi calon hakim agung. 15. Hari adalah hari kerja.

BAB Kedua

Persyaratan Administrasi

Article 6

Correction

(1) Calon hakim agung yang berasal dari hakim karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara INDONESIA; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; d. berusia paling sedikit 45 (empat puluh lima) tahun; e. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban; f. berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk paling singkat 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi; dan g. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim. (2) Calon hakim agung yang berasal dari nonkarier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara INDONESIA; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. berusia paling sedikit 45 (empat puluh lima) tahun; d. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban; e. berpengalaman dalam Profesi Hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun; f. berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan h. tidak pernah dijatuhi sanksi pelanggaran disiplin. (3) Usulan calon hakim agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilampiri dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut: a. surat usulan calon hakim agung; b. daftar riwayat hidup, yang memuat riwayat pekerjaan dan/atau pengalaman organisasi; c. fotokopi ijazah beserta transkrip nilai yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; d. surat keterangan sehat rohani dan jasmani dari dokter pemerintah; e. daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon (dibuktikan dengan tanda bukti penyerahan LHKPN Form A dan Form B dari Komisi Pemberantasan Korupsi); f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku; h. pas foto terbaru sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 4x6 (berwarna); i. surat keterangan berpengalaman dalam bidang hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun dari instansi yang bersangkutan; j. surat keterangan dari pengadilan negeri setempat bahwa calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, bagi calon hakim agung yang berasal dari nonkarier; k. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pemberhentian sementara bagi calon hakim agung yang berasal dari hakim karier, dan sanksi disiplin dari instansi/lembaga asal calon yang berasal dari nonkarier; l. surat pernyataan tidak akan merangkap sebagai pejabat negara, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, pengusaha, karyawan badan usaha milik negara/daerah atau badan usaha milik swasta, pimpinan/pengurus partai politik atau organisasi massa yang memiliki afiliasi dengan partai politik, atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, jika diterima menjadi hakim agung; m. surat pernyataan kesediaan mengikuti proses seleksi calon hakim agung; n. surat pernyataan pilihan kamar peradilan (Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara, Agama dan Militer); dan o. surat pernyataan tidak pernah mengikuti seleksi calon hakim agung dua kali secara berturut-turut.

BAB III

SELEKSI ADMINISTRASI

Article 7

Correction

(1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui verifikasi dan penelitian persyaratan administrasi calon hakim agung. (2) Hasil penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan melalui Rapat Pleno. (3) Keputusan kelulusan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada Masyarakat dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya masa pengajuan calon. (4) Calon hakim agung yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi kualitas. (5) Keputusan kelulusan seleksi administrasi tidak dapat diganggu gugat. (6) Dalam hal calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengikuti seleksi kualitas dinyatakan gugur. (7) Ketentuan mengenai seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi Yudisial ini.

Article 8

(1) Komisi Yudisial wajib mengumumkan permintaan informasi atau pendapat Masyarakat terhadap calon hakim agung yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. (2) Pengumuman permintaan informasi atau pendapat Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pengumuman seleksi administrasi. (3) Pemberian informasi atau pendapat Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diumumkan. (4) Informasi atau pendapat Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima Komisi Yudisial setelah calon hakim agung diusulkan kepada DPR, akan diteruskan kepada DPR.

Article 9

(1) Calon hakim agung yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) wajib menyerahkan: a. surat rekomendasi dari 3 (tiga) orang yang mengetahui integritas, kualitas (kapasitas) dan kinerja calon hakim agung. b. karya profesi yang berupa: 1. 1 (satu) Putusan pengadilan tingkat pertama dan 1 (satu) Putusan pengadilan tingkat banding bagi calon yang berasal dari hakim karier; 2. 2 (dua) karya ilmiah yang dipublikasikan bagi calon yang berasal dari akademisi dan lainnya; 3. 2 (dua) Tuntutan bagi calon yang berasal dari jaksa; dan 4. 1 (satu) gugatan dan 1 (satu) pembelaan bagi calon yang berasal dari advokat. (2) Surat rekomendasi dan karya profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan seleksi kualitas. (3) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun sesuai Format III.J yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi Yudisial ini.

BAB IV

UJI KELAYAKAN CALON HAKIM AGUNG

Article 10

Correction

(1) Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan untuk menentukan kelayakan dari calon hakim agung. (2) Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. seleksi kualitas; b. seleksi kesehatan dan kepribadian; dan c. wawancara. (3) Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah pengumuman seleksi administrasi. (4) Ketentuan mengenai Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi Yudisial ini.

Article 11

(1) Dalam melaksanakan Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Komisi Yudisial dapat membentuk Tim Teknis. (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Tim Teknis seleksi kualitas, Tim Teknis pemeriksa kesehatan, dan Tim Teknis assessment (penilaian) kepribadian dan kompetensi. (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membantu pelaksanaan seleksi calon hakim agung dalam menyusun instrumen, menguji dan/atau menilai hasil uji kelayakan berdasarkan standar kompetensi calon hakim agung sesuai keahlian masing- masing.

Article 12

(1) Dalam melaksanakan Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Komisi Yudisial dapat membentuk tim asistensi. (2) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu pelaksanaan setiap tahapan seleksi.

Article 13

(1) Seleksi kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan untuk mengukur dan menilai tingkat kapasitas keilmuan dan keahlian calon hakim agung berdasarkan standar kompetensi hakim agung. (2) Seleksi kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut sistem kamar dengan cara: a. penilaian karya profesi; b. tes obyektif; c. pembuatan karya tulis di tempat; d. studi kasus KEPPH; dan e. studi kasus hukum. (3) Seleksi kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Teknis seleksi kualitas yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial. (4) Standar kompetensi hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi Yudisial ini.

Article 14

(1) Penilaian seleksi kualitas dilakukan dengan menggabungkan nilai karya profesi, tes obyektif, pembuatan karya tulis di tempat, studi kasus KEPPH, dan studi kasus hukum. (2) Penentuan kelulusan seleksi kualitas dilakukan dengan MENETAPKAN batas nilai minimum kelulusan berdasarkan pada Sistem Kamar. (3) Calon hakim agung yang memperoleh nilai di atas batas nilai minimum kelulusan dinyatakan lulus seleksi kualitas. (4) Hasil kelulusan seleksi kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan melalui Rapat Pleno. (5) Keputusan kelulusan seleksi kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan kepada Masyarakat. (6) Calon hakim agung yang dinyatakan lulus seleksi kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhak mengikuti seleksi kesehatan dan kepribadian. (7) Keputusan kelulusan seleksi kualitas tidak dapat diganggu gugat. (8) Dalam hal calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mengikuti seleksi kesehatan dan kepribadian dinyatakan gugur. (9) Ketentuan mengenai seleksi kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi Yudisial ini.

Article 15

(1) Seleksi kesehatan dan kepribadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mengetahui, mengukur dan menilai kelayakan kesehatan dan kepribadian calon hakim agung. (2) Seleksi kesehatan dan kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. pemeriksaan kesehatan; b. assessment (penilaian) kepribadian dan kompetensi; dan c. rekam jejak.

Article 16

(1) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menilai kesehatan rohani dan jasmani peserta seleksi calon hakim agung. (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Teknis pemeriksa kesehatan yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial.

Article 17

(1) Assessment (penilaian) kepribadian dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mengukur dan menilai kepribadian dan kompetensi calon hakim agung. (2) Assessment (penilaian) kepribadian dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Teknis assessment (penilaian) kepribadian dan kompetensi yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial.

Article 18

(1) Rekam jejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dilakukan melalui penerimaan informasi atau pendapat Masyarakat, analisis LHKPN dan investigasi. (2) Rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti informasi atau pendapat Masyarakat, menelusuri kewajaran harta kekayaan, dan mengetahui reputasi calon hakim agung. (3) Pelaksanaan penelitian atas informasi atau pendapat Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya pemberian informasi atau pendapat Masyarakat.

Article 19

(1) Komisi Yudisial melakukan klarifikasi terhadap hasil penerimaan informasi atau pendapat Masyarakat, analisis LHKPN dan investigasi. (2) Dalam hal tidak ada informasi baru mengenai calon hakim agung yang sebelumnya pernah diklarifikasi, tidak dilakukan klarifikasi ulang.

Article 20

(1) Penentuan kelulusan seleksi kesehatan dan kepribadian dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan kesehatan, assessment (penilaian) kepribadian dan kompetensi, dan hasil rekam jejak. (2) Hasil kelulusan seleksi kesehatan dan kepribadian diputuskan melalui Rapat Pleno. (3) Keputusan kelulusan seleksi kesehatan dan kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada Masyarakat. (4) Calon hakim agung yang dinyatakan lulus seleksi kesehatan dan kepribadian berhak mengikuti wawancara. (5) Keputusan kelulusan seleksi kesehatan dan kepribadian tidak dapat diganggu gugat. (6) Dalam hal calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengikuti wawancara dinyatakan gugur. (7) Ketentuan mengenai seleksi kesehatan dan kepribadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi Yudisial ini.

Article 21

(1) Pelaksanaan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan secara terbuka untuk menilai: a. visi, misi dan komitmen; b.kenegarawanan; c. integritas; d.kemampuan teknis dan proses yudisial; dan e. kemampuan pengelolaan yudisial. (2) Penilaian wawancara dilakukan dengan mengakumulasi nilai dari materi yang diujikan. (3) Penentuan kelulusan wawancara dilakukan dengan MENETAPKAN batas nilai minimum kelulusan berdasarkan pada Sistem Kamar. (4) Hasil kelulusan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan melalui Rapat Pleno. (5) Keputusan kelulusan wawancara tidak dapat diganggu gugat. (6) Dalam hal terdapat informasi baru terkait kesusilaan, wawancara dilakukan secara tertutup. (7) Ketentuan mengenai wawancara tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi Yudisial ini.

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2016 tentang SELEKSI CALON HAKIM AGUNG

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

BAB Kesatu

Article 4

Article 5

BAB Kedua

Article 6

BAB III

Article 7

Article 8

Article 9

BAB IV

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB Kesatu

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Kedua

Article 13

Article 14

BAB Ketiga

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB Keempat

Article 21

BAB V

Article 22

Article 23

BAB VI

Article 24

BAB VII

Article 25

Article 26

Article 27

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

BAB VIII