PERBAN

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2019 tentang STANDAR LAYANAN DAN PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

PERBAN Nomor 1 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Komisi ini, yang dimaksud dengan : 1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah sarana untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 3. Informasi Pemilihan Umum dan Informasi Pemilihan yang selanjutnya disebut Informasi Pemilu dan Pemilihan adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan dalam rangka tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan. 4. Penyelenggara Pemilihan Umum dan Penyelenggara Pemilihan yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan. 5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum. 6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau nama lain yang sejenis yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. 7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau nama lain yang sejenis yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. 8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG. 10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG. 11. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum. 12. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UNDANG-UNDANG Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, MENETAPKAN petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengeketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. 13. Majelis Komisioner adalah anggota Komisi Informasi yang ditetapkan Ketua Komisi Informasi untuk memeriksa dan memutus sengketa informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan. 14. Pemohon Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon Informasi adalah Warga Negara atau Badan Hukum INDONESIA yang mengajukan permintaan Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan tidak termasuk Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan. 15. Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan yang selanjutnya disebut Sengketa Informasi adalah sengketa yang terjadi antara Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan dengan Pemohon Informasi Pemilu dan Pemilihan melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. 16. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan yang selanjutnya disebut Permohonan adalah upaya penyelesaian sengketa informasi pemilihan umum dan pemilihan yang diajukan oleh Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan kepada Komisi Informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi ini. 17. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi antara Para Pihak melalui bantuan Mediator Komisi Informasi. 18. Ajudikasi nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa informasi di luar pengadilan antara Para Pihak yang diputus oleh Komisi Informasi yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan. 19. Kaukus adalah pertemuan antara Mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak lain yang bersengketa. 20. Daftar Informasi Publik Pemilihan Umum dan Pemilihan yang selanjutnya disebut DIP Pemilu dan Pemilihan adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berada di bawah penguasaan Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, tidak termasuk informasi yang dikecualikan. 21. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi pada Penyelenggara. 22. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan yang ditunjuk dan/atau bertanggungjawab dalam memberi tanggapan tertulis atas keberatan permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi 23. Hari adalah hari kerja.

BAB IV

INFORMASI PEMILU DAN INFORMASI PEMILIHAN

Article 6

Correction

(1) KPU, KPU daerah Provinsi, KPU daerah Kabupaten/Kota atau nama lain sesuai dengan tingkatannya, wajib mengumumkan secara berkala Informasi Pemilu dan Pemilihan sekurang-kurangnya terdiri dari: a. tahapan, program dan jadwal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; b. hak, kewajiban, kewenangan, larangan, dan sanksi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; c. hasil dari setiap tahapan, program, dan jadwal pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; d. prosedur dan sarana partisipasi publik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; e. syarat calon dan syarat pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan; f. laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan g. informasi Pemilu dan Pemilihan lain yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. (2) Bawaslu, Bawaslu daerah Provinsi, Bawaslu daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya wajib mengumumkan Informasi Pemilu dan Pemilihan secara berkala sekurang-kurangnya terdiri dari: a. tahapan, program dan jadwal yang berkaitan dengan pencegahan, pengawasan, dan penindakan atas pelanggaran Pemilu dan Pemilihan; b. hak, kewajiban, kewenangan, larangan, dan sanksi yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; c. hasil dari setiap pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan program pada tahapan Pemilu dan Pemilihan; d. prosedur dan sarana partisipasi publik dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan; dan e. informasi Pemilu dan Pemilihan lain yang berkaitan dengan pengawasan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan. (3) DKPP wajib mengumumkan Informasi Pemilu dan Pemilihan secara berkala sekurang-kurangnya terdiri dari: a. tahapan, program dan jadwal yang berkaitan dengan penegakan kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara; b. hak-hak, kewajiban, larangan, dan sanksi yang berkaitan dengan penegakan kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara; c. prosedur dan sarana partisipasi publik yang berkaitan dengan penegakan kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara; d. hasil penegakan kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara; dan e. informasi Pemilu dan Pemilihan lain yang berkaitan dengan penegakan kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. (4) Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Article 7

Penyelenggara wajib menyediakan setiap saat Informasi Pemilu dan Pemilihan sekurang-kurangnya terdiri dari: a. daftar informasi khusus Pemilu dan Pemilihan; b. peraturan, keputusan, kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; c. dokumen pendukung dalam penyusun peraturan, keputusan, kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; d. nota kesepahaman, perjanjian dengan pihak ketiga terkait penylenggaran Pemilu dan Pemilihan; dan e. informasi Pemilu dan Pemilihan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Article 8

(1) Penyelenggara wajib mengumumkan secara serta-merta Informasi Pemilu dan Pemilihan sekurang-kurangnya terdiri dari: a. informasi yang berkaitan dengan perubahan regulasi sebagai akibat adanya putusan hukum dari lembaga yang berwenang terkait hak seseorang untuk dipilih dan/atau memilih atau hak lainnya; b. informasi yang dapat berdampak pada terganggunya hajat hidup dan kepentingan orang banyak dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; c. informasi yang dapat berdampak pada terganggunya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan d. informasi Pemilu dan Pemilihan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (2) Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara cepat, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Article 9

(1) Informasi Pemilu dan Pemilihan yang dikecualikan berdasarkan UNDANG-UNDANG wajib ditetapkan oleh PPID sesuai metode dan teknik pengujian tentang konsekuensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi yang mengatur mengenai pengklasifikasian informasi publik. (2) Jangka waktu pengecualian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB Kesatu

Informasi Pemilu dan Pemilihan yang Wajib Diumumkan secara Berkala

Article 6

Correction

(1) KPU, KPU daerah Provinsi, KPU daerah Kabupaten/Kota atau nama lain sesuai dengan tingkatannya, wajib mengumumkan secara berkala Informasi Pemilu dan Pemilihan sekurang-kurangnya terdiri dari: a. tahapan, program dan jadwal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; b. hak, kewajiban, kewenangan, larangan, dan sanksi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; c. hasil dari setiap tahapan, program, dan jadwal pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; d. prosedur dan sarana partisipasi publik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; e. syarat calon dan syarat pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan; f. laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan g. informasi Pemilu dan Pemilihan lain yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. (2) Bawaslu, Bawaslu daerah Provinsi, Bawaslu daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya wajib mengumumkan Informasi Pemilu dan Pemilihan secara berkala sekurang-kurangnya terdiri dari: a. tahapan, program dan jadwal yang berkaitan dengan pencegahan, pengawasan, dan penindakan atas pelanggaran Pemilu dan Pemilihan; b. hak, kewajiban, kewenangan, larangan, dan sanksi yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; c. hasil dari setiap pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan program pada tahapan Pemilu dan Pemilihan; d. prosedur dan sarana partisipasi publik dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan; dan e. informasi Pemilu dan Pemilihan lain yang berkaitan dengan pengawasan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan. (3) DKPP wajib mengumumkan Informasi Pemilu dan Pemilihan secara berkala sekurang-kurangnya terdiri dari: a. tahapan, program dan jadwal yang berkaitan dengan penegakan kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara; b. hak-hak, kewajiban, larangan, dan sanksi yang berkaitan dengan penegakan kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara; c. prosedur dan sarana partisipasi publik yang berkaitan dengan penegakan kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara; d. hasil penegakan kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara; dan e. informasi Pemilu dan Pemilihan lain yang berkaitan dengan penegakan kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. (4) Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

BAB V

MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI DAN MENGAJUKAN KEBERATAN

Article 10

Correction

(1) Setiap Pemohon Informasi Pemilu dan Pemilihan dapat mengajukan permintaan informasi secara tertulis atau tidak tertulis kepada PPID. (2) Permintaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung atau elektronik. (3) Permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara: a. mengisi formulir permintaan informasi Pemilu dan Pemilihan; b. menyertakan fotokopi identitas yang sah, yaitu: 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri lain sebagai Warga Negara INDONESIA dalam hal Pemohon Informasi adalah perorangan; 2) fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta pengesahan organisasi berbadan hukum dari lembaga yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum INDONESIA; atau 3) menyertakan fotokopi identitas dan surat kuasa dari Pemberi Kuasa dalam hal Pemohon adalah perorangan yang tergabung dalam kelompok orang. (4) Dalam hal permintaan informasi diajukan secara tidak tertulis, petugas informasi wajib membantu menuangkan dalam formulir permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan. (5) Formulir permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Article 11

(1) Dalam hal permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), petugas informasi mencatat dalam Buku Register Layanan Informasi Pemilu dan Pemilihan. (2) Petugas informasi wajib memberikan nomor registrasi permintaan informasi dan tanda bukti penerimaan permintaan informasi kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan diajukan secara: a. langsung, petugas informasi memberikan nomor registrasi dan tanda bukti penerimaan permintaan informasi kepada Pemohon, pada saat permohonan diterima dalam hal dinyatakan memenuhi syarat; atau b. elektronik, petugas informasi memberikan nomor registrasi dan tanda bukti penerimaan permintaan informasi kepada Pemohon paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan dinyatakan memenuhi syarat. (4) Nomor registrasi dan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan secara langsung atau dikirim melalui surat elektronik. (5) Permintaan informasi yang disampaikan setelah berakhirnya waktu pelayanan terhitung diajukan pada hari kerja berikutnya. (6) Buku Register Layanan Informasi Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Article 12

(1) PPID wajib memberikan respon atas permintaan informasi paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan. (2) PPID dapat memperpanjang respon atas permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan paling lama 2 (dua) hari kerja, dalam hal: a. belum dikuasai informasi yang dimohonkan; dan/atau b. belum dapat MEMUTUSKAN status informasi yang dimohonkan apakah bersifat terbuka atau dikecualikan. (3) Respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan melalui surat elektronik atau melalui cara yang diminta oleh Pemohon. (4) Petugas informasi wajib menyimpan formulir asli permintaan informasi sebagai tanda bukti penerimaan permintaan informasi.

Article 13

Article 14

(1) Atasan PPID wajib memberikan tanggapan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya keberatan. (2) Petugas informasi wajib menyimpan formulir keberatan sebagai tanda bukti penerimaan pengajuan keberatan.

BAB Kesatu

Mekanisme Memperoleh Informasi

Article 10

Correction

(1) Setiap Pemohon Informasi Pemilu dan Pemilihan dapat mengajukan permintaan informasi secara tertulis atau tidak tertulis kepada PPID. (2) Permintaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung atau elektronik. (3) Permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara: a. mengisi formulir permintaan informasi Pemilu dan Pemilihan; b. menyertakan fotokopi identitas yang sah, yaitu: 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri lain sebagai Warga Negara INDONESIA dalam hal Pemohon Informasi adalah perorangan; 2) fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta pengesahan organisasi berbadan hukum dari lembaga yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum INDONESIA; atau 3) menyertakan fotokopi identitas dan surat kuasa dari Pemberi Kuasa dalam hal Pemohon adalah perorangan yang tergabung dalam kelompok orang. (4) Dalam hal permintaan informasi diajukan secara tidak tertulis, petugas informasi wajib membantu menuangkan dalam formulir permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan. (5) Formulir permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Article 11

(1) Dalam hal permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), petugas informasi mencatat dalam Buku Register Layanan Informasi Pemilu dan Pemilihan. (2) Petugas informasi wajib memberikan nomor registrasi permintaan informasi dan tanda bukti penerimaan permintaan informasi kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan diajukan secara: a. langsung, petugas informasi memberikan nomor registrasi dan tanda bukti penerimaan permintaan informasi kepada Pemohon, pada saat permohonan diterima dalam hal dinyatakan memenuhi syarat; atau b. elektronik, petugas informasi memberikan nomor registrasi dan tanda bukti penerimaan permintaan informasi kepada Pemohon paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan dinyatakan memenuhi syarat. (4) Nomor registrasi dan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan secara langsung atau dikirim melalui surat elektronik. (5) Permintaan informasi yang disampaikan setelah berakhirnya waktu pelayanan terhitung diajukan pada hari kerja berikutnya. (6) Buku Register Layanan Informasi Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Article 12

(1) PPID wajib memberikan respon atas permintaan informasi paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan. (2) PPID dapat memperpanjang respon atas permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan paling lama 2 (dua) hari kerja, dalam hal: a. belum dikuasai informasi yang dimohonkan; dan/atau b. belum dapat MEMUTUSKAN status informasi yang dimohonkan apakah bersifat terbuka atau dikecualikan. (3) Respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan melalui surat elektronik atau melalui cara yang diminta oleh Pemohon. (4) Petugas informasi wajib menyimpan formulir asli permintaan informasi sebagai tanda bukti penerimaan permintaan informasi.

BAB Kedua

Mekanisme Mengajukan Keberatan

Article 13

Correction

(1) Pemohon Informasi Pemilu dan Pemilihan dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID secara tertulis setelah ditemukannya alasan sebagai berikut: a. penolakan atas permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG; b. tidak disediakannya Informasi Pemilu dan Pemilihan yang wajib diumumkan secara berkala sebagaimana diatur dalam Peraturan ini; c. tidak diresponnya permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan; d. permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan ditanggapi tidak sebagaimana yang dimohonkan; e. tidak dipenuhinya permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan; f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau g. pemberian Informasi Pemilu dan Pemilihan melebihi batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Komisi ini. (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya respon atau sejak berakhirnya pemberian respon atas permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan dari PPID. (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis atau dengan cara mengisi formulir keberatan. (4) Dalam hal keberatan diajukan secara: a. langsung, petugas informasi mencatat pengajuan keberatan dalam Buku Register Layanan Informasi Pemilu dan Pemilihan serta memberikan tanda bukti penerimaan keberatan kepada Pemohon; atau b. elektronik, petugas informasi petugas informasi mencatat pengajuan keberatan dalam Buku Register Layanan Informasi Pemilu dan Pemilihan serta memberikan tanda bukti penerimaan keberatan kepada Pemohon dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya keberatan. (5) Pemberian tanda terima keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik. (6) Pengajuan keberatan yang disampaikan setelah berakhirnya waktu pelayanan dianggap diajukan pada hari kerja berikutnya. (7) Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Article 14

(1) Atasan PPID wajib memberikan tanggapan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya keberatan. (2) Petugas informasi wajib menyimpan formulir keberatan sebagai tanda bukti penerimaan pengajuan keberatan.

BAB VI

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PEMILU DAN PEMILIHAN

Article 15

Correction

(1) Komisi Informasi berwenang memeriksa, dan memutus Permohonan melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi sesuai dengan kewenangannya. (2) Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (3) Kewenangan Komisi Informasi Pusat dalam memeriksa, dan memutus Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelesaian sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan yang menyangkut penyelenggara pemilu dan pemilihan tingkat pusat dan tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk. (4) Kewenangan Komisi Informasi provinsi dalam memeriksa, dan memutus Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelesaian sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan yang menyangkut penyelenggara pemilu dan pemilihan tingkat provinsi yang bersangkutan. (5) Kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota dalam memeriksa, dan memutus Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelesaian sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan yang menyangkut penyelenggara pemilu dan pemilihan tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.

Article 16

(1) Pemohon penyelesaian sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan adalah: a. Warga Negara INDONESIA; atau b. Badan hukum INDONESIA. (2) Pemohon penyelesaian sengketa informasi Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mengajukan permintaan informasi kepada PPID dan mengajukan keberatan kepada atasan PPID.

Article 17

(1) Pemohon dapat mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi, dalam hal: a. keberatan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; atau b. tidak mendapat tanggapan atas keberatan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung atau elektronik. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima tanggapan atas keberatan atau setelah berakhirnya jangka waktu pemberian tanggapan atas keberatan.

Article 18

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) harus disertakan: a. identitas yang sah, meliputi: 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri lain sebagai Warga Negara INDONESIA dalam hal Pemohon Informasi adalah perorangan; 2. fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta pengesahan organisasi berbadan hukum dari lembaga yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum INDONESIA; atau 3. menyertakan fotokopi identitas dan surat kuasa dari Pemberi Kuasa dalam hal Pemohon adalah perorangan yang tergabung dalam kelompok orang; b. dokumen permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan kepada PPID, meliputi: 1. surat permintaan, formulir permintaan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permintaan informasi; dan/atau 2. surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permintaan informasi; dan c. dokumen pengajuan keberatan kepada atasan PPID yaitu: 1. surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; 2. surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima; atau 3. dokumen lainnya, bila dipandang perlu.

Article 19

(1) Petugas kepaniteraan memeriksa dokumen kelengkapan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. (2) Dalam hal Permohonan dinyatakan tidak lengkap, petugas kepaniteraan memberikan Surat Pemberitahuan Ketidaklengkapan Dokumen. (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemohon: a. pada saat permohonan diterima dalam hal permohonan diajukan secara langsung; dan b. paling lama 2 (dua) hari kerja dalam hal permohonan diajukan secara elektronik. (4) Format Surat Pemberitahuan Ketidaklengkapan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Article 20

(1) Pemohon wajib melengkapi dokumen kelengkapan Permohonan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3). (2) Apabila kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, Panitera MENETAPKAN Permohonan tidak diregistrasi. (3) Pemberitahuan Permohonan tidak diregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemohon secara langsung atau melalui surat elektronik dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak ditetapkan. (4) Petugas kepaniteraan mencatat Permohonan ke dalam Buku Register Permohonan dalam hal permohonan lengkap. (5) Format Buku Registrasi Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Article 21

(1) Panitera MENETAPKAN Akta Registrasi Sengketa dan menyampaikan kepada Pemohon dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak ditetapkannya Akta Registrasi. (2) Panitera menyampaikan dokumen Permohonan kepada Ketua Komisi Informasi paling lama 1 (satu) hari sejak Permohonan diregistrasi. (3) Format Akta Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Article 22

(1) Pemohon dapat mengajukan pencabutan Permohonan. (2) Pencabutan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. sebelum adanya panggilan sidang pertama; atau b. pada saat proses penyelesaian sengketa informasi melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. (3) Pencabutan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan secara tertulis kepada Ketua Komisi Informasi melalui Panitera dengan menyertakan alasan pencabutan Permohonan. (4) Pencabutan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Panitera menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi dan menyampaikan akta tersebut kepada Pemohon paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat pencabutan Permohonan. (5) Format Akta Pembatalan Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. (6) Pencabutan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan secara tertulis kepada Ketua Majelis Komisioner dengan menyertakan alasan pencabutan Permohonan. (7) Ketua Majelis Komisioner membuat penetapan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dan memerintahkan Panitera untuk mencoret Permohonan dari Buku Register Sengketa. (8) Penetapan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memuat: a. kepala penetapan; b. identitas Pemohon dan Termohon; c. ringkasan permohonan; d. pertimbangan Majelis; e. penetapan; dan f. hari dan tanggal penetapan, nama dan tanda tangan Majelis, serta Panitera atau Panitera Pengganti.

BAB Keempat

Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan

Article 19

Correction

(1) Petugas kepaniteraan memeriksa dokumen kelengkapan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. (2) Dalam hal Permohonan dinyatakan tidak lengkap, petugas kepaniteraan memberikan Surat Pemberitahuan Ketidaklengkapan Dokumen. (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemohon: a. pada saat permohonan diterima dalam hal permohonan diajukan secara langsung; dan b. paling lama 2 (dua) hari kerja dalam hal permohonan diajukan secara elektronik. (4) Format Surat Pemberitahuan Ketidaklengkapan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Article 20

(1) Pemohon wajib melengkapi dokumen kelengkapan Permohonan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3). (2) Apabila kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, Panitera MENETAPKAN Permohonan tidak diregistrasi. (3) Pemberitahuan Permohonan tidak diregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemohon secara langsung atau melalui surat elektronik dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak ditetapkan. (4) Petugas kepaniteraan mencatat Permohonan ke dalam Buku Register Permohonan dalam hal permohonan lengkap. (5) Format Buku Registrasi Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Article 21

(1) Panitera MENETAPKAN Akta Registrasi Sengketa dan menyampaikan kepada Pemohon dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak ditetapkannya Akta Registrasi. (2) Panitera menyampaikan dokumen Permohonan kepada Ketua Komisi Informasi paling lama 1 (satu) hari sejak Permohonan diregistrasi. (3) Format Akta Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

BAB VII

PENETAPAN DAN PEMANGGILAN PARA PIHAK

Article 23

Correction

(1) Ketua Komisi Informasi MENETAPKAN Majelis Komisioner, Mediator dan Mediator Pembantu. (2) Majelis Komisioner dan Mediator merupakan anggota pada Komisi Informasi. (3) Majelis Komisioner paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang atau lebih dalam jumlah gasal. (4) Penetapan Mediator Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Komisi Informasi yang mengatur mengenai Mediator Pembantu. (5) Panitera MENETAPKAN Panitera Pengganti.

Article 24

Dalam hal Ketua Komisi Informasi berhalangan, penetapan Majelis Komisioner, Mediator, dan Mediator Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan oleh Wakil Ketua Komisi Informasi.

Article 25

(1) Majelis Komisioner, Mediator dan Mediator Pembantu harus mengundurkan diri apabila: a. terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan salah satu pihak atau kuasanya; atau b. mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara dan/atau Para Pihak atau kuasanya. (2) Para Pihak dapat mengajukan permohonan penggantian Mediator, Mediator Pembantu, dan/atau Majelis Komisioner kepada Ketua Komisi Informasi dalam hal adanya kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Permohonan penggantian Mediator, Mediator Pembantu, dan/atau Majelis Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja sebelum Mediasi atau Ajudikasi nonlitigasi. (4) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Ketua Komisi Informasi. (5) Dalam hal yang dimohonkan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Ketua Komisi Informasi, penggantian ditetapkan oleh Wakil Ketua Komisi Informasi. (6) Dalam hal yang dimohonkan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Ketua dan Wakil Ketua Komisi Informasi, penggantian ditetapkan oleh Komisioner lain yang paling tua dan tidak menangani sengketa tersebut.

Article 26

(1) Majelis Komisioner MENETAPKAN agenda dan jadwal sidang dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner. (2) Majelis Komisioner MENETAPKAN hari sidang pertama dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah ditetapkannya susunan Majelis Komisioner, Mediator dan Mediator Pembantu. (3) Penetapan hari sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada Pemohon dan Termohon dan diumumkan kepada masyarakat melalui situs Komisi Informasi.

Article 27

(1) Panitera Pengganti menyampaikan surat panggilan kepada Para Pihak secara langsung, surat tercatat, atau melalui surat elektronik. (2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh Para Pihak atau kuasanya paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum hari pertama sidang Ajudikasi nonlitigasi dan/atau Mediasi. (3) Panitera Pengganti membuat tanda terima surat panggilan.

BAB Kesatu

Penetapan Majelis Komisioner, Mediator, dan Panitera Pengganti

Article 23

Correction

(1) Ketua Komisi Informasi MENETAPKAN Majelis Komisioner, Mediator dan Mediator Pembantu. (2) Majelis Komisioner dan Mediator merupakan anggota pada Komisi Informasi. (3) Majelis Komisioner paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang atau lebih dalam jumlah gasal. (4) Penetapan Mediator Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Komisi Informasi yang mengatur mengenai Mediator Pembantu. (5) Panitera MENETAPKAN Panitera Pengganti.

Article 24

Dalam hal Ketua Komisi Informasi berhalangan, penetapan Majelis Komisioner, Mediator, dan Mediator Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan oleh Wakil Ketua Komisi Informasi.

Article 25

(1) Majelis Komisioner, Mediator dan Mediator Pembantu harus mengundurkan diri apabila: a. terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan salah satu pihak atau kuasanya; atau b. mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara dan/atau Para Pihak atau kuasanya. (2) Para Pihak dapat mengajukan permohonan penggantian Mediator, Mediator Pembantu, dan/atau Majelis Komisioner kepada Ketua Komisi Informasi dalam hal adanya kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Permohonan penggantian Mediator, Mediator Pembantu, dan/atau Majelis Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja sebelum Mediasi atau Ajudikasi nonlitigasi. (4) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Ketua Komisi Informasi. (5) Dalam hal yang dimohonkan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Ketua Komisi Informasi, penggantian ditetapkan oleh Wakil Ketua Komisi Informasi. (6) Dalam hal yang dimohonkan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Ketua dan Wakil Ketua Komisi Informasi, penggantian ditetapkan oleh Komisioner lain yang paling tua dan tidak menangani sengketa tersebut.

BAB VIII

TATA CARA PERSIDANGAN

Article 28

Correction

Persidangan dilakukan untuk memeriksa: a. keterangan Pemohon atau Kuasanya; b. keterangan Termohon atau Kuasanya; c. surat-surat Pemohon dan Termohon; d. keterangan Saksi, apabila diperlukan; e. keterangan Ahli, apabila diperlukan; f. keterangan pihak terkait, apabila diperlukan; dan/atau g. rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk, apabila diperlukan.

Article 29

(1) Persidangan dilakukan melalui pertemuan langsung. (2) Persidangan melalui pertemuan langsung dapat diselenggarakan di: a. salah satu ruangan di kantor Komisi Informasi; b. salah satu ruangan di kantor Badan Publik yang tidak terkait dengan sengketa; atau c. tempat lain yang ditentukan oleh Komisi Informasi.

Article 30

(1) Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam sidang ajudikasi nonlitigasi yang terbuka dan dibuka untuk umum oleh Majelis Komisioner yang paling sedikit dari 3 (tiga) orang Komisioner Komisi Informasi. (2) Ketua Majelis Komisioner memerintahkan Panitera dan/atau Panitera Penganti untuk membacakan tata tertib persidangan setelah persidangan dibuka dan dan dinyatakan terbuka untuk umum. (3) Dalam pemeriksaan pendahuluan, Majelis Komisioner memeriksa: a. kewenangan Komisi Informasi; b. kedudukan hukum Pemohon dan Termohon; c. jangka waktu permohonan sengketa; d. alasan permintaan informasi; dan e. alasan permohonan sengketa. (4) Komisi Informasi merekam proses persidangan, kecuali terhadap proses pemeriksaan yang dilakukan secara tertutup dan/atau pemeriksaan terhadap informasi yang dikecualikan. (5) Para Pihak dapat meminta rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Panitera/Panitera Pengganti membuat Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Majelis Komisioner, serta Panitera/Panitera Pengganti.

Article 31

(1) Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja dan apabila dibutuhkan Majelis Komisioner dapat memperpanjang 1 (satu) hari kerja berikutnya. (2) Pemeriksaan pendahuluan harus dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya dan Termohon dan/atau Kuasanya. (3) Apabila dalam pemeriksaan pendahuluan diperoleh fakta bahwa Permohonan tidak memenuhi salah satu materi pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Majelis Komisioner dapat membuat penetapan yang menyatakan permohonan diterima atau tidak dapat diterima sebelum pemeriksaan pokok Permohonan.

Article 32

(1) Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir pada persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan gugur. (2) Dalam hal Termohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon.

Article 33

(1) Mediasi dilakukan dalam hal Permohonan diajukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, sampai dengan huruf g. (2) Mediasi bersifat tertutup kecuali Para Pihak menghendaki lain. (3) Seluruh hal yang terungkap dalam mediasi tidak dapat menjadi alat bukti pada ajudikasi nonlitigasi maupun persidangan di pengadilan. (4) Para Pihak dilarang menyebarluaskan seluruh hal yang terungkap dalam mediasi.

Article 34

(1) Mediasi dipimpin oleh Mediator yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Informasi. (2) Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota majelis dalam sengketa tersebut. (3) Mediator dapat dibantu oleh Mediator Pembantu.

Article 35

(1) Mediasi dapat dilaksanakan pada hari yang sama dengan hari pertama sidang atau pada hari yang disepakati Para Pihak, paling lambat 1 (satu) hari kerja. (2) Proses mediasi dilakukan melalui pertemuan langsung.

Article 36

(1) Mediasi diselenggarakan pada tempat yang disepakati Para Pihak, yaitu: a. salah satu ruangan di Komisi Informasi; b. salah satu ruangan di Badan Publik yang tidak terkait dengan sengketa; atau c. tempat lain yang tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan sengketa yang ditetapkan Mediator. (2) Biaya yang dikeluarkan Mediator dalam pelaksanaan Mediasi dibebankan pada Komisi Informasi.

Article 37

(1) Mediasi dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sejak pertemuan mediasi pertama. (2) Dalam hal jangka waktu pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, mediasi dapat diperpanjang 1 (satu) kali dan paling lama 3 (tiga) hari.

Article 38

(1) Mediator mengupayakan dengan sungguh-sungguh penyelesaian mediasi dalam 1 (satu) kali pertemuan. (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Mediator MENETAPKAN jadwal mediasi berikutnya berdasarkan kesepakatan Para Pihak. (3) Mediator wajib mencatat proses mediasi. (4) Mediator dapat merekam secara elektronik proses Mediasi atas persetujuan Para Pihak. (5) Mediator dapat melakukan Kaukus jika dianggap perlu.

Article 39

(1) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak hadir pada mediasi sebanyak 2 (dua) kali tanpa alasan jelas, maka Permohonan dinyatakan gugur. (2) Mediator membuat Berita Acara Mediasi yang menyatakan permohonan gugur dan disampaikan kepada Majelis Komisioner. (3) Pernyataan Permohonan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Putusan Majelis Komisioner.

Article 40

(1) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan, Mediator membuat Pernyataan Kesepakatan Mediasi yang memuat: a. tempat dan tanggal kesepakatan; b. nomor registrasi; c. identitas lengkap Para Pihak; d. kedudukan Para Pihak; e. kesepakatan yang diperoleh; f. nama Mediator; dan g. tanda tangan Para Pihak dan Mediator. (2) Sebelum penandatanganan Pernyataan Kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mediator memastikan bahwa materi kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dilaksanakan.

Article 41

(1) Mediator menyampaikan Kesepakatan Mediasi kepada Majelis Komisioner melalui Panitera Pengganti. (2) Kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam putusan mediasi oleh Majelis Komisioner. (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. kepala putusan; b. tempat dan tanggal putusan; c. Komisi Informasi yang MEMUTUSKAN; d. identitas lengkap dan kedudukan Para Pihak; e. hasil kesepakatan tertulis; f. perintah untuk melaksanakan kesepakatan yang diperoleh;dan g. tanda tangan Majelis Komisioner dan Panitera Pengganti. (4) Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui mediasi bersifat final dan mengikat. (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan atau dapat diambil Para Pihak paling lama 1 (satu) hari kerja setelah putusan dibacakan.

Article 42

(1) Mediator menyatakan mediasi gagal apabila: a. salah satu pihak atau Para Pihak menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi gagal; b. salah satu pihak atau Para Pihak menarik diri dari mediasi; atau c. tidak tercapai kesepakatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37. (2) Dalam hal mediasi dinyatakan gagal, Mediator membuat Pernyataan Mediasi Gagal yang paling sedikit memuat: a. tempat dan tanggal; b. nomor registrasi; c. identitas lengkap Para Pihak; d. alasan mediasi gagal; e. nama mediator; dan f. tanda tangan Para Pihak dan Mediator.

Article 43

(1) Mediator menyerahkan Pernyataan Mediasi Gagal kepada Ketua Majelis Komisioner paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Pernyataan Mediasi Gagal. (2) Terhadap mediasi yang dinyatakan gagal, Majelis Komisioner melanjutkan penyelesaian sengketa melalui ajudikasi nonlitigasi. (3) Majelis Komisioner mengupayakan pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui ajudikasi nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya Pernyataan Mediasi Gagal. (4) Panitera Pengganti menyampaikan pemberitahuan sidang ajudikasi nonlitigasi kepada para pihak. (5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah diterima oleh Para Pihak atau kuasanya paling lama 2 (dua) hari kerja.

Article 44

(1) Sidang Ajudikasi nonlitigasi bersifat terbuka untuk umum kecuali terhadap pemeriksaan informasi yang dikecualikan. (2) Pemeriksaan terhadap informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Majelis Komisioner tanpa dihadiri Pemohon dan/atau Kuasanya serta Panitera Pengganti. (3) Majelis Komisioner wajib menjaga kerahasiaan informasi dikecualikan yang terungkap dalam persidangan. (4) Majelis Komisioner bersifat aktif dalam proses persidangan.

Article 45

(1) Pemeriksaan sidang ajudikasi nonlitigasi dilakukan untuk memeriksa: a. pokok permohonan; b. alat bukti tertulis; c. keterangan Pemohon dan Termohon; d. keterangan Saksi; e. keterangan Ahli; f. keterangan pihak terkait; dan/atau g. rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk, apabila diperlukan. (2) Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Majelis Komisioner memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dan/atau tertulis. (3) Sidang Ajudikasi nonlitigasi paling lama diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak sidang Ajudikasi nonlitigasi pertama dilaksanakan.

Article 46

(1) Pihak terkait yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf f adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan. (2) Pihak terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang berpotensi terpengaruh atau mempengaruhi putusan Komisi Informasi karena memiliki dan/atau menguasai informasi yang menjadi objek dalam pokok permohonan sengketa informasi. (3) Pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya. (4) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadirkan oleh Majelis Komisioner, permohonan dari Para Pihak atau salah satu pihak. (5) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan keterangan secara lisan dan/atau secara tertulis di persidangan berdasarkan permintaan Majelis Komisioner. (6) Permohonan pihak terkait yang diajukan oleh Para Pihak atau salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan secara tertulis kepada Majelis Komisioner melalui Panitera. (7) Dalam hal Majelis Komisioner menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Ketua Majelis Komisioner membuat Ketetapan yang salinannya disampaikan kepada yang bersangkutan. (8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak disetujui, Panitera atas perintah Ketua Majelis Komisioner menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada yang bersangkutan.

Article 47

(1) Pemeriksaan ajudikasi nonlitigasi dapat diikuti dengan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Komisioner didampingi Panitera Pengganti sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi mengenai Pemeriksaan Setempat. (2) Biaya yang timbul dalam pemeriksaan setempat dibebankan kepada Komisi Informasi.

Article 48

(1) Pembuktian dibebankan kepada Pemohon. (2) Majelis Komisioner dapat pula membebankan pembuktian kepada Termohon.

Article 49

(1) Alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa pada sidang ajudikasi nonlitigasi adalah: a. surat; b. keterangan Saksi; c. keterangan Ahli; d. keterangan Pemohon dan Termohon;dan e. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan/atau informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. (2) Alat bukti surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa kutipan, salinan, atau fotokopi peraturan perundang-undangan, keputusan tata usaha negara, dan/atau putusan pengadilan, naskah aslinya harus diperoleh dari lembaga resmi yang menerbitkannya disertai dengan meterai yang cukup.

Article 50

(1) Pemeriksaan alat bukti surat dimulai dengan menanyakan cara perolehannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. (2) Pemeriksaan alat bukti surat yang berupa fotokopi meliputi: a. meterai; b. legalisasi; dan/atau c. pencocokan dengan surat aslinya. (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dipenuhi, Ketua Majelis Komisioner mengembalikannya kepada Para Pihak untuk dipenuhi sebelum atau pada sidang berikutnya. (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipenuhi, Ketua Majelis Komisioner menyatakan sah dalam persidangan.

Article 51

(1) Saksi dapat diajukan oleh Pemohon dan Termohon; (2) Pemeriksaan Saksi dimulai dengan menanyakan identitas (nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan, dan alamat) Saksi dan kesediaannya diambil sumpah atau janji berdasarkan agamanya untuk menerangkan apa yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri. (3) Lafal sumpah atau janji Saksi adalah sebagai berikut: “Saya bersumpah/berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya”. Selanjutnya disesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing, yaitu: a. untuk yang beragama Islam didahului dengan “Demi Allah”. b. untuk yang beragama Katholik dan Protestan diawali “Demi Tuhan Saya bersumpah” dan diakhiri dengan “Semoga Tuhan Menolong Saya”. c. untuk yang beragama Hindu dimulai dengan “Om Atah Parama Wisesa”. d. untuk yang beragama Budha dimulai dengan “Demi Sang Hyang Adi Buddha”. e. untuk yang beragama Khonghucu dimulai dengan “Demi Huang Tian Khalik Semesta Alam dan bimbingan Nabi Agung Kong Zi dan para Suci”. f. untuk penganut agama dan kepercayaan lainnya, mengikuti aturan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Article 52

(1) Ahli dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon dan Majelis Komisioner. (2) Keterangan Ahli yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang tidak memiliki kepentingan yang bersifat pribadi dengan subjek dan/atau objek sengketa informasi. (3) Pemeriksaan Ahli dimulai dengan menanyakan identitas (nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan, dan alamat) dan riwayat hidup serta keahliannya, dan ditanyakan pula kesediaannya diambil sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya untuk memberikan sesuai dengan keahliannya. (4) Lafal sumpah atau janji Ahli adalah sebagai berikut: “Saya bersumpah/berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahliannya saya”. Selanjutnya disesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing, yaitu: a. untuk yang beragama Islam didahului dengan “Demi Allah”. b. untuk yang beragama Katholik dan Protestan diawali “Demi Tuhan Saya bersumpah” dan diakhiri dengan “Semoga Tuhan Menolong Saya”. c. untuk yang beragama Hindu dimulai dengan “Om Atah Parama Wisesa”. d. untuk yang beragama Budha dimulai dengan “Demi Sang Hyang Adi Buddha”. e. untuk yang beragama Khonghucu dimulai dengan “Demi Huang Tian Khalik Semesta Alam dan bimbingan Nabi Agung Kong Zi dan para Suci”. f. untuk penganut agama dan kepercayaan lainnya, mengikuti aturan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Article 53

(1) Penerjemah adalah seseorang yang karena kemahirannya, mampu menerjemahkan bahasa asing atau bahasa daerah ke dalam Bahasa INDONESIA dan sebaliknya. (2) Pemeriksaan untuk Penerjemah dimulai dengan menanyakan identitas, nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan, dan alamat Penerjemah dan kesediaannya diambil sumpah berdasarkan agamanya untuk menerjemahkan atau yang dia dengar. (3) Lafal sumpah atau janji Penerjemah adalah sebagai berikut: “Saya bersumpah/berjanji sebagai Penerjemah akan menerjemahkan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya”. Selanjutnya disesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing, yaitu: a. untuk yang beragama Islam didahului dengan “Demi Allah”. b. untuk yang beragama Katholik dan Protestan diawali “Demi Tuhan Saya bersumpah” dan diakhiri dengan “Semoga Tuhan Menolong Saya”. c. untuk yang beragama Hindu dimulai dengan “Om Atah Parama Wisesa”. d. untuk yang beragama Budha dimulai dengan “Demi Sang Hyang Adi Buddha”. e. untuk yang beragama Khonghucu dimulai dengan “Demi Huang Tian Khalik Semesta Alam dan bimbingan Nabi Agung Kong Zi dan para Suci”. f. untuk penganut agama dan kepercayaan lainnya, mengikuti aturan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Article 54

(1) Rapat Musyawarah Majelis Komisioner membahas dan/atau mengambil putusan mengenai: a. hasil rangkaian fakta yang diperoleh di dalam persidangan; b. hasil Pengujian tentang Konsekuensi yang dilakukan Termohon; dan c. pendapat masing-masing anggota Majelis Komisioner. (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil secara musyawarah untuk mufakat. (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak. (4) Dalam hal putusan tidak dapat diambil berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka putusan diambil berdasarkan pendapat Ketua Majelis Komisioner. (5) Pendapat Majelis Komisioner yang berbeda dimuat dalam bagian akhir putusan.

Article 55

(1) Rapat Musyawarah Majelis Komisioner dilakukan secara tertutup dan rahasia yang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner. (2) Kuorum Rapat Musyawarah Majelis Komisioner untuk mengambil keputusan paling sedikit 3 (tiga) orang.

Article 56

Putusan Majelis Komisioner diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Article 57

(1) Putusan Komisi Informasi tentang Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan memuat: a. kepala putusan; b. identitas Para Pihak; c. ringkasan permohonan; d. keterangan Para Pihak; e. keterangan Saksi dan/atau Ahli; f. alat bukti; g. pendapat Majelis Komisioner; h. kesimpulan; i. amar putusan; j. pendapat berbeda dari Majelis Komisioner; dan k. hari dan tanggal putusan, nama dan tanda tangan Majelis Komisioner, serta Panitera Pengganti. (2) Amar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, berbunyi: a. “Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima” dalam hal Permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3); b. “Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya dan/atau sebagian”. “Membatalkan Keputusan Termohon atas Pengecualian informasi”. “Menyatakan bahwa Informasi Pemilu dan Pemilihan yang menjadi pokok permohonan bersifat terbuka”. “Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi yang menjadi pokok permohonan kepada Pemohon”;dan c. “Menyatakan permohonan Pemohon Ditolak”. “Mengukuhkan Keputusan Termohon atas Pengecualian Informasi Pemilu dan Pemilihan”. “Menyatakan bahwa informasi yang menjadi pokok permohonan merupakan informasi yang dikecualikan.”

Article 58

(1) Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus, serta Panitera Pengganti yang mendampingi persidangan. (2) Salinan putusan diberikan kepada Para Pihak melalui Panitera Pengganti paling lama 1 (satu) hari kerja setelah dibacakan putusan.

BAB Kedua

Pemeriksaan Pendahuluan

Article 30

Correction

(1) Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam sidang ajudikasi nonlitigasi yang terbuka dan dibuka untuk umum oleh Majelis Komisioner yang paling sedikit dari 3 (tiga) orang Komisioner Komisi Informasi. (2) Ketua Majelis Komisioner memerintahkan Panitera dan/atau Panitera Penganti untuk membacakan tata tertib persidangan setelah persidangan dibuka dan dan dinyatakan terbuka untuk umum. (3) Dalam pemeriksaan pendahuluan, Majelis Komisioner memeriksa: a. kewenangan Komisi Informasi; b. kedudukan hukum Pemohon dan Termohon; c. jangka waktu permohonan sengketa; d. alasan permintaan informasi; dan e. alasan permohonan sengketa. (4) Komisi Informasi merekam proses persidangan, kecuali terhadap proses pemeriksaan yang dilakukan secara tertutup dan/atau pemeriksaan terhadap informasi yang dikecualikan. (5) Para Pihak dapat meminta rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Panitera/Panitera Pengganti membuat Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Majelis Komisioner, serta Panitera/Panitera Pengganti.

Article 31

(1) Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja dan apabila dibutuhkan Majelis Komisioner dapat memperpanjang 1 (satu) hari kerja berikutnya. (2) Pemeriksaan pendahuluan harus dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya dan Termohon dan/atau Kuasanya. (3) Apabila dalam pemeriksaan pendahuluan diperoleh fakta bahwa Permohonan tidak memenuhi salah satu materi pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Majelis Komisioner dapat membuat penetapan yang menyatakan permohonan diterima atau tidak dapat diterima sebelum pemeriksaan pokok Permohonan.

Article 32

(1) Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir pada persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan gugur. (2) Dalam hal Termohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon.

BAB Ketiga

Mediasi

Article 33

Correction

(1) Mediasi dilakukan dalam hal Permohonan diajukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, sampai dengan huruf g. (2) Mediasi bersifat tertutup kecuali Para Pihak menghendaki lain. (3) Seluruh hal yang terungkap dalam mediasi tidak dapat menjadi alat bukti pada ajudikasi nonlitigasi maupun persidangan di pengadilan. (4) Para Pihak dilarang menyebarluaskan seluruh hal yang terungkap dalam mediasi.

Article 34

(1) Mediasi dipimpin oleh Mediator yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Informasi. (2) Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota majelis dalam sengketa tersebut. (3) Mediator dapat dibantu oleh Mediator Pembantu.

Article 35

(1) Mediasi dapat dilaksanakan pada hari yang sama dengan hari pertama sidang atau pada hari yang disepakati Para Pihak, paling lambat 1 (satu) hari kerja. (2) Proses mediasi dilakukan melalui pertemuan langsung.

Article 36

(1) Mediasi diselenggarakan pada tempat yang disepakati Para Pihak, yaitu: a. salah satu ruangan di Komisi Informasi; b. salah satu ruangan di Badan Publik yang tidak terkait dengan sengketa; atau c. tempat lain yang tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan sengketa yang ditetapkan Mediator. (2) Biaya yang dikeluarkan Mediator dalam pelaksanaan Mediasi dibebankan pada Komisi Informasi.

Article 37

(1) Mediasi dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sejak pertemuan mediasi pertama. (2) Dalam hal jangka waktu pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, mediasi dapat diperpanjang 1 (satu) kali dan paling lama 3 (tiga) hari.

Article 38

(1) Mediator mengupayakan dengan sungguh-sungguh penyelesaian mediasi dalam 1 (satu) kali pertemuan. (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Mediator MENETAPKAN jadwal mediasi berikutnya berdasarkan kesepakatan Para Pihak. (3) Mediator wajib mencatat proses mediasi. (4) Mediator dapat merekam secara elektronik proses Mediasi atas persetujuan Para Pihak. (5) Mediator dapat melakukan Kaukus jika dianggap perlu.

Article 39

(1) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak hadir pada mediasi sebanyak 2 (dua) kali tanpa alasan jelas, maka Permohonan dinyatakan gugur. (2) Mediator membuat Berita Acara Mediasi yang menyatakan permohonan gugur dan disampaikan kepada Majelis Komisioner. (3) Pernyataan Permohonan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Putusan Majelis Komisioner.

Article 40

(1) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan, Mediator membuat Pernyataan Kesepakatan Mediasi yang memuat: a. tempat dan tanggal kesepakatan; b. nomor registrasi; c. identitas lengkap Para Pihak; d. kedudukan Para Pihak; e. kesepakatan yang diperoleh; f. nama Mediator; dan g. tanda tangan Para Pihak dan Mediator. (2) Sebelum penandatanganan Pernyataan Kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mediator memastikan bahwa materi kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dilaksanakan.

Article 41

(1) Mediator menyampaikan Kesepakatan Mediasi kepada Majelis Komisioner melalui Panitera Pengganti. (2) Kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam putusan mediasi oleh Majelis Komisioner. (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. kepala putusan; b. tempat dan tanggal putusan; c. Komisi Informasi yang MEMUTUSKAN; d. identitas lengkap dan kedudukan Para Pihak; e. hasil kesepakatan tertulis; f. perintah untuk melaksanakan kesepakatan yang diperoleh;dan g. tanda tangan Majelis Komisioner dan Panitera Pengganti. (4) Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui mediasi bersifat final dan mengikat. (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan atau dapat diambil Para Pihak paling lama 1 (satu) hari kerja setelah putusan dibacakan.

Article 42

(1) Mediator menyatakan mediasi gagal apabila: a. salah satu pihak atau Para Pihak menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi gagal; b. salah satu pihak atau Para Pihak menarik diri dari mediasi; atau c. tidak tercapai kesepakatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37. (2) Dalam hal mediasi dinyatakan gagal, Mediator membuat Pernyataan Mediasi Gagal yang paling sedikit memuat: a. tempat dan tanggal; b. nomor registrasi; c. identitas lengkap Para Pihak; d. alasan mediasi gagal; e. nama mediator; dan f. tanda tangan Para Pihak dan Mediator.

Article 43

(1) Mediator menyerahkan Pernyataan Mediasi Gagal kepada Ketua Majelis Komisioner paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Pernyataan Mediasi Gagal. (2) Terhadap mediasi yang dinyatakan gagal, Majelis Komisioner melanjutkan penyelesaian sengketa melalui ajudikasi nonlitigasi. (3) Majelis Komisioner mengupayakan pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui ajudikasi nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya Pernyataan Mediasi Gagal. (4) Panitera Pengganti menyampaikan pemberitahuan sidang ajudikasi nonlitigasi kepada para pihak. (5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah diterima oleh Para Pihak atau kuasanya paling lama 2 (dua) hari kerja.

BAB Kelima

Ajudikasi Nonlitigasi

Article 44

Correction

(1) Sidang Ajudikasi nonlitigasi bersifat terbuka untuk umum kecuali terhadap pemeriksaan informasi yang dikecualikan. (2) Pemeriksaan terhadap informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Majelis Komisioner tanpa dihadiri Pemohon dan/atau Kuasanya serta Panitera Pengganti. (3) Majelis Komisioner wajib menjaga kerahasiaan informasi dikecualikan yang terungkap dalam persidangan. (4) Majelis Komisioner bersifat aktif dalam proses persidangan.

Article 45

(1) Pemeriksaan sidang ajudikasi nonlitigasi dilakukan untuk memeriksa: a. pokok permohonan; b. alat bukti tertulis; c. keterangan Pemohon dan Termohon; d. keterangan Saksi; e. keterangan Ahli; f. keterangan pihak terkait; dan/atau g. rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk, apabila diperlukan. (2) Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Majelis Komisioner memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dan/atau tertulis. (3) Sidang Ajudikasi nonlitigasi paling lama diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak sidang Ajudikasi nonlitigasi pertama dilaksanakan.

Article 46

(1) Pihak terkait yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf f adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan. (2) Pihak terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang berpotensi terpengaruh atau mempengaruhi putusan Komisi Informasi karena memiliki dan/atau menguasai informasi yang menjadi objek dalam pokok permohonan sengketa informasi. (3) Pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya. (4) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadirkan oleh Majelis Komisioner, permohonan dari Para Pihak atau salah satu pihak. (5) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan keterangan secara lisan dan/atau secara tertulis di persidangan berdasarkan permintaan Majelis Komisioner. (6) Permohonan pihak terkait yang diajukan oleh Para Pihak atau salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan secara tertulis kepada Majelis Komisioner melalui Panitera. (7) Dalam hal Majelis Komisioner menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Ketua Majelis Komisioner membuat Ketetapan yang salinannya disampaikan kepada yang bersangkutan. (8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak disetujui, Panitera atas perintah Ketua Majelis Komisioner menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada yang bersangkutan.

Article 47

(1) Pemeriksaan ajudikasi nonlitigasi dapat diikuti dengan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Komisioner didampingi Panitera Pengganti sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi mengenai Pemeriksaan Setempat. (2) Biaya yang timbul dalam pemeriksaan setempat dibebankan kepada Komisi Informasi.

Article 48

(1) Pembuktian dibebankan kepada Pemohon. (2) Majelis Komisioner dapat pula membebankan pembuktian kepada Termohon.

Article 49

(1) Alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa pada sidang ajudikasi nonlitigasi adalah: a. surat; b. keterangan Saksi; c. keterangan Ahli; d. keterangan Pemohon dan Termohon;dan e. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan/atau informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. (2) Alat bukti surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa kutipan, salinan, atau fotokopi peraturan perundang-undangan, keputusan tata usaha negara, dan/atau putusan pengadilan, naskah aslinya harus diperoleh dari lembaga resmi yang menerbitkannya disertai dengan meterai yang cukup.

Article 50

(1) Pemeriksaan alat bukti surat dimulai dengan menanyakan cara perolehannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. (2) Pemeriksaan alat bukti surat yang berupa fotokopi meliputi: a. meterai; b. legalisasi; dan/atau c. pencocokan dengan surat aslinya. (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dipenuhi, Ketua Majelis Komisioner mengembalikannya kepada Para Pihak untuk dipenuhi sebelum atau pada sidang berikutnya. (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipenuhi, Ketua Majelis Komisioner menyatakan sah dalam persidangan.

Article 51

(1) Saksi dapat diajukan oleh Pemohon dan Termohon; (2) Pemeriksaan Saksi dimulai dengan menanyakan identitas (nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan, dan alamat) Saksi dan kesediaannya diambil sumpah atau janji berdasarkan agamanya untuk menerangkan apa yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri. (3) Lafal sumpah atau janji Saksi adalah sebagai berikut: “Saya bersumpah/berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya”. Selanjutnya disesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing, yaitu: a. untuk yang beragama Islam didahului dengan “Demi Allah”. b. untuk yang beragama Katholik dan Protestan diawali “Demi Tuhan Saya bersumpah” dan diakhiri dengan “Semoga Tuhan Menolong Saya”. c. untuk yang beragama Hindu dimulai dengan “Om Atah Parama Wisesa”. d. untuk yang beragama Budha dimulai dengan “Demi Sang Hyang Adi Buddha”. e. untuk yang beragama Khonghucu dimulai dengan “Demi Huang Tian Khalik Semesta Alam dan bimbingan Nabi Agung Kong Zi dan para Suci”. f. untuk penganut agama dan kepercayaan lainnya, mengikuti aturan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Article 52

(1) Ahli dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon dan Majelis Komisioner. (2) Keterangan Ahli yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang tidak memiliki kepentingan yang bersifat pribadi dengan subjek dan/atau objek sengketa informasi. (3) Pemeriksaan Ahli dimulai dengan menanyakan identitas (nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan, dan alamat) dan riwayat hidup serta keahliannya, dan ditanyakan pula kesediaannya diambil sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya untuk memberikan sesuai dengan keahliannya. (4) Lafal sumpah atau janji Ahli adalah sebagai berikut: “Saya bersumpah/berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahliannya saya”. Selanjutnya disesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing, yaitu: a. untuk yang beragama Islam didahului dengan “Demi Allah”. b. untuk yang beragama Katholik dan Protestan diawali “Demi Tuhan Saya bersumpah” dan diakhiri dengan “Semoga Tuhan Menolong Saya”. c. untuk yang beragama Hindu dimulai dengan “Om Atah Parama Wisesa”. d. untuk yang beragama Budha dimulai dengan “Demi Sang Hyang Adi Buddha”. e. untuk yang beragama Khonghucu dimulai dengan “Demi Huang Tian Khalik Semesta Alam dan bimbingan Nabi Agung Kong Zi dan para Suci”. f. untuk penganut agama dan kepercayaan lainnya, mengikuti aturan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Article 53

(1) Penerjemah adalah seseorang yang karena kemahirannya, mampu menerjemahkan bahasa asing atau bahasa daerah ke dalam Bahasa INDONESIA dan sebaliknya. (2) Pemeriksaan untuk Penerjemah dimulai dengan menanyakan identitas, nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan, dan alamat Penerjemah dan kesediaannya diambil sumpah berdasarkan agamanya untuk menerjemahkan atau yang dia dengar. (3) Lafal sumpah atau janji Penerjemah adalah sebagai berikut: “Saya bersumpah/berjanji sebagai Penerjemah akan menerjemahkan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya”. Selanjutnya disesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing, yaitu: a. untuk yang beragama Islam didahului dengan “Demi Allah”. b. untuk yang beragama Katholik dan Protestan diawali “Demi Tuhan Saya bersumpah” dan diakhiri dengan “Semoga Tuhan Menolong Saya”. c. untuk yang beragama Hindu dimulai dengan “Om Atah Parama Wisesa”. d. untuk yang beragama Budha dimulai dengan “Demi Sang Hyang Adi Buddha”. e. untuk yang beragama Khonghucu dimulai dengan “Demi Huang Tian Khalik Semesta Alam dan bimbingan Nabi Agung Kong Zi dan para Suci”. f. untuk penganut agama dan kepercayaan lainnya, mengikuti aturan agama dan kepercayaannya masing-masing.

(1) Pemohon Informasi Pemilu dan Pemilihan dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID secara tertulis setelah ditemukannya alasan sebagai berikut: a. penolakan atas permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG; b. tidak disediakannya Informasi Pemilu dan Pemilihan yang wajib diumumkan secara berkala sebagaimana diatur dalam Peraturan ini; c. tidak diresponnya permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan; d. permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan ditanggapi tidak sebagaimana yang dimohonkan; e. tidak dipenuhinya permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan; f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau g. pemberian Informasi Pemilu dan Pemilihan melebihi batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Komisi ini. (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya respon atau sejak berakhirnya pemberian respon atas permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan dari PPID. (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis atau dengan cara mengisi formulir keberatan. (4) Dalam hal keberatan diajukan secara: a. langsung, petugas informasi mencatat pengajuan keberatan dalam Buku Register Layanan Informasi Pemilu dan Pemilihan serta memberikan tanda bukti penerimaan keberatan kepada Pemohon; atau b. elektronik, petugas informasi petugas informasi mencatat pengajuan keberatan dalam Buku Register Layanan Informasi Pemilu dan Pemilihan serta memberikan tanda bukti penerimaan keberatan kepada Pemohon dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya keberatan. (5) Pemberian tanda terima keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik. (6) Pengajuan keberatan yang disampaikan setelah berakhirnya waktu pelayanan dianggap diajukan pada hari kerja berikutnya. (7) Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2019 tentang STANDAR LAYANAN DAN PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB Kesatu

Article 2

BAB Kedua

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

BAB Kesatu

Article 4

BAB Kedua

Article 5

BAB IV

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB Kesatu

Article 6

BAB Kedua

Article 7

BAB Ketiga

Article 8

BAB Keempat

Article 9

BAB V

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kesatu

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Kedua

Article 13

Article 14

BAB VI

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

BAB Kesatu

Article 15

BAB Kedua

Article 16

BAB Ketiga

Article 17

Article 18

BAB Keempat

Article 19

Article 20

Article 21

BAB Kelima

Article 22

BAB VII

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

BAB Kesatu

Article 23

Article 24

Article 25

BAB Kedua

Article 26

Article 27