PERBAN

Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

PERBAN Nomor 12 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 818), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan huruf b, huruf c, dan huruf g ayat (1), ayat (2) Pasal 18 diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 18 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Article II

Correction

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2017 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, ttd ARIEF BUDIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA FORMULIR PERSYARATAN PENDAFTARAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA 1. Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota. 2. Surat Pernyataan. SURAT PENDAFTARAN SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS/ KPPS KABUPATEN/KOTA* ................ Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ............................................................................ Jenis Kelamin : ............................................................................ Tempat Tgl. Lahir/ Usia : .........................................................../....... tahun Pekerjaan/Jabatan : ............................................................................ Alamat : ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota ........... Nomor ......... tanggal .................... Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. ......................, ........................ 20 .... Pendaftar, ( ………………………………….. ) Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan. Materai SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ............................................................................ Jenis Kelamin : ............................................................................ Tempat Tgl. Lahir/ Usia : ........................................................./....... tahun Pekerjaan/Jabatan : ............................................................................ Alamat : ............................................................................ menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya : 1. sebagai calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota* ............. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UNDANG-UNDANG Dasar Republik INDONESIA Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik INDONESIA, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; 2. tidak pernah menjadi anggota Partai Politik, jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum; 3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum; 4. bebas dari penyalahgunaan narkotika; 5. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan Umum atau Pemilihan; 6. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS; 7. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota ....................... ......................, ........................ ........ Yang membuat pernyataan, ( …………………………………….. ) Keterangan : *) coret yang tidak diperlukan. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, ttd ARIEF BUDIMAN Materai

Article I

Article I

Article 18

Article 19

Article 57A

Article 59A

Article II