PERBAN

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemeriksaan Setempat

PERBAN Nomor 2 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan: 1. Pemeriksaan Setempat adalah pemeriksaan terhadap pokok perkara yang tidak dapat ditunjukan dalam persidangan berdasarkan alasan Termohon dan dilaksanakan di tempat Termohon dan/atau badan publik lainnya. 2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan UNDANG-UNDANG Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik selanjutnya dalam peraturan ini disebut UU KIP serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 3. Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi. 4. Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi. 5. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan. 6. Majelis Komisioner adalah Komisioner Komisi Informasi yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang dan berjumlah gasal yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Informasi untuk memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik. 7. Panitera adalah Sekretaris Komisi Informasi yang bertanggung jawab mengelola administrasi permohonan penyelesaian sengketa, membantu Mediator, membantu Majelis Komisioner di dalam persidangan, mencatat persidangan, membuat Berita Acara Persidangan, dan menyusun laporan hasil persidangan. 8. Panitera Pengganti adalah pegawai di lingkungan Komisi Informasi yang ditunjuk oleh Panitera untuk bertanggung jawab membantu/menjalankan tugas-tugas Panitera.

BAB III

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SETEMPAT

Article 5

Correction

(1) Pemeriksaan Setempat dilakukan setelah pemeriksaan pokok perkara. (2) Pemeriksaan Setempat dilakukan sedikitnya satu kali dan dapat dilakukan kembali berdasarkan pertimbangan Majelis Komisioner. (3) Pemeriksaan Setempat dilakukan dengan meniadakan formalitas dalam persidangan. (4) Waktu pelaksanaan Pemeriksaan Setempat ditentukan oleh Majelis Komisioner dalam persidangan dan/atau diberitahukan oleh Panitera atau Panitera Pengganti secara tertulis, tercantum dalam Lampiran I) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. (5) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Pemohon dan Termohon selambat- lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Pemeriksaan Setempat dilaksanakan.

Article 6

(1) Pemeriksaan Setempat dilaksanakan di tempat Termohon. (2) Dalam hal Informasi Publik yang disengketakan berada pada Badan Publik lainnya, maka Pemeriksaan Setempat dilaksanakan di lokasi Informasi Publik berada. (3) Apabila Pemeriksaan Setempat dilaksanakan di tempat Badan Publik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Majelis Komisioner terlebih dahulu memanggil Badan Publik tersebut untuk memberikan keterangan di dalam persidangan.

Article 7

Pemohon dan Termohon tidak dibebankan biaya yang ditimbulkan karena adanya Pemeriksaan Setempat.

Article 8

Dalam melaksanakan Pemeriksaan Setempat Majelis Komisioner berwenang: a. memerintahkan Termohon menunjukan Informasi Publik yang menjadi sengketa dan/atau informasi lain yang berkaitan dengan sengketa; b. memerintahkan Termohon untuk menunjukan tempat penyimpanan Informasi Publik yang menjadi pokok perkara; c. melihat, memeriksa, meminjam dan bila diperlukan menggandakan Informasi Publik yang menjadi sengketa dan/atau; d. untuk tetap menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen, penggandaan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan oleh Termohon.

Article 9

Dalam melaksanakan Pemeriksaan Setempat, Majelis Komisioner wajib: a. menjaga kerahasiaan Informasi Publik yang menjadi pokok perkara; b. menyimpan Informasi Publik yang menjadi pokok perkara yang telah digandakan ditempat yang aman dan/atau; c. mengembalikan seluruh dokumen yang digandakan kepada pihak yang menguasai di dalam persidangan sebelum dilakukan pembacaan putusan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Article 11

Correction

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2016 KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT, ttd JOHN FRESLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN SETEMPAT Pada hari ini….........., tanggal….............., Komisi Informasi Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota….......... yang menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi dengan register Nomor ......…............... antara : Nama : ........................................................................... Alamat : ............................................................................ selanjutnya disebut sebagai Pemohon; Terhadap Nama Badan Publik : …………............................................................... Alamat : ……………............................................................ selanjutnya disebut sebagai Termohon; memberitahukan kepada para pihak bahwa Majelis Komisioner akan melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada: Hari/Tanggal : ……………............................................................ Pukul : ……………............................................................ Tempat : ……………............................................................ LAMPIRAN I PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN SETEMPAT Kepada para pihak disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Pemohon diizinkan menghadiri pemeriksaan setempat dimaksud (jika diizinkan). 2. Termohon diperintahkan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan Pemeriksaan Setempat, tidak terbatas pada informasi yang menjadi sengketa, informasi lain yang berkaitan dengan sengketa serta tempat Pemeriksaan Setempat dilakukan. 3. Termohon wajib menunjuk kuasanya apabila Termohon tidak bisa hadir pada saat Pemeriksaan Setempat. Untuk informasi lebih lanjut, para pihak dapat menghubungi Panitera/Panitera Pengganti ............................... Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Panitera/Panitera Pengganti, (………………………............................) BERITA ACARA PEMERIKSAAN SETEMPAT Pada hari ini _______________, tanggal ________ bulan _____________ tahun ____________ sekitar jam ___________di tempat.................................kami: 1 ______________________________ (Ketua Majelis Komisioner) 2 ______________________________ (Anggota Majelis Komisioner) 3 _______________________________ (Anggota Majelis Komisioner) melakukan Pemeriksaan Setempat dalam Sengketa Informasi antara: Nama : ............................................................. Alamat : ............................................................. selanjutnya disebut sebagai Pemohon; Terhadap Nama Badan Publik : ............................................................. Alamat : ............................................................. yang pada Pemeriksaan Setempat dihadiri oleh ……………............... selaku .......................................selanjutnya disebut sebagai Termohon; Selanjutnya dalam pemeriksaan setempat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: 1. .... LAMPIRAN II PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN SETEMPAT 2. .... 3. .... Oleh karena dipandang cukup, Ketua Majelis menyatakan bahwa Pemeriksaan Setempat hari ini dinyatakan selesai. Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera/Panitera Pengganti. Panitera/Panitera Pengganti, Ketua Majelis ………………………..... ……….......................

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemeriksaan Setempat

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB Kesatu

Article 2

BAB Kedua

Article 3

BAB Ketiga

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB Kedua

Article 6

Article 7

BAB Ketiga

Article 8

Article 9

BAB IV

Article 10

BAB V

Article 11