Correct Article 33

(1) PPK atas nama KPA pada KPU Kabupaten/Kota menerbitkan SPBy kepada BP atau BPP pada KPU Kabupaten/Kota untuk membayar atau mentransfer sejumlah dana kepada Badan Adhoc penyelenggara Pemilu dengan melampirkan dokumen: a. rencana kegiatan; b. rencana penyaluran dana untuk kebutuhan setiap bulan yang telah ditetapkan oleh KPA pada KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4); dan c. Keputusan KPU mengenai batas waktu pertanggungjawaban penggunaan dana. (2) BP atau BPP pada KPU Kabupaten/Kota berdasarkan SPBy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyalurkan dana Pemilu dari RDP kepada rekening Badan Adhoc penyelenggara Pemilu di dalam negeri, meliputi: a. Panitia Pemilihan Kecamatan; dan b. Panitia Pemungutan Suara. (3) Penyaluran dana untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Petugas Ketertiban TPS dilakukan oleh BP atau BPP pada KPU Kabupaten/Kota melalui rekening Panitia Pemungutan Suara. (4) BP atau BPP pada KPU Kabupaten/Kota menyimpan bukti transfer penyaluran dana Pemilu masing-masing Badan Adhoc penyelenggara Pemilu di dalam negeri. (5) KPU MENETAPKAN mekanisme penyaluran, penggunaan, dan ketentuan batas waktu pertanggungjawaban penggunaan dana Pemilu pada Badan Adhoc penyelenggara Pemilu di dalam negeri.