Correct Article 23

(1) Untuk percepatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat di Ibu Kota Nusantara, Pelaku Usaha di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang belum dapat memenuhi kewajiban hunian berimbang di wilayah lain, dapat dilaksanakan di wilayah Ibu Kota Nusantara dengan memperhatikan rencana detail dan tata ruang Ibu Kota Nusantara. (2) Pelaksanaan pemenuhan hunian berimbang oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui permohonan kepada Kepala Otorita dengan opsi: a. melaksanakan pembangunan hunian berimbang di wilayah Ibu Kota Nusantara; atau b. membayar dana konversi pemenuhan hunian berimbang. (3) Tata cara pelaksanaan pemenuhan hunian berimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan perumahan hunian berimbang di Ibu Kota Nusantara.