Peraturan Badan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Ata...

Article 35A

(1) Dalam hal setelah DPT ditetapkan dan/atau diumumkan, terdapat masukan dan tanggapan dari masyarakat, peserta Pemilu, dan/atau rekomendasi Bawaslu, KPU dapat melakukan perbaikan DPT yang bertujuan untuk melindungi hak pilih warga negara. (2) Masukan dan tanggapan dari masyarakat, peserta Pemilu, dan/atau rekomendasi Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti. (3) Masukan dan tanggapan dari masyarakat dan/atau peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPU melalui Bawaslu. (4) Perbaikan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara: a. mencoret Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih; b. melengkapi atau memperbaiki elemen daftar Pemilih; dan/atau c. menambah Pemilih baru. 6. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) huruf e Pasal 36 diubah dan Pasal 36 ayat (3) ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf i, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Article 35A

Article 36

Correction

(1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dapat dilengkapi dengan DPTb. (2) DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu atau kondisi tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. (3) Keadaan tertentu atau kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. menjalankan tugas pada saat Pemungutan Suara; b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi; c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi; d. menjalani rehabilitasi narkoba; e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan; f. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi; g. pindah domisili; h. tertimpa bencana alam; dan/atau i. bekerja di luar domisilinya. (4) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan haknya untuk memilih: a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke daerah kabupaten/kota lain dalam 1 (satu) daerah provinsi dan di daerah pemilihannya; b. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke daerah kabupaten/kota lain dalam 1 (satu) daerah provinsi; c. Pasangan calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN apabila pindah memilih ke daerah provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara; d. calon anggota DPRD Provinsi apabila pindah memilih ke daerah kabupaten/kota lain dalam 1 (satu) daerah provinsi dan di daerah pemilihannya; dan/atau e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota apabila pindah memilih ke kecamatan lain dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya. 7. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (10), sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Article 38

Correction

(1) PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, melakukan mekanisme: a. meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT dengan KTP-El; dan b. melakukan pengecekan Pemilih yang bersangkutan pada DPT dengan menggunakan softfile DPT dan/atau melalui Sidalih. (1a) Laporan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU/KIP Kabupaten/Kota menghapus Pemilih dari DPT asal setelah proses pindah memilih selesai. (2) Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat pindah memilih pada kolom keterangan DPT dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A.5-KPU, dengan ketentuan: a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. (3) Formulir Model A.5-KPU memuat informasi: a. identitas Pemilih yang terdiri dari nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tanggal lahir dan alamat tempat tinggal Pemilih, dan TPS asal Pemilih; b. alamat dan TPS tujuan; dan c. jenis surat suara yang diterima oleh Pemilih. (4) PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota asal mencatat Pemilih yang pindah memilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) pada kolom keterangan DPT dengan keterangan pindah memilih. (5) DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) disusun oleh PPS, PPK, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tujuan dengan menggunakan formulir Model A.4-KPU. (6) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi DPTb dengan menggunakan formulir Model A.4.1- KPU. (7) PPS mengumumkan DPTb pada tempat yang mudah dijangkau paling lambat 15 (lima belas) Hari sebelum hari pemungutan suara. (8) DPTb yang diumumkan tidak menampilkan informasi Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga Pemilih secara utuh. (9) PPS menyampaikan DPTb per TPS kepada KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara. (10) Dalam hal jumlah Pemilih DPTb pada suatu tempat melebihi jumlah maksimal Pemilih di TPS, dapat dibentuk TPS berbasis Pemilih DPTb. 8. Formulir Model A.5-KPU dalam Lampiran Peraturan Komisi ini diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Article II

Correction

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2018 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, ttd ARIEF BUDIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJAN

Peraturan Badan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

BAB Ketiga

Article 35A

BAB Ketiga

Article 35A

Article 36

Article 38

Article II