PERBAN

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2016 tentang KODE ETIK ANGGOTA KOMISI INFORMASI

PERBAN Nomor 3 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

BAB II

RUANG LINGKUP KODE ETIK

BAB III

PEDOMAN PERILAKU

BAB Kesatu

Nilai-Nilai Dasar Kepribadian

BAB Kedua

Prinsip Pedoman Perilaku Anggota Komisi Informasi

Article 4

BAB 1

Bersikap Mandiri

Article 4

Correction

Setiap Anggota Komisi Informasi wajib menunjukkan sikap kemandirian: a. Anggota Komisi Informasi wajib menunjukan sifat dan perilaku yang mandiri serta bebas dari pengaruh atau intervensi pihak mana pun, khususnya dalam tugas penyelesaian sengketa informasi publik; b. dalam menjalankan tugas, Anggota Komisi Informasi harus mampu membebaskan diri atau menolak setiap tawaran, pemberian yang patut diduga berhubungan dengan kedudukan dan wewenangnya sebagai Anggota Komisi Informasi yang bertujuan untuk mempengaruhi atau mencederai prinsip kemandiriannya; c. Anggota Komisi Informasi wajib menjaga prinsip kemandiriannya dan berani menolak setiap campur tangan, tekanan atau ancaman untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan kewajibannya; dan d. Anggota Komisi Informasi harus mampu menghindari sikap atau kesan ketergantungan pada pihak lain yang dapat mengarah pada hilangnya prinsip kemandirian dirinya sendiri atau Komisi Informasi.

Article 5

Setiap Anggota Komisi Informasi wajib bersikap adil: a. Anggota Komisi Informasi harus memperlakukan setiap orang sama dan setara dihadapan hukum; b. Anggota Komisi Informasi dilarang membeda-bedakan orang atas dasar jenis kelamin, ras, suku, agama, status sosial, aliran politik dan lain sebagainya yang bertentangan dengan hukum, prinsip keadilan dan kesetaraan; c. dalam hal penyelesaian sengketa informasi publik, Anggota Komisi Informasi wajib mendengarkan dan memberikan kesempatan kepada para pihak secara seimbang; d. Anggota Komisi Informasi dilarang menunjukan sikap atau kesan suka atau tidak suka, prasangka, dan keberpihakannya pada salah satu pihak dalam menjalankan tugas penyelesaian sengketa informasi publik; e. Ketua Komisi Informasi harus mendistribusikan sengketa informasi publik kepada Anggota Komisi Informasi secara adil dan merata serta menghindari pendistribusian sengketa informasi publik kepada Anggota Komisi Informasi yang memiliki konflik kepentingan; dan f. dalam tugas penyelesaian sengketa informasi publik, baik selaku Mediator dan/atau Majelis Komisioner, Anggota Komisi Informasi dilarang menjalin hubungan atau keakraban dengan para pihak yang akan atau sedang berperkara yang dapat menimbulkan prasangka ketidakberpihakan dan ketidakadilan.

BAB 2

Adil

Article 5

Correction

Setiap Anggota Komisi Informasi wajib bersikap adil: a. Anggota Komisi Informasi harus memperlakukan setiap orang sama dan setara dihadapan hukum; b. Anggota Komisi Informasi dilarang membeda-bedakan orang atas dasar jenis kelamin, ras, suku, agama, status sosial, aliran politik dan lain sebagainya yang bertentangan dengan hukum, prinsip keadilan dan kesetaraan; c. dalam hal penyelesaian sengketa informasi publik, Anggota Komisi Informasi wajib mendengarkan dan memberikan kesempatan kepada para pihak secara seimbang; d. Anggota Komisi Informasi dilarang menunjukan sikap atau kesan suka atau tidak suka, prasangka, dan keberpihakannya pada salah satu pihak dalam menjalankan tugas penyelesaian sengketa informasi publik; e. Ketua Komisi Informasi harus mendistribusikan sengketa informasi publik kepada Anggota Komisi Informasi secara adil dan merata serta menghindari pendistribusian sengketa informasi publik kepada Anggota Komisi Informasi yang memiliki konflik kepentingan; dan f. dalam tugas penyelesaian sengketa informasi publik, baik selaku Mediator dan/atau Majelis Komisioner, Anggota Komisi Informasi dilarang menjalin hubungan atau keakraban dengan para pihak yang akan atau sedang berperkara yang dapat menimbulkan prasangka ketidakberpihakan dan ketidakadilan.

Article 6

Setiap Anggota Komisi Informasi wajib memiliki integritas: a. Anggota Komisi Informasi harus senantiasa menjaga diri dari perilaku yang tidak patut atau tercela baik dari sudut pandang norma hukum, norma kesusilaan maupun norma kesopanan; b. Anggota Komisi Informasi tidak diperkenankan bertindak selaku Mediator dan/atau Majelis Komisioner dalam penyelesaian sengketa informasi publik apabila memiliki konflik kepentingan dengan sengketa yang dimaksud, baik karena mempunyai kepentingan, hubungan keluarga atau semenda, atau sebab-sebab lain yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan menimbulkan konflik kepentingan; c. Anggota Komisi Informasi harus mampu menghindarkan diri dari segala bentuk rayuan, godaan, tawaran dan bentuk-bentuk kenikmatan lainnya yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat publik dan abdi bangsa; dan d. Anggota Komisi Informasi, baik secara pribadi maupun melalui bantuan pihak lain dilarang meminta atau menerima sesuatu pemberian yang tidak sah menurut hukum, khususnya yang berkaitan dengan sengketa informasi publik yang akan atau sedang diselesaikan di Komisi Informasi.

BAB 3

Integritas

Article 6

Correction

Setiap Anggota Komisi Informasi wajib memiliki integritas: a. Anggota Komisi Informasi harus senantiasa menjaga diri dari perilaku yang tidak patut atau tercela baik dari sudut pandang norma hukum, norma kesusilaan maupun norma kesopanan; b. Anggota Komisi Informasi tidak diperkenankan bertindak selaku Mediator dan/atau Majelis Komisioner dalam penyelesaian sengketa informasi publik apabila memiliki konflik kepentingan dengan sengketa yang dimaksud, baik karena mempunyai kepentingan, hubungan keluarga atau semenda, atau sebab-sebab lain yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan menimbulkan konflik kepentingan; c. Anggota Komisi Informasi harus mampu menghindarkan diri dari segala bentuk rayuan, godaan, tawaran dan bentuk-bentuk kenikmatan lainnya yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat publik dan abdi bangsa; dan d. Anggota Komisi Informasi, baik secara pribadi maupun melalui bantuan pihak lain dilarang meminta atau menerima sesuatu pemberian yang tidak sah menurut hukum, khususnya yang berkaitan dengan sengketa informasi publik yang akan atau sedang diselesaikan di Komisi Informasi.

Article 7

Setiap Anggota Komisi Informasi wajib menunjukkan sikap bertanggung jawab: a. Anggota Komisi Informasi dilarang menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan yang dimilikinya secara tidak sah atau melawan hukum untuk kepentingan diri pribadi, keluarga, atau pihak lain; b. Anggota Komisi Informasi wajib menjaga kerahasiaan suatu sengketa dan/atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan dan/atau putusan Komisi Informasi dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan; c. Anggota Komisi Informasi yang ditetapkan menjadi tersangka dan/atau tergugat dalam perkara tindak pidana dan/atau perdata, wajib memberitahukan perihal penetapan status tersebut kepada Ketua Komisi Informasi yang bersangkutan; dan d. Anggota Komisi Informasi yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana dan/atau perdata, mengajukan permohonan pemberhentian sementara dengan tata cara sebagai berikut: 1. Permohonan ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Pusat untuk diteruskan atau disampaikan kepada PRESIDEN bagi Anggota Komisi Informasi Pusat; 2. Permohonan ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi untuk diteruskan atau disampaikan kepada Gubernur bagi Anggota Komisi Informasi Provinsi; dan 3. Permohonan ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Kabupaten atau Kota untuk diteruskan atau disampaikan kepada Bupati atau Walikota bagi Anggota Komisi Informasi Kabupaten atau Kota.

BAB 4

Bertanggung Jawab

Article 7

Correction

Setiap Anggota Komisi Informasi wajib menunjukkan sikap bertanggung jawab: a. Anggota Komisi Informasi dilarang menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan yang dimilikinya secara tidak sah atau melawan hukum untuk kepentingan diri pribadi, keluarga, atau pihak lain; b. Anggota Komisi Informasi wajib menjaga kerahasiaan suatu sengketa dan/atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan dan/atau putusan Komisi Informasi dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan; c. Anggota Komisi Informasi yang ditetapkan menjadi tersangka dan/atau tergugat dalam perkara tindak pidana dan/atau perdata, wajib memberitahukan perihal penetapan status tersebut kepada Ketua Komisi Informasi yang bersangkutan; dan d. Anggota Komisi Informasi yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana dan/atau perdata, mengajukan permohonan pemberhentian sementara dengan tata cara sebagai berikut: 1. Permohonan ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Pusat untuk diteruskan atau disampaikan kepada PRESIDEN bagi Anggota Komisi Informasi Pusat; 2. Permohonan ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi untuk diteruskan atau disampaikan kepada Gubernur bagi Anggota Komisi Informasi Provinsi; dan 3. Permohonan ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Kabupaten atau Kota untuk diteruskan atau disampaikan kepada Bupati atau Walikota bagi Anggota Komisi Informasi Kabupaten atau Kota.

Article 8

Setiap Anggota Komisi Informasi wajib bersikap profesional: a. Anggota Komisi Informasi harus mengutamakan tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam UNDANG-UNDANG No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Anggota Komisi Informasi harus senantiasa meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan diri dalam rangka meningkatkan mutu kinerja; c. Anggota Komisi Informasi harus senantiasa mengikuti dinamika dan perkembangan keterbukaan informasi di dalam dan luar negeri; d. Anggota Komisi Informasi harus senantiasa mengupayakan proses penyelesaian sengketa informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana; dan e. Anggota Komisi Informasi harus senantiasa berusaha membangun dan meningkatkan kepercayaan publik pada lembaga Komisi Informasi.

BAB VII

PERSIDANGAN KODE ETIK

Article 16

Correction

(1) Sidang Kode Etik bersifat tertutup. (2) Majelis Etik bersifat aktif dalam proses persidangan. (3) Majelis Etik wajib menjaga segala kerahasiaan selama proses persidangan Kode Etik. (4) Seluruh dokumen yang digunakan selama proses sidang Kode Etik merupakan dokumen yang dirahasiakan. (3) Majelis Etik memberikan kesempatan yang sama kepada Pelapor dan/atau Terlapor untuk didengar keterangannya dalam laporan dugaan pelanggaran Kode Etik.

Article 17

(1) Sidang Kode Etik dilaksanakan di Kantor Komisi Informasi atau tempat lain. (2) Majelis Etik MENETAPKAN sidang pertama paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak menerima Penetapan Majelis Etik Komisi Informasi. (3) Sidang Kode Etik harus diselesaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak sidang pertama. (4) Majelis Etik dapat memanggil Pelapor dan Terlapor untuk didengar keterangannya di dalam Sidang Kode Etik. (5) Majelis Etik menyampaikan surat panggilan kepada Pelapor dan Terlapor paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum diselenggarakannya sidang. (6) Dalam hal Pelapor dan Terlapor tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas, Majelis Etik dapat memeriksa dan memberikan rekomendasi atas dugaan pelanggaran Kode Etik.

Article 18

(1) Majelis Etik dapat meminta data dan/atau informasi dari Komisi Informasi dan instansi terkait yang berhubungan dengan materi dugaan pelanggaran Kode Etik. (2) Saksi dan/atau Ahli dapat diajukan oleh Pelapor, Terlapor, dan/atau Majelis Etik. (3) Majelis Etik dapat menolak Saksi dan/atau Ahli yang diajukan apabila: a. dugaan pelanggaran Kode Etik yang dihadapi bersifat sederhana; b. saksi atau ahli dianggap memiliki kepentingan bersifat pribadi dengan salah satu atau para pihak; atau c. keterangannya atau keahliannya tidak relevan. (4) Bukti dapat diajukan oleh para pihak.

Article 19

(1) Pemeriksaan saksi dan/atau ahli dimulai dengan menanyakan identitas, keterangannya terhadap saksi atau keahliannya terhadap ahli, dan kesediaannya diambil sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya. (2) Lafal sumpah saksi atau ahli adalah sebagai berikut: “Saya bersumpah sebagai saksi atau ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan kesaksian atau keahlian saya.” Untuk yang beragama Islam didahului dengan “Demi Allah. Untuk yang beragama Kristen Protetan dan Katholik ditutup dengan “Semoga Tuhan menolong saya.” Untuk yang beragama Hindu dimulai dengan “Om Atah Parama Wisesa.” Demi Hyang Buddha Saya bersumpah…” diakhiri dengan “Saddhu, Saddhu, Saddhu.” Untuk yang beragama dan memiliki kepercayaan lain, mengikuti aturan agama dan kepercayaannya masing- masing.

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2016 tentang KODE ETIK ANGGOTA KOMISI INFORMASI

BAB I

BAB II

BAB III

BAB Kesatu

BAB Kedua

Article 4

BAB I

BAB II

BAB III

BAB Kesatu

BAB Kedua

Article 4

BAB 1

Article 4

Article 5

BAB 2

Article 5

Article 6

BAB 3

Article 6

Article 7

BAB 4

Article 7

Article 8

BAB 5

Article 8

Article 9

BAB 6

Article 9

Article 10

BAB 7

Article 10

BAB IV

Article 11

BAB V

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kesatu

Article 12

BAB Kedua

Article 13

BAB Ketiga

Article 14

BAB VI

Article 15

BAB VII

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB Kesatu

Article 16

BAB Kedua

Article 17

BAB Ketiga

Article 18

Article 19

BAB VIII

Article 20

Article 21

BAB IX

Article 22

Article 23