PERBAN

Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2010 tentang PEDOMAN TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

PERBAN Nomor 12 Tahun 2010

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 2

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib penyelenggara Pemilu; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; dan l. efektivitas.

Article 3

Article 22

Correction

(1) Daftar Pemilih Sementara (Model A1 – KWK.KPU) dan Daftar Pemilih Tambahan (Model A2 – KWK.KPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, disusun oleh PPS menjadi Daftar Pemilih Tetap dengan menggunakan formulir Model A3 – KWK.KPU. (2) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan/ditetapkan (ditandatangani) oleh PPS serta dibubuhi cap PPS. (3) Daftar Pemilih Tetap (Model A3 – KWK.KPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di PPS/Desa/RT/RW atau tempat lain yang strategis, mudah dijangkau/ diketahui oleh masyarakat. (4) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap. (5) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila terdapat pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara tetapi ternyata tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, PPS segera memperbaiki dengan memasukkan nama pemilih tersebut dalam Daftar Pemilih Tetap, dengan ketentuan bahwa pemilih tersebut masih memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini. (6) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan/ditetapkan (ditandatangani) oleh PPS serta dibubuhi cap PPS paling lama 50 (lima puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. (7) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh PPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk dicetak sesuai kebutuhan. Pasal 23 (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS. (2) PPS menyusun Daftar Pemilih Tetap dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan : a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK sebagai bahan pembuatan kartu pemilih sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PERATURAN PEMERINTAH Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 49 Tahun 2008; b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada perangkat daerah yang mengurusi tugas bidang kependudukan dan catatan sipil setempat sebagai bahan pemutakhiran data penduduk; c. 2 (dua) rangkap untuk PPS, yaitu : 1) 1 (satu) rangkap untuk PPS; 2) 1 (satu) rangkap sebagai bahan penyusunan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS di dalam wilayah kerja PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1); (3) Jumlah 1 (satu) rangkap Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a oleh KPU Kabupaten/Kota diteruskan kepada KPU Provinsi untuk keperluan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2010 tentang PEDOMAN TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

BAB I

Article 2

Article 3

BAB I

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB II

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB III

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB V

Article 22

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

BAB VI

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

Article 35

Article 36

Article 37

Article 38

Article 39

Article 40

Article 41

Article 42

Article 43

BAB VII

Article 44

BAB VIII

Article 46