Correct Article 14

PERBAN Nomor 29 Tahun 2014 | Peraturan Badan Nomor 29 Tahun 2014 tentang PELAYANAN AKSES KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

Source PDF

100%

Pg. 1

Current Text

Peraturan Konsil Kedokteran INDONESIA ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Konsil Kedokteran INDONESIA ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2014 KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA, MENALDI RASMIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PELAYANAN AKSES KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA DAFTAR KEPUTUSAN DAN PERATURAN KKI TAHUN 2005 – 22 MEI 2014 SISTEMATIKA I. DAFTAR KEPUTUSAN KKI TAHUN 2005 – 22 MEI 2014 (hanya yang bersifat beschikking dan tidak termasuk Keputusan KKI dalam rangka pelaksanaan sanksi disiplin serta tidak termasuk pula Keputusan KKI terkait pembentukan kelompok kerja atau tim) II. DAFTAR PERATURAN KKI TAHUN 2005 – 22 MEI 2014 (termasuk Keputusan KKI yang bersifat regeling) I. DAFTAR KEPUTUSAN KKI TAHUN 2005 – 22 MEI 2014 (hanya yang bersifat beschikking dan tidak termasuk Keputusan KKI dalam rangka pelaksanaan sanksi disiplin serta tidak termasuk pula Keputusan KKI terkait pembentukan kelompok kerja atau tim) No Nomor Keputusan Judul Validitas 1. 1A/KKI/V/200 5 Penetapan Ketua dan Para Wakil Ketua Konsil Kedokteran INDONESIA, Ketua Konsil Kedokteran serta Ketua Konsil Kedokteran Gigi Masa Jabatan 2005-2008 Tidak berlaku lagi karena sudah tergantikan dengan Keputusan KKI Nomor 122/KKI/KEP/IX /2009 2. 2 Tahun 2005 Penetapan Besaran Biaya Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Tidak berlaku lagi karena sudah ditetapkan tarif baru berdasarkan Peraturan www.djpp.kemenkumham.go.id Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan 3. 3 Tahun 2005 Penetapan Pejabat yang Menandatangani Surat Tanda Registrasi (Registrar) Dokter dan Dokter Gigi Tidak berlaku lagi karena sudah tergantikan dengan Keputusan KKI Nomor 127/KKI/KEP/IX /2009 4. 036/KKI/VII/ 2005 Penetapan Ketua dan Anggota Divisi Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi Masa Jabatan 2005-2008 Tidak berlaku lagi karena sudah tergantikan dengan Keputusan KKI Nomor 122/KKI/KEP/IX /2009 5. 19/KKI/KEP/ IV/2007 Majelis Persidangan Dalam Sidang Penegakan Kehormatan Disiplin Kedokteran Pada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran INDONESIA Tidak berlaku lagi karena sudah tergantikan dengan Keputusan KKI Nomor 17/KKI/KEP/V/201 1 6. 25/KKI/KEP/ IV/2007 Penggantian Sekretaris Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran INDONESIA Masa Bakti 2006-2011 Tidak berlaku lagi 7. 67/KKI/KEP/ VI/2008 Pembentukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran INDONESIA di Tingkat Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Surat Nomor HK.01.01/03/KKI/V II/2182/2013 tertanggal 1 Juli www.djpp.kemenkumham.go.id 8. 68/KKI/KEP/ VI/2008 Pengangkatan Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran INDONESIA di Tingkat Provinsi Jawa Tengah 2013 dinyatakan tugas MKDKI Provinsi Jawa Tengah telah berakhir sambil menunggu keputusan lebih lanjut 9. 09/KKI/KEP/I/ 2009 Majelis Persidangan Dalam Sidang Penegakan Kehormatan Disiplin Kedokteran Pada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran INDONESIA di Tingkat Provinsi Masih berlaku 10. 122/KKI/KEP/ IX/2009 Penetapan Anggota Dalam Jabatan Konsil Kedokteran INDONESIA Periode Tahun 2009 – 2014 Tidak berlaku lagi sejak saat diangkatnya Anggota baru KKI 11. 127/KKI/KEP/ IX/2009 Penetapan Pejabat yang Menandatangani Surat Tanda Registrasi (Registar) Dokter dan Dokter Gigi Tidak berlaku lagi sejak saat diangkatnya registrar baru 12. 17/KKI/KEP/V /2011 Penetapan Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran INDONESIA Dalam Jabatan Masa Bakti 2011-2016 Masih berlaku dan menggantikan Keputusan KKI Nomor 19/KKI/KEP/IV/20 07 13. 19A/KKI/KEP/ VI/2011 Pelimpahan Kewenangan Pengesahan Surat Tanda Registrasi Dokter Kepada Sekretariat Konsil Kedokteran INDONESIA Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Keputusan KKI Nomor 22/KKI/KEP/VII/ 2011 14. 19B/KKI/KEP/ VI/2011 Pelimpahan Kewenangan Pengesahan Surat Tanda Registrasi Dokter Gigi Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Keputusan www.djpp.kemenkumham.go.id Kepada Sekretariat Konsil Kedokteran INDONESIA KKI Nomor 23/KKI/KEP/VII/ 2011 15. 19C/KKI/KEP/ VII /2011 Penetapan Pelaksana Tugas Penanganan Permohonan Surat Persetujuan Konsil Kedokteran INDONESIA untuk Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Dalam Rangka Ahli Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Bidang Kedokteran/ Kedokteran Gigi Masih berlaku 16. 19D/KKI/KEP/ VII /2011 Penetapan Pelaksana Tugas Penanganan Permohonan Surat Laik Praktik Dokter/Dokter Gigi (Letter of Goodstanding) Konsil Kedokteran INDONESIA Masih berlaku 17. 22/KKI/KEP/ VII/2011 Pelimpahan Kewenangan Pengesahan Salinan Surat Tanda Registrasi Dokter Kepada Sekretaris Konsil Kedokteran INDONESIA Masih berlaku dan mencabut Keputusan KKI Nomor 19A/KKI/KEP/VI/ 2011 18. 23/KKI/KEP/ VII/2011 Pelimpahan Kewenangan Pengesahan Salinan Surat Tanda Registrasi Dokter Gigi Kepada Sekretaris Konsil Kedokteran INDONESIA Masih berlaku dan mencabut Keputusan KKI Nomor 19B/KKI/KEP/VI/ 2011 19. 4/KKI/KEP/IV /2012 Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Surat Pemberian Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran INDONESIA Kepada Sekretaris Konsil Kedokteran INDONESIA Masih berlaku www.djpp.kemenkumham.go.id 20. 47/KKI/KEP/ XII/2013 Nama Domain Website dan Surat Elektronik Resmi Konsil Kedokteran INDONESIA Masih berlaku 21. 48/KKI/KEP/ XII/2013 Pembakuan Standar Prosedur Operasional Sistem Pelayanan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Masih berlaku II. DAFTAR PERATURAN KKI TAHUN 2005 – 22 MEI 2014 (termasuk Keputusan KKI yang bersifat regeling) No Nomor Peraturan Judul Nomor Berita Negara Validitas 1. 1.Tahun 2005 Catt: Peraturan KKI Registrasi Dokter Dan Dokter Gigi - Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 42/KKI/PER /XII/2007 2. 1 Tahun 2005 Catt: Keputusan KKI Pedoman Tatacara Registrasi Dokter dan Dokter Gigi - Tidak berlaku lagi karena telah tergantikan dengan Keputusan KKI Nomor 27/KKI/KEP /XI/2006 3. 037/KKI/VII /2005 Fungsi dan Tugas Sekretaris Konsil Kedokteran INDONESIA - Tidak berlaku lagi karena telah tergantikan dengan www.djpp.kemenkumham.go.id No Nomor Peraturan Judul Nomor Berita Negara Validitas Peraturan KKI Nomor 36/KKI/PER /VIII/2007 4. 01/KKI/PER /II/2006 Tata Cara Pemilihan Pimpinan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran INDONESIA - Tidak berlaku lagi karena telah tergantikan dengan Peraturan KKI Nomor 3 Tahun 2011 5. 01A/KKI/KE P/II/2006 Rencana Strategis Konsil Kedokteran INDONESIA 2005-2010 - Tidak berlaku lagi karena telah tergantikan dengan Peraturan KKI Nomor 49/KKI/PER /XII/2010 6. 15/KKI/PER /VIII/2006 Organisasi dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran INDONESIA dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran INDONESIA di Tingkat Provinsi - Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 3 Tahun 2011 7. 16/KKI/PER /VIII/2006 Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran INDONESIA dan Majelis Kehormatan - Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 2 www.djpp.kemenkumham.go.id No Nomor Peraturan Judul Nomor Berita Negara Validitas Disiplin Kedokteran INDONESIA di Tingkat Provinsi Tahun 2011 8. 17/KKI/KEP /VIII/2006 Pedoman Penegakan Disiplin Profesi Kedokteran - Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 4 Tahun 2011 9. 18/KKI/KEP /IX/2006 Buku Penyelenggaraan Praktik Kedokteran yang Baik di INDONESIA - Masih berlaku 10. 19/KKI/KEP /IX/2006 Buku Kemitraan Dalam Hubungan Dokter- Pasien - Masih berlaku 11. 20/KKI/KEP /IX/2006 Pengesahan Standar Pendidikan Dokter - Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 10 Tahun 2012 12. 21/KKI/KEP /IX/2006 Pengesahan Standar Pendidikan Dokter Spesialis - Masih berlaku 13. 21A/KKI/KE P/IX/2006 Pengesahan Standar Kompetensi Dokter - Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan www.djpp.kemenkumham.go.id No Nomor Peraturan Judul Nomor Berita Negara Validitas Peraturan KKI Nomor 11 Tahun 2012 14. 22/KKI/KEP /XI/2006 Pengesahan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi - Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 30 Tahun 2014 15. 23/KKI/KEP /XI/2006 Pengesahan Standar Kompetensi Dokter Gigi - Masih berlaku 16. 24/KKI/KEP /XI/2006 Pengesahan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis - Masih berlaku 17. 25/KKI/PER /XI/2006 Perubahan Pertama Atas Peraturan Konsil Kedokteran INDONESIA Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi - Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 42/KKI/PER /XII/2007 18. 26/KKI/KEP /XI/2006 Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Sehat Fisik dan Mental Bagi Dokter/Dokter Gigi - Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 9 Tahun 2012 www.djpp.kemenkumham.go.id No Nomor Peraturan Judul Nomor Berita Negara Validitas 19. 27/KKI/KEP /XI/2006 Pedoman Tatacara Registrasi Dokter dan Dokter Gigi - Tidak berlaku lagi karena telah tergantikan dengan Peraturan KKI Nomor 6 Tahun 2011 20. 28/KKI/KEP /XI/2006 Prosedur Kerja Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Profesi Kedokteran oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran INDONESIA dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran INDONESIA di Tingkat Provinsi - Tidak berlaku lagi karena Peraturan KKI Nomor 16/KKI/PER /VIII/2006 yang menjadi dasar pembentuka nnya telah tergantikan dengan Peraturan KKI Nomor 2 Tahun 2011 21. 18/KKI/KEP /IV/2007 Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Setelah Masa Peralihan - Tidak berlaku lagi 22. 36/KKI/PER /VIII/2007 Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Tata Kerja Konsil Kedokteran INDONESIA - Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 1 Tahun 2011 www.djpp.kemenkumham.go.id No Nomor Peraturan Judul Nomor Berita Negara Validitas 23. 37/KKI/KEP /IX/2007 Pedoman Tata Cara Persetujuan Konsil Kedokteran INDONESIA Bagi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing Yang Akan Memberikan Pendidikan dan Pelatihan Dalam Rangka Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi - Tidak berlaku lagi karena telah tergantikan dengan Peraturan KKI Nomor 22 Tahun 2014 24. 38/KKI/KEP /IX/2007 Pedoman Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Secara Terpadu (Online) - Tidak berlaku lagi karena telah tergantikan dengan Peraturan KKI Nomor 18 Tahun 2014 25. 41/KKI/KEP /X/2007 Pengesahan Pedoman Pembukaan dan Penutupan Program Studi Baru Kedokteran Gigi - Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 23 Tahun 2014 26. 42/KKI/PER /XII/2007 Tata Cara Registrasi, Registrasi Ulang, Registrasi Sementara dan Registrasi Bersyarat Dokter dan Dokter Gigi - Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 6 Tahun 2011 www.djpp.kemenkumham.go.id No Nomor Peraturan Judul Nomor Berita Negara Validitas 27. 47/KKI/KEP /XII/2007 Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekomendasi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran INDONESIA dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran INDONESIA di Tingkat Provinsi Dalam Penegakan Sanksi Disiplin - Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 20 Tahun 2014 28. 48/KKI/KEP /XII/2007 Pedoman Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis - Tidak berlaku lagi karena telah tergantikan dengan Peraturan KKI Nomor 16 Tahun 2013 29. 49/KKI/KEP /XII/2007 Pedoman Akreditasi Pendidikan Profesi Dokter - Masih berlaku 30. 50/KKI/KEP /XII/2007 Pedoman Penjaminan Mutu dan Akreditasi Pendidikan Profesi Dokter Gigi - Masih berlaku 31. 51/KKI/KEP /XII/2007 Pedoman Penerapan Cabang Ilmu Kedokteran Gigi di INDONESIA - Masih berlaku 32. 52/KKI/KEP /XII/2007 Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis - Masih berlaku www.djpp.kemenkumham.go.id No Nomor Peraturan Judul Nomor Berita Negara Validitas 33. 56/KKI/KEP /XII/2007 Pedoman Program Adaptasi Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis Warga Negara INDONESIA Lulusan Luar Negeri - Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 7 Tahun 2012 34. 17/KKI/KEP /IV/2008 Pedoman Tata Cara Registrasi Sementara dan Registrasi Bersyarat Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing (WNA) - Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 17 Tahun 2013 35. 18/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Jiwa - Masih berlaku 36. 19/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Urologi - Masih berlaku 37. 20/KKI/PER /IV/2008 Tata Cara Pemilihan Calon Anggota Konsil Kedokteran INDONESIA dari Unsur Tokoh Masyarakat - Masih berlaku 38. 21/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Bedah Syaraf - Masih berlaku www.djpp.kemenkumham.go.id No Nomor Peraturan Judul Nomor Berita Negara Validitas 39. 22/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Okupasi - Masih berlaku 40. 23/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Andrologi - Masih berlaku 41. 24/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Mata - Masih berlaku 42. 25/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik - Masih berlaku 43. 26/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Patologi Klinik - Masih berlaku 44. 27/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Saraf - Masih berlaku 45. 28/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Farmakologi Klinik - Masih berlaku 46. 29/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Paru - Masih berlaku www.djpp.kemenkumham.go.id No Nomor Peraturan Judul Nomor Berita Negara Validitas 47. 30/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Kedokteran Olah Raga - Masih berlaku 48. 31/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Ilmu Bedah Torak-Kardiovaskuler - Masih berlaku 49. 32/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Parasitologi Klinik - Masih berlaku 50. 33/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Forensik - Masih berlaku 51. 34/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Bedah Anak - Masih berlaku 52. 35/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin - Masih berlaku 53. 36/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Ilmu Gizi Klinik - Masih berlaku www.djpp.kemenkumham.go.id No Nomor Peraturan Judul Nomor Berita Negara Validitas 54. 37/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah - Masih berlaku 55. 38/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Anestesiologi - Masih berlaku 56. 39/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi - Masih berlaku 57. 40/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Ilmu Penyakit Dalam - Masih berlaku 58. 41/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Anak - Masih berlaku 59. 42/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Radiologi - Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 50/KKI/PER /XII/2010, untuk Standar Kompetensi dan masih www.djpp.kemenkumham.go.id No Nomor Peraturan Judul Nomor Berita Negara Validitas berlaku untuk Standar Pendidikan 60. 43/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Patologi Anatomik - Masih berlaku 61. 44/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher - Masih berlaku 62. 45/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi - Masih berlaku 63. 46/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Akupunktur Medik - Masih berlaku 64. 47/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Ilmu Bedah - Masih berlaku 65. 48/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Bedah Plastik - Masih berlaku www.djpp.kemenkumham.go.id No Nomor Peraturan Judul Nomor Berita Negara Validitas 66. 49/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Ilmu Orthopaedi dan Traumatologi - Masih berlaku 67. 75/KKI/KEP /VIII/2008 Rencana Strategis Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran INDONESIA Tahun 2008- 2013 Tidak berlaku lagi 68. 97/KKI/KEP /VIII/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir INDONESIA - Masih berlaku 69. 1731/KKI/ KEP/XII/ 2008 Tata Hubungan Kerja di Lingkungan Konsil Kedokteran INDONESIA Tidak berlaku lagi sepanjang mengenai pelaksanaan keputusan MKDKI karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 20 Tahun 2014 70. 89/KKI/KEP /VII/2009 Pedoman Tata Cara Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Warga Lulusan Luar Negeri Melalui Proses Adaptasi - Tidak berlaku lagi karena telah tergantikan dengan Peraturan www.djpp.kemenkumham.go.id No Nomor Peraturan Judul Nomor Berita Negara Validitas KKI Nomor 7 Tahun 2012 71. 100/KKI/KE P/VIII/2009 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak - Masih berlaku 72. 101/KKI/KE P/VIII/2009 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi - Masih berlaku 73. 102/KKI/KE P/VIII/2009 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia - Masih berlaku 74. 103/KKI/KE P/VIII/2009 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Konservasi - Masih berlaku 75. 104/KKI/KE P/VIII/2009 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut - Masih berlaku 76. 105/KKI/KE P/VIII/2009 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Orthodonsia - Masih berlaku 77. 106/KKI/KE P/VIII/2009 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut - Masih berlaku www.djpp.kemenkumham.go.id No Nomor Peraturan Judul Nomor Berita Negara Validitas 78. 107/KKI/KE P/VIII/2009 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Periodonsia - Masih berlaku 79. 114/KKI/KE P/VIII/2009 Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran INDONESIA - Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 20 Tahun 2014 80. 149/KKI/KE P/XI/2009 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Onkologi Radiasi - Masih berlaku 81. 157/KKI/PE R/XII/2009 Tata Cara Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara ASEAN yang Akan Melakukan Praktik Kedokteran di INDONESIA - Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 17 Tahun 2013 82. 1/KKI/PER/ I/2010 Registrasi Dokter Program Internsip BN RI Tahun 2012 Nomor 456 Masih berlaku dan telah diubah dengan Peraturan KKI Nomor 19 Tahun 2014 www.djpp.kemenkumham.go.id No Nomor Peraturan Judul Nomor Berita Negara Validitas 83. 02/KKI/KEP /1/2010 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan INDONESIA - Masih berlaku 84. 48/KKI/PER /XII/2010 Kewenangan Tambahan Dokter dan Dokter Gigi BN RI Tahun 2012 Nomor 451 Masih berlaku 85. 49/KKI/PER /XII/2010 Rencana Strategis Konsil Kedokteran INDONESIA Tahun 2011- 2015 - Masih berlaku dan telah disiapkan penggantiny a dengan Peraturan KKI Nomor 27 Tahun 2014 86. 50/KKI/PER /XII/2010 Standar Kompetensi Dokter Spesialis Radiologi - Masih berlaku dan mencabut Keputusan KKI Nomor 42/KKI/KEP /IV/2008 87. 1 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran INDONESIA BN RI Tahun 2012 Nomor 351 Masih berlaku dan mencabut Peraturan KKI Nomor 36/KKI/PER /VIII/2007 serta telah diubah dengan www.djpp.kemenkumham.go.id No Nomor Peraturan Judul Nomor Berita Negara Validitas Peraturan KKI Nomor 25 Tahun 2014 88. 2 Tahun 2011 Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi BN RI Tahun 2012 Nomor 352 Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 20 Tahun 2014 89. 3 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran INDONESIA dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran di Tingkat Provinsi BN RI Tahun 2012 Nomor 353 Masih berlaku dan mencabut Peraturan KKI Nomor 15/KKI/PER /VIII/2006 90. 4 Tahun 2011 Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi BN RI Tahun 2012 Nomor 304 Masih berlaku dan mencabut Keputusan KKI Nomor 17/KKI/KEP /VIII/2006 91. 5 Tahun 2011 Legalitas Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi yang Sedang Dalam Proses Registrasi Ulang BN RI Tahun 2012 Nomor 457 Tidak berlaku lagi 92. 6 Tahun 2011 Registrasi Dokter dan Dokter Gigi BN RI Tahun 2012 Nomor 354 Masih berlaku dan mencabut Keputusan www.djpp.kemenkumham.go.id No Nomor Peraturan Judul Nomor Berita Negara Validitas KKI Nomor 42/KKI/PER /XII/2007 93. 7 Tahun 2012 Penyelenggaraan Program Adaptasi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara INDONESIA Lulusan Luar Negeri BN RI Tahun 2012 Nomor 452 Masih berlaku dan mencabut Keputusan KKI Nomor 56/KKI/KEP /XII/2007 94. 03/KKI/KEP /III/2012 Surat Tanda Registrasi dan Registrasi Ulang Dokter Spesialis Akupuntur Medik - Masih berlaku 95. 8 Tahun 2012 Program Pendidikan Dokter Subspesialis BN RI Tahun 2012 Nomor 1304 Masih berlaku 96. 9 Tahun 2012 Surat Keterangan Sehat Fisik dan Mental Terkait Persyaratan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Serta Penanganan Laporan/Pengaduan Terhadap Dokter dan Dokter Gigi yang Telah Diregistrasi yang Diduga Memiliki Gangguan Kesehatan yang Serius dan Dapat Membahayakan Pasien BN RI Tahun 2013 Nomor 954 Masih berlaku dan mencabut Keputusan KKI Nomor 26/KKI/KEP /XI/2006 97. 10 Tahun 2012 Standar Pendidikan Profesi Dokter INDONESIA BN RI Tahun 2013 Nomor 341 Masih berlaku dan mencabut Keputusan www.djpp.kemenkumham.go.id No Nomor Peraturan Judul Nomor Berita Negara Validitas KKI Nomor 20/KKI/KEP /IX/2006 98. 11 Tahun 2012 Standar Kompetensi Dokter INDONESIA BN RI Tahun 2013 Nomor 342 Masih berlaku dan mencabut Keputusan KKI Nomor 21A/KKI/KE P/IX/2006 99. 12 Tahun 2013 Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional INDONESIA untuk Pendidikan Kedokteran BN RI Tahun 2013 Nomor 343 Masih berlaku 100. 13 Tahun 2013 Surat Pernyataan Akan Mematuhi dan Melaksanakan Ketentuan Etika Profesi Terkait Persyaratan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi BN RI Tahun 2013 Nomor 955 Masih berlaku 101. 8A/KKI/KEP /III/2013 Koordinasi Hubungan Kemitraan Konsil Kedokteran INDONESIA Dengan Mitra Kerja - Masih berlaku 102. 14 Tahun 2013 Adaptasi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing BN RI Tahun 2014 Nomor 297 Masih berlaku 103. 15 Tahun 2013 Penerbitan Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Program Studi Dokter BN RI Tahun 2014 Nomor 436 Masih berlaku www.djpp.kemenkumham.go.id No Nomor Peraturan Judul Nomor Berita Negara Validitas 104. 16 Tahun 2013 Penerbitan Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Program Pendidikan Dokter Spesialis BN RI Tahun 2014 Nomor 437 Masih berlaku dan menggantika n Keputusan KKI Nomor 48/KKI/KEP /XII/2007 105. 17 Tahun 2013 Registrasi Sementara dan Registrasi Bersyarat Bagi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing BN RI Tahun 2014 Nomor 298 Masih berlaku dan mencabut Keputusan KKI Nomor 17/KKI/ KEP/IV/ 2008 dan Keputusan KKI Nomor 157/KKI/PE R/XII/ 2009 106. 18 Tahun 2014 Sistem Informasi Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Berbasis Elektronik BN RI Tahun 2014 Nomor 319 Masih berlaku dan menggantika n Keputusan KKI Nomor 38/KKI/KEP /IX/2007 107. 19 Tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan Konsil Kedokteran INDONESIA Nomor : 1/KKI/PER/I/2010 tentang Registrasi Dokter Program Internsip BN RI Tahun 2014 Nomor 299 Masih berlaku dan merupakan Perubahan Pertama Peraturan KKI Nomor 1 /KKI/PER/I /2010 www.djpp.kemenkumham.go.id No Nomor Peraturan Judul Nomor Berita Negara Validitas 108. 20 Tahun 2014 Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi BN RI Tahun 2014 Nomor 438 Masih berlaku dan mencabut Keputusan KKI Nomor 47/KKI/KEP /XII/2007, Keputusan KKI Nomor 1731/KKI/K EP/XII/2008 , Keputusan KKI Nomor 114/KKI/KE P/VIII/2009, dan Peraturan KKI Nomor 2 Tahun 2011 109. 21 Tahun 2014 Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis BN RI Tahun 2014 Nomor 478 Masih berlaku 110. 22 Tahun 2014 Persetujuan Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran/Kedokteran Gigi BN RI Tahun 2014 Nomor 479 Masih berlaku dan menggantika n Keputusan KKI Nomor 37/KKI/KEP /IX/2007 111. 23 Tahun 2014 Penerbitan Rekomendasi Pembukaan, Pembinaan, dan Penutupan Program Studi Dokter Gigi BN RI Tahun 2014 Nomor 605 Masih berlaku dan mencabut Keputusan KKI Nomor 41/KKI/KEP /X/2007 www.djpp.kemenkumham.go.id No Nomor Peraturan Judul Nomor Berita Negara Validitas 112. 24 Tahun 2014 Penerbitan Rekomendasi Pembukaan, Pembinaan, dan Penutupan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis BN RI Tahun 2014 Nomor 606 Masih berlaku 113. 25 Tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan Konsil Kedokteran INDONESIA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran INDONESIA Baru berlaku dan merupakan Perubahan Pertama Peraturan KKI Nomor 1 Tahun 2011 114. 26 Tahun 2014 Nomor Identitas Dokter dan Dokter Gigi Dalam proses pengundang an 115. 27 Tahun 2014 Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Konsil Kedokteran INDONESIA 116. 28 Tahun 2014 Peta Jalan (Road Map) Sistem Pembinaan Praktik Kedokteran 117. 29 Tahun 2014 Pelayanan Akses Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Konsil Kedokteran INDONESIA 118. 30 Tahun 2014 Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA, MENALDI RASMIN www.djpp.kemenkumham.go.id

Your Correction

Peraturan Konsil Kedokteran INDONESIA ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Konsil Kedokteran INDONESIA ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2014

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

MENALDI RASMIN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id

LAMPIRAN PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PELAYANAN AKSES KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN  KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

DAFTAR KEPUTUSAN DAN PERATURAN KKI TAHUN 2005 – 22 MEI 2014 SISTEMATIKA I. DAFTAR KEPUTUSAN KKI TAHUN 2005 – 22 MEI 2014 (hanya yang bersifat beschikking dan tidak termasuk Keputusan KKI dalam rangka pelaksanaan sanksi disiplin serta tidak termasuk pula Keputusan KKI terkait pembentukan kelompok kerja atau tim) II. DAFTAR PERATURAN KKI TAHUN 2005 – 22 MEI 2014 (termasuk Keputusan KKI yang bersifat regeling)

I.  DAFTAR KEPUTUSAN KKI TAHUN 2005 – 22 MEI 2014 (hanya yang bersifat beschikking dan tidak termasuk Keputusan KKI dalam rangka pelaksanaan sanksi disiplin serta tidak termasuk pula Keputusan KKI terkait pembentukan kelompok kerja atau tim) No Nomor Keputusan Judul Validitas
1. 1A/KKI/V/200 5 Penetapan Ketua dan Para Wakil Ketua Konsil Kedokteran INDONESIA, Ketua Konsil Kedokteran serta Ketua Konsil Kedokteran Gigi Masa Jabatan 2005-2008 Tidak berlaku lagi karena sudah tergantikan dengan Keputusan KKI Nomor 122/KKI/KEP/IX /2009
2. 2 Tahun 2005 Penetapan Besaran Biaya Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Tidak berlaku lagi karena sudah ditetapkan tarif baru berdasarkan Peraturan www.djpp.kemenkumham.go.id

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan
3. 3 Tahun 2005 Penetapan Pejabat yang Menandatangani Surat Tanda Registrasi (Registrar) Dokter dan Dokter Gigi Tidak berlaku lagi karena sudah tergantikan dengan Keputusan KKI Nomor 127/KKI/KEP/IX /2009
4. 036/KKI/VII/ 2005 Penetapan Ketua dan Anggota Divisi Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi Masa Jabatan 2005-2008 Tidak berlaku lagi karena sudah tergantikan dengan Keputusan KKI Nomor 122/KKI/KEP/IX /2009
5. 19/KKI/KEP/ IV/2007 Majelis Persidangan Dalam Sidang Penegakan Kehormatan Disiplin Kedokteran Pada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran INDONESIA Tidak berlaku lagi karena sudah tergantikan dengan Keputusan KKI Nomor 17/KKI/KEP/V/201 1
6. 25/KKI/KEP/ IV/2007 Penggantian Sekretaris Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran INDONESIA Masa Bakti 2006-2011 Tidak berlaku lagi
7. 67/KKI/KEP/ VI/2008 Pembentukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran INDONESIA di Tingkat Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Surat Nomor HK.01.01/03/KKI/V II/2182/2013 tertanggal 1 Juli www.djpp.kemenkumham.go.id

8. 68/KKI/KEP/ VI/2008 Pengangkatan Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran INDONESIA di Tingkat Provinsi Jawa Tengah

2013 dinyatakan tugas MKDKI Provinsi Jawa Tengah telah berakhir sambil menunggu keputusan lebih lanjut
9. 09/KKI/KEP/I/ 2009 Majelis Persidangan Dalam Sidang Penegakan Kehormatan Disiplin Kedokteran Pada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran INDONESIA di Tingkat Provinsi Masih berlaku
10. 122/KKI/KEP/ IX/2009 Penetapan Anggota Dalam Jabatan Konsil Kedokteran INDONESIA Periode Tahun 2009 – 2014 Tidak berlaku lagi sejak saat diangkatnya Anggota baru KKI
11. 127/KKI/KEP/ IX/2009 Penetapan Pejabat yang Menandatangani Surat Tanda Registrasi (Registar) Dokter dan Dokter Gigi

Tidak berlaku lagi sejak saat diangkatnya registrar baru
12. 17/KKI/KEP/V /2011 Penetapan Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran INDONESIA Dalam Jabatan Masa Bakti 2011-2016 Masih berlaku dan menggantikan Keputusan KKI Nomor 19/KKI/KEP/IV/20 07
13. 19A/KKI/KEP/ VI/2011 Pelimpahan Kewenangan Pengesahan Surat Tanda Registrasi Dokter Kepada Sekretariat Konsil Kedokteran INDONESIA

Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Keputusan KKI Nomor 22/KKI/KEP/VII/ 2011
14. 19B/KKI/KEP/ VI/2011 Pelimpahan Kewenangan Pengesahan Surat Tanda Registrasi Dokter Gigi Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Keputusan www.djpp.kemenkumham.go.id

Kepada Sekretariat Konsil Kedokteran INDONESIA KKI Nomor 23/KKI/KEP/VII/ 2011
15. 19C/KKI/KEP/ VII /2011 Penetapan Pelaksana Tugas Penanganan Permohonan Surat Persetujuan Konsil Kedokteran INDONESIA untuk Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Dalam Rangka Ahli Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Bidang Kedokteran/ Kedokteran Gigi Masih berlaku
16. 19D/KKI/KEP/ VII /2011 Penetapan Pelaksana Tugas Penanganan Permohonan Surat Laik Praktik Dokter/Dokter Gigi (Letter of Goodstanding) Konsil Kedokteran INDONESIA Masih berlaku
17. 22/KKI/KEP/ VII/2011 Pelimpahan Kewenangan Pengesahan Salinan Surat Tanda Registrasi Dokter Kepada Sekretaris Konsil Kedokteran INDONESIA Masih berlaku  dan mencabut Keputusan KKI Nomor 19A/KKI/KEP/VI/ 2011
18. 23/KKI/KEP/ VII/2011 Pelimpahan Kewenangan Pengesahan Salinan Surat Tanda Registrasi Dokter Gigi Kepada Sekretaris Konsil Kedokteran INDONESIA Masih berlaku  dan mencabut Keputusan KKI Nomor 19B/KKI/KEP/VI/ 2011
19. 4/KKI/KEP/IV /2012 Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Surat Pemberian

Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran INDONESIA Kepada Sekretaris Konsil Kedokteran INDONESIA Masih berlaku www.djpp.kemenkumham.go.id

20. 47/KKI/KEP/ XII/2013 Nama Domain Website dan Surat Elektronik Resmi Konsil Kedokteran INDONESIA Masih berlaku
21. 48/KKI/KEP/ XII/2013 Pembakuan Standar Prosedur Operasional Sistem Pelayanan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Masih berlaku

II.  DAFTAR PERATURAN KKI TAHUN 2005 – 22 MEI 2014 (termasuk Keputusan KKI yang bersifat regeling) No Nomor Peraturan Judul Nomor Berita Negara Validitas
1. 1.Tahun 2005 Catt:
Peraturan KKI Registrasi Dokter Dan Dokter Gigi - Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 42/KKI/PER /XII/2007
2. 1 Tahun 2005

Catt:
Keputusan KKI Pedoman Tatacara Registrasi Dokter dan Dokter Gigi - Tidak berlaku lagi karena telah tergantikan dengan Keputusan KKI Nomor 27/KKI/KEP /XI/2006
3. 037/KKI/VII /2005 Fungsi dan Tugas Sekretaris Konsil Kedokteran INDONESIA - Tidak berlaku lagi karena telah tergantikan dengan www.djpp.kemenkumham.go.id

No Nomor Peraturan Judul Nomor Berita Negara Validitas Peraturan KKI Nomor 36/KKI/PER /VIII/2007
4. 01/KKI/PER /II/2006 Tata Cara Pemilihan Pimpinan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran INDONESIA - Tidak berlaku lagi karena telah tergantikan dengan Peraturan KKI Nomor 3 Tahun 2011
5. 01A/KKI/KE P/II/2006 Rencana Strategis Konsil Kedokteran INDONESIA 2005-2010 - Tidak berlaku lagi karena telah tergantikan dengan Peraturan KKI Nomor 49/KKI/PER /XII/2010
6. 15/KKI/PER /VIII/2006 Organisasi dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran INDONESIA dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran INDONESIA di Tingkat Provinsi - Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 3 Tahun 2011
7. 16/KKI/PER /VIII/2006 Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran INDONESIA dan Majelis Kehormatan - Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 2 www.djpp.kemenkumham.go.id

No Nomor Peraturan Judul Nomor Berita Negara Validitas Disiplin Kedokteran INDONESIA di Tingkat Provinsi Tahun 2011
8. 17/KKI/KEP /VIII/2006 Pedoman Penegakan Disiplin Profesi Kedokteran - Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 4 Tahun 2011
9. 18/KKI/KEP /IX/2006 Buku Penyelenggaraan Praktik Kedokteran yang Baik di INDONESIA - Masih berlaku
10. 19/KKI/KEP /IX/2006 Buku Kemitraan Dalam Hubungan Dokter- Pasien

- Masih berlaku
11. 20/KKI/KEP /IX/2006 Pengesahan Standar Pendidikan Dokter - Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 10 Tahun 2012
12. 21/KKI/KEP /IX/2006 Pengesahan Standar Pendidikan Dokter Spesialis - Masih berlaku
13. 21A/KKI/KE P/IX/2006 Pengesahan Standar Kompetensi Dokter - Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan www.djpp.kemenkumham.go.id

No Nomor Peraturan Judul Nomor Berita Negara Validitas Peraturan KKI Nomor 11 Tahun 2012
14. 22/KKI/KEP /XI/2006 Pengesahan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi - Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 30 Tahun 2014
15. 23/KKI/KEP /XI/2006 Pengesahan Standar Kompetensi Dokter Gigi - Masih berlaku
16. 24/KKI/KEP /XI/2006 Pengesahan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis - Masih berlaku
17. 25/KKI/PER /XI/2006 Perubahan Pertama Atas Peraturan Konsil Kedokteran INDONESIA Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi

- Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 42/KKI/PER /XII/2007
18. 26/KKI/KEP /XI/2006 Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Sehat Fisik dan Mental Bagi Dokter/Dokter Gigi - Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 9 Tahun 2012 www.djpp.kemenkumham.go.id

No Nomor Peraturan Judul Nomor Berita Negara Validitas
19. 27/KKI/KEP /XI/2006 Pedoman Tatacara Registrasi Dokter dan Dokter Gigi

- Tidak berlaku lagi karena telah tergantikan dengan Peraturan KKI Nomor 6 Tahun 2011
20. 28/KKI/KEP /XI/2006 Prosedur Kerja Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Profesi Kedokteran oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran INDONESIA dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran INDONESIA di Tingkat Provinsi

- Tidak berlaku lagi karena Peraturan KKI Nomor 16/KKI/PER /VIII/2006 yang menjadi dasar pembentuka nnya telah tergantikan dengan Peraturan KKI Nomor 2 Tahun 2011
21. 18/KKI/KEP /IV/2007 Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Setelah Masa Peralihan - Tidak berlaku lagi
22. 36/KKI/PER /VIII/2007 Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Tata Kerja Konsil Kedokteran INDONESIA - Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 1 Tahun 2011

www.djpp.kemenkumham.go.id

No Nomor Peraturan Judul Nomor Berita Negara Validitas
23. 37/KKI/KEP /IX/2007 Pedoman Tata Cara Persetujuan Konsil Kedokteran INDONESIA Bagi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing Yang Akan Memberikan Pendidikan dan Pelatihan Dalam Rangka Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi - Tidak berlaku lagi karena telah tergantikan dengan Peraturan KKI Nomor 22 Tahun 2014
24. 38/KKI/KEP /IX/2007 Pedoman Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Secara Terpadu (Online) - Tidak berlaku lagi karena telah tergantikan dengan Peraturan KKI Nomor 18 Tahun 2014
25. 41/KKI/KEP /X/2007 Pengesahan Pedoman Pembukaan dan Penutupan Program Studi Baru Kedokteran Gigi - Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 23 Tahun 2014
26. 42/KKI/PER /XII/2007 Tata Cara Registrasi, Registrasi Ulang, Registrasi Sementara dan Registrasi Bersyarat Dokter dan Dokter Gigi

- Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 6 Tahun 2011 www.djpp.kemenkumham.go.id

No Nomor Peraturan Judul Nomor Berita Negara Validitas
27. 47/KKI/KEP /XII/2007 Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekomendasi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran INDONESIA dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran INDONESIA di Tingkat Provinsi Dalam Penegakan

Sanksi Disiplin - Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 20  Tahun 2014
28. 48/KKI/KEP /XII/2007 Pedoman Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis - Tidak berlaku lagi karena telah tergantikan dengan Peraturan KKI Nomor 16 Tahun 2013
29. 49/KKI/KEP /XII/2007 Pedoman Akreditasi Pendidikan Profesi Dokter - Masih berlaku
30. 50/KKI/KEP /XII/2007 Pedoman Penjaminan Mutu dan Akreditasi Pendidikan Profesi Dokter Gigi - Masih berlaku
31. 51/KKI/KEP /XII/2007 Pedoman Penerapan Cabang Ilmu Kedokteran Gigi di INDONESIA

- Masih berlaku
32. 52/KKI/KEP /XII/2007 Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis - Masih berlaku www.djpp.kemenkumham.go.id

No Nomor Peraturan Judul Nomor Berita Negara Validitas
33. 56/KKI/KEP /XII/2007 Pedoman Program Adaptasi Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis Warga Negara INDONESIA Lulusan Luar Negeri - Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 7 Tahun 2012
34. 17/KKI/KEP /IV/2008 Pedoman Tata Cara Registrasi Sementara dan Registrasi Bersyarat Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing (WNA) - Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 17 Tahun 2013
35. 18/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Jiwa - Masih berlaku
36. 19/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Urologi - Masih berlaku
37. 20/KKI/PER /IV/2008 Tata Cara Pemilihan Calon Anggota Konsil Kedokteran INDONESIA dari Unsur Tokoh Masyarakat - Masih berlaku
38. 21/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Bedah Syaraf - Masih berlaku www.djpp.kemenkumham.go.id

No Nomor Peraturan Judul Nomor Berita Negara Validitas
39. 22/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Okupasi - Masih berlaku
40. 23/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Andrologi - Masih berlaku
41. 24/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Mata - Masih berlaku
42. 25/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik - Masih berlaku
43. 26/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Patologi Klinik - Masih berlaku
44. 27/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Saraf - Masih berlaku
45. 28/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Farmakologi Klinik - Masih berlaku
46. 29/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Paru - Masih berlaku www.djpp.kemenkumham.go.id

No Nomor Peraturan Judul Nomor Berita Negara Validitas
47. 30/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Kedokteran Olah Raga - Masih berlaku
48. 31/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Ilmu Bedah Torak-Kardiovaskuler - Masih berlaku
49. 32/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Parasitologi Klinik - Masih berlaku
50. 33/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Forensik - Masih berlaku
51. 34/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Bedah Anak - Masih berlaku
52. 35/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin - Masih berlaku
53. 36/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Ilmu Gizi Klinik - Masih berlaku www.djpp.kemenkumham.go.id

No Nomor Peraturan Judul Nomor Berita Negara Validitas
54. 37/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah - Masih berlaku
55. 38/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Anestesiologi - Masih berlaku
56. 39/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi - Masih berlaku
57. 40/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Ilmu Penyakit Dalam - Masih berlaku
58. 41/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Anak - Masih berlaku
59. 42/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Radiologi - Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 50/KKI/PER /XII/2010, untuk Standar Kompetensi dan masih www.djpp.kemenkumham.go.id

No Nomor Peraturan Judul Nomor Berita Negara Validitas berlaku untuk Standar Pendidikan
60. 43/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Patologi Anatomik - Masih berlaku
61. 44/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher - Masih berlaku
62. 45/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi - Masih berlaku
63. 46/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Akupunktur Medik - Masih berlaku
64. 47/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Ilmu Bedah - Masih berlaku
65. 48/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Bedah Plastik - Masih berlaku www.djpp.kemenkumham.go.id

No Nomor Peraturan Judul Nomor Berita Negara Validitas
66. 49/KKI/KEP /IV/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Ilmu Orthopaedi dan Traumatologi - Masih berlaku
67. 75/KKI/KEP /VIII/2008 Rencana Strategis Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran INDONESIA Tahun 2008- 2013

Tidak berlaku lagi
68. 97/KKI/KEP /VIII/2008 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir INDONESIA - Masih berlaku
69. 1731/KKI/ KEP/XII/ 2008 Tata Hubungan Kerja di Lingkungan Konsil Kedokteran INDONESIA

Tidak berlaku lagi sepanjang mengenai pelaksanaan keputusan MKDKI karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 20  Tahun 2014
70. 89/KKI/KEP /VII/2009 Pedoman Tata Cara Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Warga

Lulusan Luar Negeri Melalui Proses Adaptasi - Tidak berlaku lagi karena telah tergantikan dengan Peraturan www.djpp.kemenkumham.go.id

No Nomor Peraturan Judul Nomor Berita Negara Validitas

KKI Nomor 7 Tahun 2012
71. 100/KKI/KE P/VIII/2009 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak - Masih berlaku
72. 101/KKI/KE P/VIII/2009 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi - Masih berlaku
73. 102/KKI/KE P/VIII/2009 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia - Masih berlaku
74. 103/KKI/KE P/VIII/2009 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Konservasi - Masih berlaku
75. 104/KKI/KE P/VIII/2009 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut - Masih berlaku
76. 105/KKI/KE P/VIII/2009 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Orthodonsia - Masih berlaku
77. 106/KKI/KE P/VIII/2009 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut

- Masih berlaku www.djpp.kemenkumham.go.id

No Nomor Peraturan Judul Nomor Berita Negara Validitas
78. 107/KKI/KE P/VIII/2009 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Periodonsia - Masih berlaku
79. 114/KKI/KE P/VIII/2009 Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran INDONESIA - Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 20  Tahun 2014
80. 149/KKI/KE P/XI/2009 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Onkologi Radiasi - Masih berlaku
81. 157/KKI/PE R/XII/2009 Tata Cara Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara ASEAN yang Akan Melakukan Praktik Kedokteran di INDONESIA - Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 17 Tahun 2013
82. 1/KKI/PER/ I/2010 Registrasi Dokter Program Internsip

BN RI Tahun 2012 Nomor 456 Masih berlaku dan telah diubah dengan Peraturan KKI Nomor 19 Tahun 2014 www.djpp.kemenkumham.go.id

No Nomor Peraturan Judul Nomor Berita Negara Validitas
83. 02/KKI/KEP /1/2010 Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi

Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan INDONESIA - Masih berlaku
84. 48/KKI/PER /XII/2010 Kewenangan Tambahan Dokter dan Dokter Gigi

BN RI Tahun 2012 Nomor 451 Masih berlaku
85. 49/KKI/PER /XII/2010 Rencana Strategis Konsil Kedokteran INDONESIA Tahun 2011- 2015

- Masih berlaku dan telah disiapkan penggantiny a dengan Peraturan KKI Nomor 27 Tahun 2014
86. 50/KKI/PER /XII/2010 Standar Kompetensi Dokter Spesialis Radiologi - Masih berlaku  dan mencabut Keputusan KKI Nomor 42/KKI/KEP /IV/2008
87. 1 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran INDONESIA BN RI Tahun 2012 Nomor 351 Masih berlaku dan mencabut Peraturan KKI Nomor 36/KKI/PER /VIII/2007 serta telah diubah dengan www.djpp.kemenkumham.go.id

No Nomor Peraturan Judul Nomor Berita Negara Validitas Peraturan KKI Nomor 25 Tahun 2014
88. 2 Tahun 2011 Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi BN RI Tahun 2012 Nomor 352 Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 20  Tahun 2014
89. 3 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran INDONESIA dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran di Tingkat Provinsi BN RI Tahun 2012 Nomor 353 Masih berlaku dan mencabut Peraturan KKI Nomor 15/KKI/PER /VIII/2006
90. 4 Tahun 2011 Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi BN RI Tahun 2012 Nomor 304 Masih berlaku dan mencabut Keputusan KKI Nomor 17/KKI/KEP /VIII/2006
91. 5 Tahun 2011 Legalitas Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi yang Sedang Dalam Proses Registrasi Ulang BN RI Tahun 2012 Nomor 457 Tidak berlaku lagi
92. 6 Tahun 2011 Registrasi Dokter dan Dokter Gigi BN RI Tahun 2012 Nomor 354 Masih berlaku dan mencabut Keputusan www.djpp.kemenkumham.go.id

No Nomor Peraturan Judul Nomor Berita Negara Validitas KKI Nomor 42/KKI/PER /XII/2007
93. 7 Tahun 2012 Penyelenggaraan Program Adaptasi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara INDONESIA Lulusan Luar Negeri BN RI Tahun 2012 Nomor 452 Masih berlaku dan mencabut Keputusan KKI Nomor 56/KKI/KEP /XII/2007
94. 03/KKI/KEP /III/2012 Surat Tanda Registrasi dan Registrasi Ulang Dokter Spesialis Akupuntur Medik - Masih berlaku
95. 8 Tahun 2012 Program Pendidikan Dokter Subspesialis BN RI Tahun 2012 Nomor 1304 Masih berlaku
96. 9 Tahun 2012 Surat Keterangan Sehat Fisik dan Mental Terkait Persyaratan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Serta Penanganan Laporan/Pengaduan Terhadap Dokter dan Dokter Gigi yang Telah Diregistrasi yang Diduga Memiliki Gangguan Kesehatan yang Serius dan Dapat Membahayakan Pasien BN RI Tahun 2013 Nomor 954 Masih berlaku dan mencabut Keputusan KKI Nomor 26/KKI/KEP /XI/2006
97. 10 Tahun 2012 Standar Pendidikan Profesi Dokter INDONESIA BN RI Tahun 2013 Nomor 341 Masih berlaku dan mencabut Keputusan www.djpp.kemenkumham.go.id

No Nomor Peraturan Judul Nomor Berita Negara Validitas KKI Nomor 20/KKI/KEP /IX/2006
98. 11 Tahun 2012 Standar Kompetensi Dokter INDONESIA BN RI Tahun 2013 Nomor 342 Masih berlaku dan mencabut Keputusan KKI Nomor 21A/KKI/KE P/IX/2006
99. 12 Tahun 2013 Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional INDONESIA untuk Pendidikan Kedokteran BN RI Tahun 2013 Nomor 343 Masih berlaku
100. 13 Tahun 2013 Surat Pernyataan Akan Mematuhi dan Melaksanakan Ketentuan Etika Profesi Terkait Persyaratan Registrasi  Dokter dan Dokter Gigi BN RI Tahun 2013 Nomor 955 Masih berlaku
101. 8A/KKI/KEP /III/2013 Koordinasi Hubungan Kemitraan Konsil Kedokteran INDONESIA Dengan Mitra Kerja - Masih berlaku
102. 14 Tahun 2013 Adaptasi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing BN RI Tahun 2014 Nomor 297 Masih berlaku
103. 15 Tahun 2013 Penerbitan Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Program Studi Dokter BN RI Tahun 2014 Nomor 436 Masih berlaku www.djpp.kemenkumham.go.id

No Nomor Peraturan Judul Nomor Berita Negara Validitas
104. 16 Tahun 2013 Penerbitan Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Program Pendidikan Dokter Spesialis BN RI Tahun 2014 Nomor 437 Masih berlaku dan menggantika n Keputusan KKI Nomor 48/KKI/KEP /XII/2007
105. 17 Tahun 2013 Registrasi Sementara dan Registrasi Bersyarat Bagi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing BN RI Tahun 2014 Nomor 298 Masih berlaku dan mencabut Keputusan KKI  Nomor 17/KKI/ KEP/IV/ 2008 dan Keputusan KKI Nomor 157/KKI/PE R/XII/ 2009
106. 18 Tahun 2014 Sistem Informasi Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Berbasis Elektronik BN RI Tahun 2014 Nomor 319 Masih berlaku dan menggantika n Keputusan KKI  Nomor 38/KKI/KEP /IX/2007
107. 19 Tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan Konsil Kedokteran INDONESIA Nomor :
1/KKI/PER/I/2010 tentang Registrasi Dokter Program Internsip BN RI Tahun 2014 Nomor 299 Masih berlaku dan merupakan Perubahan Pertama Peraturan KKI Nomor 1 /KKI/PER/I /2010

www.djpp.kemenkumham.go.id

No Nomor Peraturan Judul Nomor Berita Negara Validitas
108. 20 Tahun 2014 Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi BN RI Tahun 2014 Nomor 438 Masih berlaku dan mencabut Keputusan KKI Nomor 47/KKI/KEP /XII/2007, Keputusan KKI Nomor 1731/KKI/K EP/XII/2008 , Keputusan KKI Nomor 114/KKI/KE P/VIII/2009, dan Peraturan KKI Nomor 2 Tahun 2011
109. 21 Tahun 2014 Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis BN RI Tahun 2014 Nomor 478 Masih berlaku
110. 22 Tahun 2014 Persetujuan Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran/Kedokteran Gigi

BN RI Tahun 2014 Nomor 479 Masih berlaku dan menggantika n Keputusan KKI Nomor 37/KKI/KEP /IX/2007
111. 23 Tahun 2014 Penerbitan Rekomendasi Pembukaan, Pembinaan, dan Penutupan Program Studi Dokter Gigi BN RI Tahun 2014 Nomor 605 Masih berlaku dan mencabut Keputusan KKI Nomor 41/KKI/KEP /X/2007 www.djpp.kemenkumham.go.id

No Nomor Peraturan Judul Nomor Berita Negara Validitas
112. 24 Tahun 2014 Penerbitan Rekomendasi Pembukaan, Pembinaan, dan Penutupan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis BN RI Tahun 2014 Nomor 606 Masih berlaku
113. 25 Tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan Konsil Kedokteran INDONESIA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran INDONESIA

Baru berlaku dan merupakan Perubahan Pertama Peraturan KKI Nomor 1 Tahun 2011
114. 26 Tahun 2014 Nomor Identitas Dokter dan Dokter Gigi

Dalam proses pengundang an
115. 27 Tahun 2014 Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Konsil Kedokteran INDONESIA
116. 28 Tahun 2014 Peta Jalan (Road Map) Sistem Pembinaan Praktik Kedokteran
117. 29 Tahun 2014 Pelayanan Akses Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Konsil Kedokteran INDONESIA
118. 30 Tahun 2014 Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

MENALDI RASMIN www.djpp.kemenkumham.go.id

Reason for correction

Email (optional)