PERBAN

Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Produk Hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi

PERBAN Nomor 12 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB 2

Perencanaan

Article 10

Correction

Rencana pembentukan Produk Hukum Peraturan disusun berdasarkan program: a. pembentukan peraturan jangka panjang; dan b. pembentukan peraturan jangka pendek.

Article 11

Correction

(1) Program pembentukan peraturan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan daftar peraturan yang akan disusun selama 4 (empat) tahun. (2) Program pembentukan peraturan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rencana strategis Komisi Pemberantasan Korupsi.

Article 12

(1) Program pembentukan peraturan jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan prioritas pembentukan peraturan selama 1 (satu) tahun. (2) Program pembentukan peraturan jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kinerja Biro Hukum yang diturunkan dari program pembentukan peraturan jangka panjang.

Article 13

Dalam hal terdapat kepentingan yang mendesak, pembentukan produk hukum peraturan dapat dilakukan di luar program pembentukan peraturan berdasarkan persetujuan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Article 14

Produk Hukum Peraturan disusun melalui perancangan peraturan yang dapat berasal dari unit kerja pemrakarsa atau Biro Hukum dan disertai dengan analisis atau kajian.

Article 15

Analisis atau kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disusun unit kerja pemrakarsa yang paling sedikit memuat: a. analisis urgensi penyusunan peraturan; b. kerangka konseptual/teoritik; c. dasar hukum, evaluasi dan analisis dengan peraturan atau putusan pengadilan yang terkait; dan d. materi muatan peraturan yang akan disusun.

Article 16

(1) Perancangan Produk Hukum Peraturan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan format naskah produk hukum peraturan. (2) Ketentuan mengenai format naskah Produk Hukum Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penyusunan diatur dengan Peraturan Pimpinan.

Article 17

(1) Penyusunan Produk Hukum Peraturan dilaksanakan oleh Biro Hukum dengan menyelaraskan rancangan produk hukum peraturan terhadap: a. kesesuian dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dan/atau sederajat; b. kesesuaian dengan arah dan kebijkan Pimpinan; c. teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; dan d. ketentuan format naskah produk hukum peraturan. (2) Penyelarasan Produk Hukum Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan aspirasi/pendapat Pegawai. (3) Dalam rangka mendukung proses aspirasi/pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Produk Hukum Peraturan disebarluaskan dalam sistem informasi internal. (4) Dalam hal rancangan Produk Hukum berbentuk Peraturan Komisi yang berdampak eksternal, wajib memperhatikan aspirasi/pendapat masyarakat. (5) Dalam rangka mendukung proses aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) rancangan Produk Hukum Peraturan Komisi disebarluaskan melalui sistem informasi yang dapat diakses masyarakat luas.

BAB 3

Penyusunan

Article 14

Correction

Produk Hukum Peraturan disusun melalui perancangan peraturan yang dapat berasal dari unit kerja pemrakarsa atau Biro Hukum dan disertai dengan analisis atau kajian.

Article 15

Correction

Analisis atau kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disusun unit kerja pemrakarsa yang paling sedikit memuat: a. analisis urgensi penyusunan peraturan; b. kerangka konseptual/teoritik; c. dasar hukum, evaluasi dan analisis dengan peraturan atau putusan pengadilan yang terkait; dan d. materi muatan peraturan yang akan disusun.

Article 16

(1) Perancangan Produk Hukum Peraturan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan format naskah produk hukum peraturan. (2) Ketentuan mengenai format naskah Produk Hukum Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penyusunan diatur dengan Peraturan Pimpinan.

Article 17

(1) Penyusunan Produk Hukum Peraturan dilaksanakan oleh Biro Hukum dengan menyelaraskan rancangan produk hukum peraturan terhadap: a. kesesuian dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dan/atau sederajat; b. kesesuaian dengan arah dan kebijkan Pimpinan; c. teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; dan d. ketentuan format naskah produk hukum peraturan. (2) Penyelarasan Produk Hukum Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan aspirasi/pendapat Pegawai. (3) Dalam rangka mendukung proses aspirasi/pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Produk Hukum Peraturan disebarluaskan dalam sistem informasi internal. (4) Dalam hal rancangan Produk Hukum berbentuk Peraturan Komisi yang berdampak eksternal, wajib memperhatikan aspirasi/pendapat masyarakat. (5) Dalam rangka mendukung proses aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) rancangan Produk Hukum Peraturan Komisi disebarluaskan melalui sistem informasi yang dapat diakses masyarakat luas.

Article 18

(1) Rancangan Produk Hukum Peraturan yang telah dilakukan penyelarasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, disampaikan kepada Pimpinan untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan Pimpinan. (2) Pengambilan keputusan penetapan peraturan oleh Pimpinan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi mengenai Pengambilan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Article 19

(1) Penetapan Produk Hukum Peraturan dilaksanakan dengan penandatanganan pada tajuk tanda tangan naskah Produk Hukum Peraturan asli oleh Ketua atas nama Pimpinan. (2) Khusus Produk Hukum Peraturan Bersama, penetapan rancangan Peraturan Bersama menjadi Peraturan Bersama dilaksanakan dengan penandatanganan pada tajuk tanda tangan naskah Peraturan Bersama asli oleh Ketua atas nama Pimpinan bersama pimpinan lembaga negara/kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. (3) Tanda tangan Ketua dalam naskah produk hukum peraturan asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disertai tanda tangan para Pimpinan pada tajuk tanda tangan Pimpinan untuk naskah arsip.

Article 20

Peraturan Komisi wajib diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA dan Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 4

Penetapan

Article 18

Correction

(1) Rancangan Produk Hukum Peraturan yang telah dilakukan penyelarasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, disampaikan kepada Pimpinan untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan Pimpinan. (2) Pengambilan keputusan penetapan peraturan oleh Pimpinan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi mengenai Pengambilan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Article 19

Correction

(1) Penetapan Produk Hukum Peraturan dilaksanakan dengan penandatanganan pada tajuk tanda tangan naskah Produk Hukum Peraturan asli oleh Ketua atas nama Pimpinan. (2) Khusus Produk Hukum Peraturan Bersama, penetapan rancangan Peraturan Bersama menjadi Peraturan Bersama dilaksanakan dengan penandatanganan pada tajuk tanda tangan naskah Peraturan Bersama asli oleh Ketua atas nama Pimpinan bersama pimpinan lembaga negara/kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. (3) Tanda tangan Ketua dalam naskah produk hukum peraturan asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disertai tanda tangan para Pimpinan pada tajuk tanda tangan Pimpinan untuk naskah arsip.

Article 20

Peraturan Komisi wajib diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA dan Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 21

(1) Peraturan Komisi yang telah ditetapkan, disebarluaskan melalui sistem informasi internal Komisi dan sistem informasi Komisi yang dapat diakses masyarakat luas. (2) Peraturan Pimpinan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan disebarluaskan melalui sistem informasi internal Komisi. (3) Peraturan Bersama yang telah ditetapkan bersama disebarluaskan melalui sistem informasi internal Komisi dan sistem informasi Komisi yang dapat diakses masyarakat luas.

Article 22

(1) Penyebarluasan Produk Hukum Peraturan dalam sistem informasi internal Komisi dilaksanakan oleh Biro Hukum. (2) Penyebarluasan Produk Hukum Peraturan dalam sistem informasi yang dapat diakses masyarakat luas dilaksanakan oleh Biro Hubungan Masyarakat.

BAB IV

PRODUK HUKUM PERJANJIAN

Article 28

Correction

Produk hukum perjanjian pada Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari: a. perjanjian dalam negeri; dan b. perjanjian Internasional.

Article 29

Correction

Perjanjian dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a merupakan perjanjian antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan lembaga lain di dalam negeri dalam bentuk nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama.

Article 30

(1) Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b merupakan perjanjian kerja sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan lembaga lain dari luar negeri dalam bentuk dan nama tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perjanjian Internasional dan ketentuan yang berlaku dalam hukum internasional. (2) Dalam proses pembentukan Perjanjian Internasional, Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Deputi Bidang Informasi dan Data melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga yang berwenang.

Article 31

(1) Produk Hukum Perjanjian disusun berdasarkan analisis kebutuhan dalam bentuk naskah tertulis yang memuat kesepakatan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. (2) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direktorat Pembinaan Jaringan Kerjasama Antar Instansi berdasarkan usulan unit kerja pemrakarsa. (3) Rancangan Produk Hukum Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun oleh Direktorat Pembinaan Jaringan Kerjasama Antar Instansi atau Biro Hukum.

Article 32

(1) Penyusunan rancangan Produk Hukum Perjanjian dilaksanakan bersama antara perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi dan perwakilan pihak lembaga lain dengan memperhatikan hal sebagai berikut: a. kesesuian dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi; dan b. ketentuan format naskah Produk Hukum Perjanjian. (2) Perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unit pengusul, penyusun analisis kebutuhan dan rancangan Produk Hukum Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3).

Article 33

(1) Rancangan Produk Hukum Perjanjian yang telah selesai penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, disampaikan kepada Pimpinan untuk memperoleh persetujuan. (2) Pengambilan keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi.

Article 34

Penetapan Produk Hukum Perjanjian dilaksanakan dengan penandatanganan pada tajuk tanda tangan naskah Produk Hukum Perjanjian asli oleh Ketua, Wakil Ketua, atau Pejabat lain yang ditunjuk atas nama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi bersama dengan Pejabat pihak lembaga lain yang mewakili.

Article 37

Ketentuan mengenai format naskah dan tata cara pembentukan Produk Hukum Perjanjian diatur dengan Peraturan Pimpinan.

Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Produk Hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

BAB Kesatu

Article 4

BAB 1

Article 4

Article 5

Article 6

BAB 2

Article 5

Article 6

Article 7

BAB 3

Article 7

Article 8

BAB 4

Article 8

BAB Kedua

Article 9

BAB 1

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB 2

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB 3

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB 4

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

BAB 5

Article 21

Article 22

BAB III

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

BAB IV

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

Article 37

BAB Kesatu

Article 28

Article 29

Article 30

BAB Kedua

Article 31

Article 32

Article 33