PERBAN

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2015 tentang PELAPORAN HARTA KEKAYAAN DI KOMISI YUDISIAL

PERBAN Nomor 1 Tahun 2015

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Penyelenggara Negara adalah pejabat/pegawai yang memiliki fungsi strategis dan berpotensi/rawan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menjalankan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara di Komisi Yudisial. 2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 3. Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara dan Pegawai ASN beserta suami/istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Penyelenggara Negara dan Pegawai ASN sebelum, selama, dan setelah memangku jabatan. 4. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 5. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Pegawai ASN yang dituangkan dalam Formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 6. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal adalah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dalam UNDANG-UNDANG Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. 7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 8. LHKPN Model KPK-A adalah formulir yang diisi oleh Penyelenggara Negara pada saat pertama kali melaporkan harta kekayaannya yang formatnya telah diatur oleh KPK. 9. LHKPN Model KPK-B adalah formulir yang diisi oleh Penyelenggara Negara yang telah menduduki jabatannya selama 2 (dua) tahun, mengalami mutasi atau promosi jabatan; mengakhiri jabatan atau pensiun, dan atas permintaan KPK yang formatnya telah diatur oleh KPK. 10. Bagian Kepatuhan Internal adalah unit kerja di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang bertanggung jawab atas pengelolaan LHKPN dan LHKASN. 11. Formulir LHKASN adalah formulir yang diisi oleh Pegawai ASN yang formatnya telah diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB II

LHKPN

Article 3

Correction

(1) Penyelenggara Negara wajib melaporkan Harta Kekayaannya kepada KPK. (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. Pimpinan/Anggota Komisi Yudisial; b. pejabat struktural eselon I; c. pejabat struktural eselon II; d. auditor; dan e. pejabat pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, meliputi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar, Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Bendahara.

Article 4

Pengelola LHKPN adalah Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal c.q. Bagian Kepatuhan Internal.

Article 5

Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas: a. melakukan koordinasi dengan KPK; b. menyusun daftar nama serta perubahan nama dan jabatan Penyelenggara Negara untuk diserahkan kepada KPK; c. melakukan asistensi pengisian formulir dan pelaporan LHKPN terhadap Penyelenggara Negara; dan d. menyusun laporan hasil pengelolaan LHKPN dan menyampaikannya kepada Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.

Article 6

(1) Bagian Kepatuhan Internal menyusun daftar nama Penyelenggara Negara Wajib Lapor LHKPN paling lama pada akhir bulan Januari setiap tahunnya. (2) Apabila terjadi perubahan daftar nama Wajib Lapor LHKPN, Bagian Kepatuhan Internal wajib menyusun daftar nama baru. (3) Bagian Kepatuhan Internal menyampaikan daftar nama Wajib Lapor LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada KPK.

Article 7

Penyelenggara Negara yang baru pertama kali menyampaikan LHKPN wajib mengisi dan menyampaikan formulir LHKPN Model KPK-A paling lama 2 (dua) bulan setelah secara resmi menduduki jabatannya.

Article 8

(1) Penyelenggara Negara wajib mengisi dan menyampaikan fomulir LHKPN Model KPK-B paling lama 2 (dua) bulan setelah: a. mengalami mutasi dan/atau promosi jabatan; b. mengakhiri jabatan dan/atau pensiun; c. menjabat dalam jabatan yang sama selama 2 (dua) tahun; atau d. menerima permintaan khusus dari KPK. (2) Pelaporan LHKPN bagi Penyelenggara Negara yang pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan bersamaan dengan proses pengajuan pensiun. (3) Dalam hal Wajib Lapor LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikembalikan ke instansi asal, pelaporan LHKPN dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di instansi asal.

Article 9

(1) Penyelenggara Negara wajib membuat surat pernyataan dan surat kuasa yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B. (2) Surat pernyataan dan surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Penyelenggara Negara di atas materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Formulir LHKPN Model KPK-A atau formulir LHKPN Model KPK-B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diisi wajib dilampiri salinan akta/bukti/surat kepemilikan Harta Kekayaan yang dimiliki. (4) Salinan akta/bukti/surat kepemilikan Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPK dan 1 (satu) rangkap disimpan oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

Article 10

Penyampaian formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B kepada KPK dapat dilakukan melalui: a. Bagian Kepatuhan Internal; b. petugas pelayanan LHKPN di KPK; atau c. dikirimkan melalui pos tercatat, kurir, atau jasa pengiriman lainnya yang ditujukan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK.

Article 11

Dalam hal Penyelenggara Negara menyampaikan formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B kepada KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan huruf c, Penyelenggara Negara wajib menyampaikan salinan LHKPN dan salinan tanda terima LHKPN kepada Bagian Kepatuhan Internal.

Article 12

Dalam hal Penyelenggara Negara telah meninggal dunia, pelaporan LHKPN dilakukan oleh ahli waris.

BAB Keempat

Mekanisme Penyampaian LHKPN

Article 7

Correction

Penyelenggara Negara yang baru pertama kali menyampaikan LHKPN wajib mengisi dan menyampaikan formulir LHKPN Model KPK-A paling lama 2 (dua) bulan setelah secara resmi menduduki jabatannya.

Article 8

Correction

(1) Penyelenggara Negara wajib mengisi dan menyampaikan fomulir LHKPN Model KPK-B paling lama 2 (dua) bulan setelah: a. mengalami mutasi dan/atau promosi jabatan; b. mengakhiri jabatan dan/atau pensiun; c. menjabat dalam jabatan yang sama selama 2 (dua) tahun; atau d. menerima permintaan khusus dari KPK. (2) Pelaporan LHKPN bagi Penyelenggara Negara yang pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan bersamaan dengan proses pengajuan pensiun. (3) Dalam hal Wajib Lapor LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikembalikan ke instansi asal, pelaporan LHKPN dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di instansi asal.

Article 9

(1) Penyelenggara Negara wajib membuat surat pernyataan dan surat kuasa yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B. (2) Surat pernyataan dan surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Penyelenggara Negara di atas materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Formulir LHKPN Model KPK-A atau formulir LHKPN Model KPK-B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diisi wajib dilampiri salinan akta/bukti/surat kepemilikan Harta Kekayaan yang dimiliki. (4) Salinan akta/bukti/surat kepemilikan Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPK dan 1 (satu) rangkap disimpan oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

Article 10

Penyampaian formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B kepada KPK dapat dilakukan melalui: a. Bagian Kepatuhan Internal; b. petugas pelayanan LHKPN di KPK; atau c. dikirimkan melalui pos tercatat, kurir, atau jasa pengiriman lainnya yang ditujukan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK.

Article 11

Dalam hal Penyelenggara Negara menyampaikan formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B kepada KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan huruf c, Penyelenggara Negara wajib menyampaikan salinan LHKPN dan salinan tanda terima LHKPN kepada Bagian Kepatuhan Internal.

Article 12

Dalam hal Penyelenggara Negara telah meninggal dunia, pelaporan LHKPN dilakukan oleh ahli waris.

BAB 1

Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai ASN

Article 17

Correction

(1) Pegawai ASN wajib mengisi dan menyampaikan Formulir LHKASN paling lama 1 (satu) bulan setelah mengalami mutasi dan/atau promosi, berhenti dari jabatan dan/atau pensiun, atau menjabat dalam jabatan yang sama selama 2 (dua) tahun. (2) Pelaporan LHKASN bagi Pegawai ASN yang pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan proses pengajuan pensiun. (3) Dalam hal Wajib Lapor LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dikembalikan ke instansi asal, pelaporan LHKASN dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di instansi asal.

Article 18

(1) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) wajib mengisi Formulir LHKASN. (2) Formulir LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri salinan akta/bukti/surat kepemilikan Harta Kekayaan yang dimiliki. (3) Formulir LHKASN dan akta/bukti/surat kepemilikan Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Bagian Kepatuhan Internal dan 1 (satu) rangkap disimpan oleh Pegawai ASN yang bersangkutan.

Article 19

(1) Bagian Kepatuhan Internal menyampaikan Bukti Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara seluruh Pegawai ASN kepada Subbagian Kepegawaian. (2) Bukti Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam promosi dan/atau mutasi Pegawai ASN.

Article 20

(1) Bagian Kepatuhan Internal melakukan verifikasi terhadap LHKASN. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian terhadap: a. kebenaran pengisian formulir; b. kelengkapan bukti pendukung/dokumen kepemilikan LHKASN; dan c. kewajaran LHKASN.

Article 21

(1) Bagian Kepatuhan Internal melakukan klarifikasi kepada Pegawai ASN apabila ditemukan ketidakwajaran pada hasil verifikasi. (2) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam Laporan Klarifikasi LHKASN.

Article 22

(1) Dalam hal ditemukan ketidakwajaran pada hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Bagian Kepatuhan Internal melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai ASN. (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal.

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2015 tentang PELAPORAN HARTA KEKAYAAN DI KOMISI YUDISIAL

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Kesatu

Article 3

BAB Kedua

Article 4

Article 5

BAB Ketiga

Article 6

BAB Keempat

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB III

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB Kesatu

Article 13

BAB Kedua

Article 14

Article 15

BAB Ketiga

Article 16

BAB Keempat

Article 17

Article 18

Article 19

BAB 1

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

BAB 2

Article 20

Article 21

Article 22

BAB IV

Article 23

Article 24

BAB V

Article 25

BAB VI

Article 26