Correct Article 30
PERBAN Nomor 8 Tahun 2021 | Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG TATA NASKAH DINAS KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
Current Text
(1) Surat dinas merupakan Naskah Dinas korespondensi eksternal mengenai penyampaian informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian Naskah Dinas, atau hal kedinasan lainnya kepada pihak eksternal.
(2) Surat dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka korespondensi antara KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
(3) Pejabat yang berwenang menandatangani surat dinas di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:
a. Ketua KPU;
b. Ketua KPU Provinsi; dan
c. Ketua KPU Kabupaten/Kota.
(4) Pejabat yang berwenang menandatangani surat dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:
a. Sekretaris Jenderal KPU;
b. Sekretaris KPU Provinsi; dan
c. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
9. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Your Correction