Peraturan Badan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tugas Belajar

Dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi ini yang dimaksud dengan: 1. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Pegawai adalah warga negara INDONESIA yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 3. Tugas Belajar adalah penugasan dari Komisi kepada Pegawai untuk mengikuti Pendidikan Formal, Pelatihan Khusus, atau Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan/Instansi. 4. Pendidikan Formal adalah pendidikan tinggi setara Strata 1 (S1), pendidikan tinggi setara Strata 2 (S2), atau pendidikan tinggi setara Strata 3 (S3). 5. Pelatihan Khusus adalah pelatihan yang diselenggarakan dalam jangka waktu lebih dari 20 (dua puluh) hari kalender dan/atau dengan biaya lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 6. Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan/Instansi yang selanjutnya disebut Diklat Kedinasan/Instansi adalah pendidikan dan/atau pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah dengan peserta pegawai berstatus Pegawai Negeri. 7. Ikatan Wajib Kerja yang selanjutnya disingkat IWK adalah masa wajib kerja yang dikenakan bagi pegawai untuk tetap bekerja pada Komisi dalam jangka waktu tertentu setelah berakhirnya program Tugas Belajar. 8. Pihak Ketiga adalah pihak yang menyelenggarakan dan/atau membiayai kegiatan Tugas Belajar. 9. Masa Persiapan adalah jangka waktu tertentu untuk kegiatan pengenalan atau pembekalan peserta sebelum pelaksanaan Tugas Belajar program Pendidikan Formal.

(1) Pegawai yang dapat mengikuti Tugas Belajar Program Pendidikan Formal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. program pendidikan tinggi setara Strata 1 (S1) dan pendidikan tinggi setara Strata 2 (S2) meliputi: 1. berstatus Pegawai Tetap atau Pegawai Negeri yang Dipekerjakan; 2. telah bekerja di Komisi paling sedikit 2 (dua) tahun pada tanggal pendaftaran seleksi; 3. memiliki penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir minimal nilai B; 4. berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada tanggal pendaftaran seleksi; 5. tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran sedang atau pelanggaran berat; 6. belum pernah lulus dari dan/atau tidak sedang menjalani program pendidikan tinggi strata yang sama; 7. mendapatkan persetujuan tertulis dari atasan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); 8. menandatangani surat pernyataan dan perjanjian IWK yang ditentukan oleh Komisi; dan 9. memenuhi persyaratan lain apabila ditentukan Pihak Ketiga; b. program pendidikan tinggi setara Strata 3 (S3) meliputi: 1. berstatus Pegawai Tetap; 2. telah bekerja di Komisi paling sedikit 5 (lima) tahun pada tanggal pendaftaran seleksi; 3. memiliki penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir minimal nilai B; 4. berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun pada tanggal pendaftaran seleksi; 5. tidak sedang menjalani hukuman atas Pelanggaran Sedang atau Pelanggaran Berat; 6. belum pernah lulus dari dan/atau tidak sedang menjalani program pendidikan tinggi strata yang sama; 7. mendapatkan persetujuan tertulis dari atasan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); 8. menyampaikan dan memaparkan proposal penelitian dan rencana implementasi kepada Pimpinan untuk mendapat persetujuan Pimpinan melalui Biro Sumber Daya Manusia; 9. menandatangani surat pernyataan dan perjanjian IWK yang ditentukan oleh Komisi; dan 10. memenuhi persyaratan lain apabila ditentukan Pihak Ketiga. (2) Surat pernyataan dan perjanjian IWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 8 dan huruf b angka 9 ditentukan lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal. (3) Khusus Pegawai berstatus Pegawai Negeri yang Dipekerjakan, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, juga harus memenuhi syarat: a. masih dimungkinkan memiliki sisa masa kerja di Komisi paling sedikit 2 (dua) tahun setelah menyelesaikan dari Tugas Belajar; dan b. izin tertulis dari instansi asal yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang paling rendah setingkat eselon III atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di instansi asal. (4) Pegawai berstatus Pegawai Negeri yang Dipekerjakan dapat mengikuti Tugas Belajar program Pendidikan Tinggi setara Strata 3 (S3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sepanjang dilaksanakan tanpa meninggalkan pekerjaan sehari-hari.

(1) Pegawai yang dapat mengikuti Tugas Belajar Program Pendidikan Formal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. program pendidikan tinggi setara Strata 1 (S1) dan pendidikan tinggi setara Strata 2 (S2) meliputi: 1. berstatus Pegawai Tetap atau Pegawai Negeri yang Dipekerjakan; 2. telah bekerja di Komisi paling sedikit 2 (dua) tahun pada tanggal pendaftaran seleksi; 3. memiliki penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir minimal nilai B; 4. berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada tanggal pendaftaran seleksi; 5. tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran sedang atau pelanggaran berat; 6. belum pernah lulus dari dan/atau tidak sedang menjalani program pendidikan tinggi strata yang sama; 7. mendapatkan persetujuan tertulis dari atasan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); 8. menandatangani surat pernyataan dan perjanjian IWK yang ditentukan oleh Komisi; dan 9. memenuhi persyaratan lain apabila ditentukan Pihak Ketiga; b. program pendidikan tinggi setara Strata 3 (S3) meliputi: 1. berstatus Pegawai Tetap; 2. telah bekerja di Komisi paling sedikit 5 (lima) tahun pada tanggal pendaftaran seleksi; 3. memiliki penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir minimal nilai B; 4. berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun pada tanggal pendaftaran seleksi; 5. tidak sedang menjalani hukuman atas Pelanggaran Sedang atau Pelanggaran Berat; 6. belum pernah lulus dari dan/atau tidak sedang menjalani program pendidikan tinggi strata yang sama; 7. mendapatkan persetujuan tertulis dari atasan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); 8. menyampaikan dan memaparkan proposal penelitian dan rencana implementasi kepada Pimpinan untuk mendapat persetujuan Pimpinan melalui Biro Sumber Daya Manusia; 9. menandatangani surat pernyataan dan perjanjian IWK yang ditentukan oleh Komisi; dan 10. memenuhi persyaratan lain apabila ditentukan Pihak Ketiga. (2) Surat pernyataan dan perjanjian IWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 8 dan huruf b angka 9 ditentukan lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal. (3) Khusus Pegawai berstatus Pegawai Negeri yang Dipekerjakan, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, juga harus memenuhi syarat: a. masih dimungkinkan memiliki sisa masa kerja di Komisi paling sedikit 2 (dua) tahun setelah menyelesaikan dari Tugas Belajar; dan b. izin tertulis dari instansi asal yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang paling rendah setingkat eselon III atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di instansi asal. (4) Pegawai berstatus Pegawai Negeri yang Dipekerjakan dapat mengikuti Tugas Belajar program Pendidikan Tinggi setara Strata 3 (S3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sepanjang dilaksanakan tanpa meninggalkan pekerjaan sehari-hari.