PERBAN

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

PERBAN Nomor 2 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan: 1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. 2. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 3. Bantuan Hukum adalah pemberian bantuan dengan bertindak sebagai pembela dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara dan hubungan industrial. 4. Perkara Hukum adalah permasalahan dibidang hukum yang memerlukan penyelesaian, baik secara Judicial maupun Non Judisial. 5. Subyek Hukum adalah pemilik hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak secara hukum. 6. Kuasa Hukum adalah orang perseorangan yang telah mendapatkan ijin dan memperoleh surat kuasa khusus dari Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan/atau Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk dapat mendampingi dan/atau mewakili Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam berperkara. 7. Tim Kuasa Hukum adalah gabungan beberapa orang kuasa hukum yang telah mendapatkan ijin dan memperoleh surat kuasa khusus dari Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan/atau Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk dapat mendampingi dan/atau mewakili Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam berperkara. 8. Gugatan adalah permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat. 9. Pengadilan adalah tempat mengadili dan membantu para pencari keadilan agar mendapatkan keadilan. 10. Surat Kuasa adalah surat yang berisi pelimpahan wewenang dari Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan/atau Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia kepada Tim Kuasa Hukum untuk dapat mewakili dalam setiap perkara hukum.

(1) Dalam hal melaksanakan penanganan perkara/memberikan bantuan hukum, Sub Bagian Hukum melakukan kegiatan sebagai berikut: a. menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa khusus untuk ditandatangani oleh Ketua Komnas HAM/Sekretaris Jendral Komnas HAM; b. mendaftarkan surat kuasa khusus di Pengadilan; c. menyiapkan dan menyampaikan jawaban, duplik, alat bukti, saksi dan kesimpulan; d. menghadiri sidang di Pengadilan Negeri/Pengadilan Tata Usaha Negara/Pengadilan Hubungan Industrial/tempat lain sesuai dengan agenda sidang yang ditetapkan; e. menyatakan dan mengajukan Banding, menyiapkan dan menyampaikan Memori Banding/Kontra Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tingkat Pertama; dan f. menyatakan dan mengajukan Kasasi/Peninjauan Kembali, menyiapkan dan menyampaikan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali /Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama. (2) Dalam hal penanganan perkara dengan kedudukan hukum Komnas HAM terkait sebagai penggugat/mengajukan gugatan, Sub Bagian Hukum melakukan meliputi: a. menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa khusus untuk ditandatangani Ketua Komnas HAM/ Sekretaris Jenderal Komnas HAM; b. menyiapkan dan menyampaikan gugatan serta mendaftarkan surat kuasa khusus di Pengadilan; c. menyiapkan dan menyampaikan replik, alat bukti dan saksi serta kesimpulan; d. menghadiri sidang di Pengadilan Negeri/Pengadilan Tata Usaha Negara/Pengadilan Hubungan Industrial/tempat lain sesuai dengan agenda sidang yang ditetapkan; e. menyatakan dan mengajukan Banding, menyiapkan dan menyampaikan Memori Banding/Kontra Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tingkat Pertama; dan f. menyatakan dan mengajukan Kasasi/Peninjauan Kembali, menyiapkan dan menyampaikan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali /Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama. g. menyatakan dan mengajukan Kasasi/Peninjauan Kembali, menyiapkan dan menyampaikan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali /Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama. Bagian Kedua Peran serta Jajaran Unit Terkait di lingkungan Komnas HAM sebagai Subjek Bantuan Hukum

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

BAB IV

Article 5

BAB V

Article 6

Article 7

Article 8

BAB VI

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB Kesatu

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB VII

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB VIII

Article 18

Article 19

BAB IX

Article 20

BAB X

Article 21