Correct Article 45

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 November 2024 KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA, Œ M. FANSHURULLAH ASA Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA STUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA, ttd. M. FANSHURULLAH ASA SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM, DATA, DAN INFORMASI BIRO PENEGAKAN HUKUM BIRO PENCEGAHAN BIRO KEMITRAAN BIRO ADMINISTRASI Bagian Tata Usaha dan Protokol Bagian Umum dan Pengadaan Bagian Pengawasan Satuan Pelaksana Jabatan Fungsional/ Pelaksana Jabatan Fungsional/ Pelaksana Jabatan Fungsional/ Pelaksana Jabatan Fungsional/ Pelaksana Jabatan Fungsional/ Pelaksana LAMPIRAN II PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA SATUAN PELAKSANA No. Satuan Pelaksana Wilayah Kerja 1. Satuan Pelaksana Medan Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, Riau, dan Kepulauan Riau 2. Satuan Pelaksana Lampung Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, dan Bangka Belitung 3. Satuan Pelaksana Bandung Jawa Barat, Banten, dan Daerah Khusus Jakarta 4. Satuan Pelaksana Surabaya Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur 5. Satuan Pelaksana Samarinda Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara 6. Satuan Pelaksana Makassar Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat 7. Satuan Pelaksana Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA, ttd. M. FANSHURULLAH ASA