PERBAN

Peraturan Badan Nomor 21 Tahun 2014 tentang REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS

PERBAN Nomor 21 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

REKOMENDASI KOLEGIUM

Article 3

Correction

Untuk dapat mengajukan permohonan STR-P PPDS/PPDGS, dokter/dokter gigi calon peserta PPDS/PPDGS yang telah lulus ujian seleksi harus mendapat rekomendasi dari kolegium dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang sesuai bidang spesialisasi peserta PPDS/PPDGS.

Article 4

Correction

(1) Surat permohonan untuk mendapatkan rekomendasi kolegium dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang sesuai bidang spesialisasi peserta PPDS/PPDGS dibuat secara kolektif oleh ketua program studi yang melaksanakan PPDS/PPDGS. (2) Surat permohonan untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan daftar dokter/dokter gigi yang lulus seleksi penerimaan calon peserta PPDS/PPDGS. (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat menggunakan kertas berkop resmi ketua program studi yang melaksanakan PPDS/PPDGS atau berkop resmi institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi yang bersangkutan dan ditandatangani oleh ketua program studi yang mengajukan permohonan rekomendasi. (4) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama calon peserta PPDS/PPDGS sesuai ijazah; b. jenis kelamin; c. asal institusi pendidikan dan tahun lulus; www.djpp.kemenkumham.go.id d. tanggal mulai masuk pendidikan; e. lama pendidikan yang akan ditempuh; f. nomor pokok anggota dari Organisasi Profesi terkait; g. nomor surat tanda registrasi yang telah dimiliki; dan h. sumber dana untuk pendidikan. (5) Format lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh KKI.

Article 5

(1) Surat rekomendasi kolegium diterbitkan oleh kolegium dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang sesuai bidang spesialisasi peserta PPDS/PPDGS bersangkutan dengan berdasarkan: a. surat permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan b. hasil verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan penerimaan PPDS/PPDGS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh kolegium dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang sesuai bidang spesialisasi peserta PPDS/PPDGS bersangkutan.

Article 6

(1) Surat rekomendasi kolegium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus melampirkan daftar dokter/dokter gigi yang digunakan sebagai lampiran permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). (2) Lampiran daftar dokter/dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh kolegium dokter spesialis/dokter gigi spesialis terkait yang membawahi program studi yang mengajukan permohonan rekomendasi. (3) Surat rekomendasi kolegium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengakuan atas kesesuaian persyaratan penerimaan calon peserta PPDS/PPDGS.

Article 7

(1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b ditemukan ketidaksesuaian persyaratan penerimaan PPDS/PPDGS berdasarkan ketentuan peraturan perundang- www.djpp.kemenkumham.go.id undangan, kolegium dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang sesuai bidang spesialisasi peserta PPDS/PPDGS bersangkutan berwenang menolak untuk menerbitkan surat rekomendasi kolegium. (2) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua program studi yang mengajukan permohonan rekomendasi harus mengajukan surat permohonan rekomendasi ulang setelah memenuhi ketentuan persyaratan penerimaan PPDS/PPDGS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 8

(1) Dalam hal dilakukan penerbitan surat rekomendasi kolegium, kolegium yang menerbitkan surat tersebut harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada KKI dengan menyertakan lampiran daftar nama calon peserta PPDS/PPDGS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat per program studi atau secara kolektif untuk semua program studi yang berada di bawah pengampuan kolegium dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang sesuai bidang spesialisasi peserta PPDS/PPDGS bersangkutan.

Article 9

Rekomendasi dari kolegium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi dasar rekomendasi ketua program studi yang melaksanakan PPDS/PPDGS kepada pimpinan institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi atas penerimaan peserta PPDS/PPDGS.

BAB Ketiga

Penerbitan Surat Rekomendasi Kolegium

Article 5

Correction

(1) Surat rekomendasi kolegium diterbitkan oleh kolegium dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang sesuai bidang spesialisasi peserta PPDS/PPDGS bersangkutan dengan berdasarkan: a. surat permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan b. hasil verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan penerimaan PPDS/PPDGS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh kolegium dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang sesuai bidang spesialisasi peserta PPDS/PPDGS bersangkutan.

Article 6

(1) Surat rekomendasi kolegium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus melampirkan daftar dokter/dokter gigi yang digunakan sebagai lampiran permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). (2) Lampiran daftar dokter/dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh kolegium dokter spesialis/dokter gigi spesialis terkait yang membawahi program studi yang mengajukan permohonan rekomendasi. (3) Surat rekomendasi kolegium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengakuan atas kesesuaian persyaratan penerimaan calon peserta PPDS/PPDGS.

Article 7

(1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b ditemukan ketidaksesuaian persyaratan penerimaan PPDS/PPDGS berdasarkan ketentuan peraturan perundang- www.djpp.kemenkumham.go.id undangan, kolegium dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang sesuai bidang spesialisasi peserta PPDS/PPDGS bersangkutan berwenang menolak untuk menerbitkan surat rekomendasi kolegium. (2) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua program studi yang mengajukan permohonan rekomendasi harus mengajukan surat permohonan rekomendasi ulang setelah memenuhi ketentuan persyaratan penerimaan PPDS/PPDGS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 8

(1) Dalam hal dilakukan penerbitan surat rekomendasi kolegium, kolegium yang menerbitkan surat tersebut harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada KKI dengan menyertakan lampiran daftar nama calon peserta PPDS/PPDGS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat per program studi atau secara kolektif untuk semua program studi yang berada di bawah pengampuan kolegium dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang sesuai bidang spesialisasi peserta PPDS/PPDGS bersangkutan.

Article 9

Rekomendasi dari kolegium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi dasar rekomendasi ketua program studi yang melaksanakan PPDS/PPDGS kepada pimpinan institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi atas penerimaan peserta PPDS/PPDGS.

BAB IV

REGISTRASI

Article 10

Correction

(1) Permohonan STR-P PPDS/PPDGS dibuat oleh peserta PPDS/PPDGS dan diajukan: a. setelah dekan atau rektor menerbitkan pengumuman penerimaan peserta PPDS/PPDGS berdasarkan rekomendasi ketua program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; b. melalui ketua program studi yang melaksanakan PPDS/PPDGS; c. dengan menyertakan atau melampirkan dokumen: 1. asli STR dokter/STR dokter gigi dan 3 (tiga) lembar asli salinan STR dokter/STR dokter gigi; www.djpp.kemenkumham.go.id 2. surat keterangan sehat fisik dan mental; 3. fotokopi sertifikat kompetensi; 4. pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan 5. bukti asli pembayaran biaya registrasi. (2) Dalam hal peserta PPDS/PPDGS mendapatkan bantuan dana pendidikan dari instansi pemerintah termasuk Tentara Nasional INDONESIA, Kepolisian Republik INDONESIA, badan usaha milik negara/daerah, atau lembaga lainnya, peserta PPDS/PPDGS harus memberikan fotokopi surat keputusan penetapan yang bersangkutan sebagai penerima bantuan dana pendidikan dan/atau dokumen perjanjian antara instansi pemberi bantuan dana pendidikan dengan institusi pendidikan tempat penyelenggaraan PPDS/PPDGS. (3) Ketua program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membuat surat pengantar secara kolektif untuk permohonan STR-P PPDS/PPDGS bagi peserta PPDS/PPDGS yang diselenggarakannya dan diajukan kepada KKI dengan melampirkan: a. berkas permohonan STR-P PPDS/PPDGS beserta lampiran dokumennya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dilengkapi oleh setiap peserta PPDS/PPDGS; dan b. dokumen yang harus dilengkapi sendiri oleh ketua program studi bersangkutan, yang terdiri dari: 1. surat rekomendasi kolegium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan 2. pengumuman penerimaan peserta PPDS/PPDGS dari institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi, yang ditandatangani dekan atau rektor.

Article 11

Jika dokumen asli STR dokter/STR dokter gigi dan 3 (tiga) lembar asli salinan STR dokter/STR dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c angka 1 tidak dapat dilampirkan karena hilang secara: a. pribadi, harus melampirkan surat pernyataan kehilangan STR dokter/STR dokter gigi dan/atau salinannya dari yang bersangkutan disertai surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat; atau b. institusi, harus melampirkan surat keterangan dari dinas kesehatan yang menerbitkan surat izin praktik disertai surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 12

Surat keterangan sehat fisik dan mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c angka 2 harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 13

Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c angka 3 merupakan sertifikat kompetensi yang sama yang digunakan oleh dokter/dokter gigi yang bersangkutan dalam pengurusan STR dokter/STR dokter gigi.

Article 14

(1) Penerbitan STR-P PPDS/PPDGS dilakukan oleh KKI setelah berkas persyaratan diverifikasi dan divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penerbitan STR-P PPDS/PPDGS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 18 (delapan belas) hari kerja setelah semua berkas persyaratan diterima lengkap oleh KKI.

Article 15

STR-P PPDS/PPDGS beserta 3 (tiga) lembar salinannya yang telah diterbitkan oleh KKI dan telah dilegalisir salinannya oleh Sekretariat KKI dikirim ke peserta PPDS/PPDGS dengan alamat program studi yang menyelenggarakan PPDS/PPDGS.

Article 16

Penggunaan 3 (tiga) lembar salinan STR-P PPDS/PPDGS, dengan ketentuan: a. salinan STR-P PPDS/PPDGS lembar pertama hanya digunakan sebagai kelengkapan persyaratan surat izin praktik untuk kepentingan penugasan peserta PPDS/PPDGS di fasilitas pelayanan kesehatan yang dijadikan tempat pendidikan kedokteran/kedokteran gigi; dan b. salinan STR-P PPDS/PPDGS lembar kedua dan ketiga dapat digunakan sebagai kelengkapan persyaratan surat izin praktik untuk melakukan praktik perorangan sebagai dokter/dokter gigi di luar PPDS/PPDGS. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 17

Jika dokter/dokter gigi peserta PPDS/PPDGS mendapatkan penugasan keluar dari provinsi tempat kedudukan institusi pendidikan, salinan STR-P PPDS/PPDGS lembar kedua dan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b tidak dapat digunakan sebagai persyaratan untuk mengurus surat izin praktik.

Article 18

(1) Organisasi Profesi harus melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan program pendidikan pengembangan keprofesian berkelanjutan/program pendidikan dan pelatihan kedokteran gigi berkelanjutan terhadap dokter/dokter gigi peserta PPDS/PPDGS yang menggunakan salinan STR-P PPDS/PPDGS lembar kedua dan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penerbitan rekomendasi pencabutan salinan STR-P PPDS/PPDGS lembar kedua dan ketiga. (4) Rekomendasi pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada KKI untuk dasar pertimbangan penerbitan keputusan pencabutan salinan STR-P PPDS/PPDGS lembar kedua dan ketiga.

Article 19

(1) STR-P PPDS/PPDGS beserta salinannya hanya berlaku selama masa PPDS/PPDGS. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku karena: a. dicabut atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan; b. yang bersangkutan dinyatakan oleh ketua program studi tidak dapat lagi melanjutkan atau menyelesaikan PPDS/PPDGS; c. peserta PPDS/PPDGS telah mendapat ijazah dan sertifikat kompetensi dokter spesialis; d. atas permintaan yang bersangkutan; www.djpp.kemenkumham.go.id e. yang bersangkutan meninggal dunia; atau f. dicabut KKI.

BAB Kesatu

Persyaratan dan Mekanisme Permohonan

Article 10

Correction

(1) Permohonan STR-P PPDS/PPDGS dibuat oleh peserta PPDS/PPDGS dan diajukan: a. setelah dekan atau rektor menerbitkan pengumuman penerimaan peserta PPDS/PPDGS berdasarkan rekomendasi ketua program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; b. melalui ketua program studi yang melaksanakan PPDS/PPDGS; c. dengan menyertakan atau melampirkan dokumen: 1. asli STR dokter/STR dokter gigi dan 3 (tiga) lembar asli salinan STR dokter/STR dokter gigi; www.djpp.kemenkumham.go.id 2. surat keterangan sehat fisik dan mental; 3. fotokopi sertifikat kompetensi; 4. pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan 5. bukti asli pembayaran biaya registrasi. (2) Dalam hal peserta PPDS/PPDGS mendapatkan bantuan dana pendidikan dari instansi pemerintah termasuk Tentara Nasional INDONESIA, Kepolisian Republik INDONESIA, badan usaha milik negara/daerah, atau lembaga lainnya, peserta PPDS/PPDGS harus memberikan fotokopi surat keputusan penetapan yang bersangkutan sebagai penerima bantuan dana pendidikan dan/atau dokumen perjanjian antara instansi pemberi bantuan dana pendidikan dengan institusi pendidikan tempat penyelenggaraan PPDS/PPDGS. (3) Ketua program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membuat surat pengantar secara kolektif untuk permohonan STR-P PPDS/PPDGS bagi peserta PPDS/PPDGS yang diselenggarakannya dan diajukan kepada KKI dengan melampirkan: a. berkas permohonan STR-P PPDS/PPDGS beserta lampiran dokumennya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dilengkapi oleh setiap peserta PPDS/PPDGS; dan b. dokumen yang harus dilengkapi sendiri oleh ketua program studi bersangkutan, yang terdiri dari: 1. surat rekomendasi kolegium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan 2. pengumuman penerimaan peserta PPDS/PPDGS dari institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi, yang ditandatangani dekan atau rektor.

Article 11

Jika dokumen asli STR dokter/STR dokter gigi dan 3 (tiga) lembar asli salinan STR dokter/STR dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c angka 1 tidak dapat dilampirkan karena hilang secara: a. pribadi, harus melampirkan surat pernyataan kehilangan STR dokter/STR dokter gigi dan/atau salinannya dari yang bersangkutan disertai surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat; atau b. institusi, harus melampirkan surat keterangan dari dinas kesehatan yang menerbitkan surat izin praktik disertai surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 12

Surat keterangan sehat fisik dan mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c angka 2 harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 13

Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c angka 3 merupakan sertifikat kompetensi yang sama yang digunakan oleh dokter/dokter gigi yang bersangkutan dalam pengurusan STR dokter/STR dokter gigi.

Peraturan Badan Nomor 21 Tahun 2014 tentang REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB Kesatu

Article 3

BAB Kedua

Article 4

BAB Ketiga

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB IV

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB Kesatu

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB Kedua

Article 14

Article 15

BAB Ketiga

Article 16

Article 17

BAB Keempat

Article 18

BAB Kelima

Article 19

BAB V

Article 20

Article 21

BAB VI

Article 22

BAB VII

Article 23

Article 24

BAB VIII

Article 25

Article 26

Article 27

BAB IX

Article 28

Article 29