PERBAN

Peraturan Badan Nomor 22 Tahun 2014 tentang PERSETUJUAN ALIH ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEDOKTERAN / KEDOKTERAN GIGI

PERBAN Nomor 22 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PERSYARATAN

Article 2

Correction

Alih Iptekdok hanya dapat diberikan oleh Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA dengan kompetensi atau keterampilan yang didasari keilmuan berbasis bukti (evidence based) yang: a. belum ada di INDONESIA; b. belum dikuasai oleh dokter, dokter spesialis-subspesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis-subspesialis warga negara INDONESIA; atau c. dibutuhkan oleh dokter, dokter spesialis-subspesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis-subspesialis warga negara INDONESIA untuk memperoleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/kedokteran gigi yang lebih tinggi dari sebelumnya.

Article 3

Alih Iptekdok harus terdiri dari aspek: a. kegiatan; b. penyelenggara; dan c. tempat pelaksanaan.

Article 4

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pasien melalui: a. kontak fisik secara langsung dan/atau tidak langsung; b. penggunaan alat diagnostik, terapi, dan/atau rehabilitasi; dan/atau c. penggunaan implan, alat kosmetik/estetik, alat kesehatan lain, dan/atau bahan pada pasien. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 5

(1) Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari: a. Institusi Pendidikan Kedokteran/Kedokteran Gigi; b. rumah sakit pendidikan; atau c. organisasi profesi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. (2) Rumah sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam program pendidikan dokter spesialis-subspesialis atau program pendidikan dokter gigi spesialis-subspesialis. (3) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga/organisasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 6

Tempat pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari: a. rumah sakit pendidikan utama; b. rumah sakit yang merupakan jejaring rumah sakit pendidikan utama; c. wahana pendidikan kedokteran/kedokteran gigi atau rumah sakit lain yang memiliki: 1. sarana dan prasarana tertentu yang memenuhi persyaratan untuk dilakukan Alih Iptekdok; 2. hubungan kerja sama dengan salah satu penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan 3. persetujuan kolegium dan Institusi Pendidikan Kedokteran/Kedokteran Gigi sejauh fasilitas/teknologi tersebut tidak tersedia di rumah sakit pendidikan utama.

Article 7

Article 8

(1) Kolegium yang menerbitkan rekomendasi harus: a. memberikan penilaian tentang perlu tidaknya dilakukan Alih Iptekdok; b. melakukan verifikasi terhadap kredibilitas, profesionalisme, kompetensi, dan etika Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan memberikan pendidikan dan pelatihan. (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mengajukan permohonan rekomendasi kolegium terkait.

(1) Untuk memperoleh Persetujuan KKI, penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada KKI dengan melampirkan: a. proposal Alih Iptekdok, yang sekurang-kurangnya memuat: 1. latar belakang; 2. tujuan; 3. materi; www.djpp.kemenkumham.go.id 4. metode; 5. kajian aspek etik; 6. identitas lengkap penyelenggara; 7. tempat pelaksanaan; 8. peserta; 9. pembiayaan; dan 10. organisasi penyelenggara; b. fotokopi sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat kualifikasi tambahan Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA terkait bidang yang akan diberikan pendidikan dan pelatihannya yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh organisasi profesi kedokteran/kedokteran gigi yang diakui oleh pemerintah negara asal atau negara terakhir tempat melakukan praktik kedokteran; c. fotokopi salinan surat tanda registrasi atau surat keterangan telah teregistrasi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA di negara asal yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh organisasi profesi kedokteran/kedokteran gigi yang diakui oleh pemerintah negara asal atau negara terakhir tempat melakukan praktik kedokteran; d. letter of goodstanding Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang diterbitkan oleh badan regulator kedokteran/kedokteran gigi negara asal atau negara terakhir tempat melakukan praktik kedokteran; e. daftar riwayat hidup Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan memberikan pendidikan dan pelatihan, dengan contoh format yang ditetapkan oleh KKI; f. fotokopi paspor dan surat izin keimigrasian Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. rekomendasi dari: 1. organisasi profesi atau institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi negara asal Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang bersangkutan; atau 2. organisasi/federasi profesi internasional bidang spesialis- subspesialis terkait; h. rekomendasi kolegium; i. daftar riwayat hidup dokter, dokter spesialis-subspesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis-subspesialis warga negara INDONESIA yang menjadi penanggung jawab kegiatan Alih Iptekdok; www.djpp.kemenkumham.go.id j. surat pernyataan yang menerangkan bahwa kegiatan Alih Iptekdok ini tidak untuk melakukan pelayanan kesehatan; k. bukti pembayaran biaya penerbitan Persetujuan KKI; (2) Ketentuan melampirkan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tidak berlaku bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang memiliki rekomendasi dari organisasi/federasi profesi internasional bidang spesialis-subspesialis terkait. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada KKI paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal rencana penyelenggaraan Alih Iptekdok.

Peraturan Badan Nomor 22 Tahun 2014 tentang PERSETUJUAN ALIH ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEDOKTERAN / KEDOKTERAN GIGI

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB III

Article 9

Article 10

BAB IV

Article 11

Article 12

BAB V

Article 13

BAB VI

Article 14

BAB VII

Article 15

BAB VIII

Article 16

Article 17

Article 18

BAB IX

Article 19

Article 20

BAB X

Article 21

Article 22