Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 4
(1) Warga Negara INDONESIA dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia kepada Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara
Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA;
c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota;
e. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
f. bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, secara komulatif wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
1. secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan
2. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.
f1.
bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana, syarat yang harus dipenuhi adalah telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran;
g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
m. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota;
n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota;
o. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur Wakil Gubernur Bupati Wakil Bupati Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
p. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota;
q. dihapus;
r. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur Wakil Gubernur Bupati Wakil Bupati Walikota atau Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
s. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional INDONESIA Kepolisian Negara Republik INDONESIA dan Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
t. mengundurkan diri sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
u. berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
(2) Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.
(3) Dihapus.
(4) Persyaratan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dikecualikan bagi:
a. calon yang dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa levis);
b. calon yang dipidana penjara karena alasan politik.
(5) Dihapus.
(6) Calon yang dipidana karena alasan politik sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf b adalah orang yang memperjuangkan keyakinan politik yang memiliki tujuan kebaikan masyarakat banyak dan dilakukan tanpa kekerasan atau menggunakan senjata.
(7) Syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, adalah sebagai berikut:
a. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 1/2 (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
b. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Walikota dengan Wakil Bupati/ Walikota;
c. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
1. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
2. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
3. 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.
d. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 1/2 (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan.
(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berlaku untuk:
a. jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;
b. jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/ kota.
(9) Syarat Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, dengan ketentuan:
a. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota;
b. belum pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur untuk calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota; dan
c. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota.
(10) Syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, berlaku bagi:
a. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di kabupaten/kota lain;
b. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi yang sama;
c. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;
d. Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain.
(11) Dihapus.
(12) Dihapus.
(13) Dihapus."
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 8
(1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota MENETAPKAN persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan
Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(2) Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), didasarkan pada data agregat kependudukan per kecamatan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang disampaikan kepada KPU."
3. Ketentuan huruf b dan huruf f ayat (2) Pasal 20 diubah, di antara ayat
(3) dan ayat (4) Pasal 20 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), di antara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 20 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6a) dan ketentuan Pasal 20 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (9) sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 20
(1) PPS melakukan penelitian administrasi dan faktual paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat dan ayat (2).
(2) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a. penelitian keabsahan surat dukungan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
b. penelitian kesesuaian antara nama, Nomor Induk Kependudukan dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(4);
c. penelitian kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
d. penelitian kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
e. penelitian kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
f. penelitian identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.
(3) Dalam hal formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak ditandatangani di atas materai oleh Pasangan Calon perseorangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.
(3a) Dalam hal jumlah dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada formulir Model BA.3.1- KWK Perseorangan, tetap dilakukan penelitian faktual oleh PPS.
(4) Dalam hal daftar nama dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan fotokopi identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
(5) Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
(6) Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
(6a) Dalam hal fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah habis masa berlakunya, tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan ditindaklanjuti dengan penelitian faktual.
(7) Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan desa atau sebutan lain/kelurahan.
(8) Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf f dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
(9) Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat Anggota Tentara Nasional INDONESIA, Kepolisian Negara Republik INDONESIA dan Pegawai Negeri Sipil yang memberikan dukungan, dukungan tersebut dicoret dan diberikan keterangan bahwa yang bersangkutan adalah Anggota Tentara Nasional INDONESIA, Kepolisian Negara Republik INDONESIA dan Pegawai Negeri Sipil."
4. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 23 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), dan di antara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (8a) dan ayat (8b) sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 23
(1) PPS melakukan penelitian faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Pasangan Calon.
(2) Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
(2a) Dalam hal pendukung yang tercantum dalam formulir Model BA.3.1-KWK Perseorangan yang tidak terdapat tanda tangan Pasangan Calon perseorangan dan materai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(3), menyatakan kebenaran dukungannya, Pasangan Calon perseorangan membubuhkan tanda tangan pada formulir BA.3.1-KWK Perseorangan yang diserahkan pada masa perbaikan syarat pencalonan.
(3) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan.
(4) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.
(5) Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungan kepada Pasangan Calon pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.
(6) Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.
(7) Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli.
(8) Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Pasangan Calon yang didukung, dan mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Pasangan Calon yang tidak didukung.
(8a) Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan dinyatakan sah dan diwajibkan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.
(8b) Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia atau tidak bersedia mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
(9) PPS dan/atau petugas penelitian faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meminta kepala desa atau sebutan lain/lurah
setempat untuk menandatangani formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan membubuhkan cap/stempel desa atau sebutan lain/kelurahan di atas tanda tangan.
(10) PPS dan/atau petugas penelitian faktual wajib mendokumentasikan kegiatan penelitian faktual."
5. Ketentuan ayat
(1) Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 32
(1) Pasangan Calon perseorangan atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa penelitian administrasi dan faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.
(2) Pasangan Calon atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diusulkan sebagai Pasangan Calon atau calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
(3) Calon perseorangan yang berhalangan tetap atau meninggal dunia pada masa penelitian faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dapat diganti dengan calon baru paling lama 5 (lima) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap atau meninggal dunia.
(4) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat.
(5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak masa penggantian calon berakhir.
(6) Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
(7) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon pengganti diterima."
6. Ketentuan ayat
(3) Pasal 36 ditambah 7 (tujuh) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 36
(1) Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
(2) Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penetapan pengadilan mengenai
penundaan pemberlakuan keputusan Menteri, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat menerima pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
(3) Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terdapat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepengurusan Partai Politik yang bersengketa melakukan kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai Politik sesuai peraturan perundang-undangan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik hasil kesepakatan perdamaian.
(4) Dalam hal kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, sambil menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Partai Politik dari 2 (dua) kepengurusan hasil Muktamar/Munas/Kongres dapat memberikan persetujuan untuk 1 (satu) Pasangan Calon yang sama.
(5) Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota hanya terdapat 1 (satu) kepengurusan, Pengurus Partai Politik di tingkat pusat menuangkan dalam surat pernyataan keberadaan 1 (satu) kepengurusan di tingkat tersebut.
(6) Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota terdapat 2 (dua) kepengurusan, masing-masing pengurus Partai Politik mengajukan 1 (satu) Pasangan Calon yang sama sesuai dengan persetujuan Partai Politik di tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(7) Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota terdapat 2 (dua) kepengurusan dan bergabung dengan Partai Politik lain, masing-masing pengurus Partai Politik tersebut mengajukan 1 (satu) Pasangan Calon yang sama pada Gabungan Partai Politik yang sama sesuai dengan persetujuan Partai Politik di tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(4).
(8) Apabila pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), mengajukan Pasangan Calon yang berbeda dan/atau mengusulkan Pasangan Calon yang sama tetapi pada Gabungan Partai Politik yang berbeda, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota menolak pendaftaran Pasangan Calon dimaksud.
(9) Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pelayanan terhadap peserta Pemilihan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung berpedoman pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri.
(10) Proses yang telah dan sedang berlangsung pada saat adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dinyatakan tetap sah dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat menarik pengajuan Pasangan Calonnya."
7. Ketentuan ayat
(1) Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 38
(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat provinsi mendaftarkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat kabupaten/kota mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3).
(2) Dalam mendaftarkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan:
a. ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3);
b. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon dan dokumen syarat calon; dan
c. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
(3) Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat .
(4) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib hadir pada saat pendaftaran.
(5) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah seorang Calon atau Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon, Pasangan Calon perseorangan tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali
ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang."
8. Ketentuan huruf c, huruf n, huruf x, dan huruf y ayat (1) Pasal 42 diubah, serta huruf f, huruf g, dan huruf i ayat (1) Pasal 42 dihapus, diantara huruf x dan huruf y ayat (1) Pasal 42 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf x1, sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 42
(1) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas:
a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakan formulir Model B- KWK Parpol beserta lampirannya;
b. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
c. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf r, huruf s, huruf t dan huruf u menggunakan formulir Model BB.1- KWK;
d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi:
1. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri bagi Bakal Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain; dan
2. surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses bagi Bakal Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain.
e. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi:
1. surat pemberitahuan pencalonan bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
2. tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pencalonan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
f. dihapus;
g. dihapus;
h. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota;
i. dihapus;
j. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
k. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, yang dikeluarkan oleh:
1. Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; atau
2. Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota;
yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;
l. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i;
m. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j;
n. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;
o. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bakal Calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Bakal Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Bakal Calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) huruf l;
p. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi Bakal Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh Bakal Calon bagi Bakal Calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
q. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
r. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;
s. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
t. daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan;
u. rekening khusus dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf h bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
v. rekening khusus dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf i bagi Pasangan Calon perseorangan;
w. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto Bakal Pasangan Calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopy.
x. bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f wajib menyerahkan:
1. surat pernyataan sebagai mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan bukti dimuat pada surat kabar lokal/nasional; dan
2. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari:
a) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; atau b) Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
x1. bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara dan tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f1, wajib menyerahkan surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran dari kepala lembaga pemasyarakatan;
y. bagi calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa levis) dan/atau alasan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dan huruf b wajib menyerahkan surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (culpa levis) dan/atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan.
(2) Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.
(3) Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan."
9. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 42A
(1) Masing-masing Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan di tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) menyerahkan keputusan persetujuan Pasangan Calon kepada pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota.
(2) Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota terdapat 2 (dua) kepengurusan, masing-masing pengurus Partai Politik tingkat pusat menyerahkan keputusan persetujuan Pasangan Calon kepada masing-masing pengurus di tingkat provinsi atau kabupaten/kota tersebut.
(3) Pengurus Partai Politik atau 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(4) Dalam hal pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud atau 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bergabung dengan Partai Politik lain, Gabungan Partai Politik tersebut menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(5) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat
(4) terdiri atas dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf a dan Pasal 43 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, dilengkapi dengan:
a. Keputusan dari masing-masing Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
b. surat pernyataan keberadaan 1 (satu) kepengurusan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5).
(6) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota atau Gabungan Partai Politik kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) terdiri atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, dilengkapi dengan:
a. 2 (dua) dokumen Surat Pencalonan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung menggunakan formulir Model B-KWK Parpol;
b. Keputusan dari masing-masing Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
c. 2 (dua) dokumen surat pernyataan kesepakatan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua)
kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol;
d. 2 (dua) dokumen surat pernyataan kesepakatan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model B.3-KWK Parpol;
e. 2 (dua) dokumen surat pernyataan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan formulir Model B.4- KWK Parpol;
f. fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atas nama calon dan spesimen tanda tangan sesuai kesepakatan;
g. 1 (satu) berkas dokumen administrasi persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).
(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 berlaku mutatis mutandis untuk pemenuhan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang disetujui pencalonannya oleh Partai Politik tingkat pusat yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan."
10. Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 51A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 51A
(1) Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
(2) Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan:
a. pernah dipidana penjara; atau
b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran."
11. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 68
(1) Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Anggota Tentara Nasional INDONESIA Kepolisian Negara Republik INDONESIA dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Anggota Tentara Nasional INDONESIA Kepolisian Negara Republik INDONESIA dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
(2) Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
(3) Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan tidak memenuhi syarat."
12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 89 diubah, ayat (2) dan ayat (3) Pasal 89 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 89
(1) Dalam hal sampai dengan akhir masa pendaftaran Pasangan Calon hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memperpanjang masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari.
(2) Dihapus.
(3) Dihapus.
(4) Dalam hal sampai dengan berakhirnya perpanjangan masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak
ada Pasangan Calon yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota MENETAPKAN keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya."
13. Di antara Pasal 89 dan Pasal 90 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 89A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 89A
(1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tidak ada atau hanya 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari.
(2) Pasangan Calon yang telah ditolak atau telah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan tidak dapat diusulkan dalam pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya pembukaan kembali masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota MENETAPKAN keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya."
14. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 91
(1) Dalam hal pembatalan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menunda pelaksanaan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
(2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari.
(4) Dalam hal penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota MENETAPKAN
keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya."
15. Ketentuan Pasal 92 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 92
(1) Dalam hal terdapat calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan pada hari pemungutan suara yang telah ditentukan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menunda pelaksanaan seluruh tahapan Pemilihan.
(2) Dihapus.
(3) Dihapus.
(4) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota MENETAPKAN keputusan penundaan seluruh tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya."
16. Di antara Pasal 97 dan Pasal 98 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 97A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 97A
(1) Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
(2) Pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir."
17. Ketentuan ayat (1) Pasal 103 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 103
(1) Mengubah sebagian bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(2) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan Pemilihan pada daerah yang berstatus khusus atau istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
(3) Pengadaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh atau Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota."