PERBAN

Peraturan Badan Nomor per-014-a-ja-11-2016 Tahun 2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis Dan Administrasi Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia

PERBAN Nomor per-014-a-ja-11-2016 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Jaksa Agung ini yang dimaksud dengan: 1. Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan RI yang selanjutnya disingkat TP4 adalah tim yang melakukan tugas Pengawalan dan Pengamanan pemerintahan dan pembangunan dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana diatur dalam peraturan ini, berkedudukan di pusat yang selanjutnya disebut TP4P dan di daerah yang selanjutnya disebut TP4D. 2. Pengawalan adalah upaya TP4 menjaga, mengawal dan memastikan prosedur, mekanisme dan tahapan kegiatan pembangunan dan pemerintahan yang dilaksanakan oleh lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta agar terhindar dari berbagai bentuk hambatan dari pihak-pihak yang berpotensi menghambat atau mengganggu kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang akan dan sedang dijalankan. 3. Pengamanan adalah tindakan TP4 untuk menciptakan dan memelihara keadaan yang mendukung terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemerintahan yang dilakukan oleh lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ BUMN/BUMD, agar berjalan dengan aman dan lancar. 4. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan 5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. 6. Proaktif adalah sikap TP4 yang memiliki kecenderungan lebih aktif, lebih giat mengambil prakarsa untuk menjalin komunikasi dengan lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ BUMN/BUMD, guna mensosialisasikan tugas Pengawalan dan Pengamanan pemerintahan dan pembangunan. 7. Pencegahan adalah upaya TP4 untuk mencegah agar pihak yang dikawal dan diamankan tidak melakukan pelanggaran hukum. 8. Koordinasi adalah upaya TP4 menjalin komunikasi dengan pihak lain untuk mengatur kegiatan agar dapat berjalan lancar dan tidak saling bertentangan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. 9. Diskusi adalah upaya mengidentifikasi dan mengiventarisasi masalah melalui tukar pikiran dengan pihak yang meminta Pengawalan dan Pengamanan sebagai bahan Analisis guna menentukan bentuk Pengawalan dan Pengamanan. 10. Analisis adalah usaha untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya melalui pengkajian dan penjabaran masalah guna mendapatkan pemahaman secara keseluruhan. 11. Penerangan Hukum adalah penyampaian materi hukum/materi perundang-undangan secara terencana dan terorganisir yang umumnya dilaksanakan terhadap aparatur negara, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, mahasiswa, pelajar dan lain-lain yang berada di perkotaan atau masyarakat berpendidikan tinggi agar lebih mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan–ketentuan yang terkandung di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. 12. Penyuluhan Hukum adalah penyampaian materi hukum/materi perundang-undangan secara terencana dan terorganisir yang umumnya dilaksanakan terhadap masyarakat pedesaan (terpencil/terisolir), petani, buruh, nelayan atau masyarakat berpendidikan rendah agar masyarakat mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan–ketentuan yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan. 13. Pendapat Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh TP4 dalam bentuk tertulis sesuai dengan fakta hukum tentang suatu permasalahan hukum yang dibuat atas permintaan dan untuk kepentingan negara atau pemerintah. 14. Pendampingan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh TP4 berupa Pendapat Hukum secara berkelanjutan atas suatu kegiatan yang diajukan oleh pemohon dan diakhiri dengan kesimpulan atas pemberian Pendapat Hukum tersebut dalam bentuk kertas kerja. 15. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ BUMN/BUMD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. 16. Bukti Permulaan yang Cukup adalah suatu kondisi dimana TP4 memperoleh bukti awal diduga telah terjadi tindak pidana. 17. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang diberi tugas melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan. 18. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan TP4 secara terus menerus untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD dan menilai hasil yang telah dicapai serta kendala yang dihadapi.

BAB VI

PELAKSANAAN KEGIATAN

Article 11

Correction

Pencegahan/preventif dan persuasif dalam rangka mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan dilakukan dengan cara: a. memberikan Penerangan Hukum di lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara; b. melakukan Diskusi atau pembahasan bersama lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan; c. memberikan Penerangan Hukum dan Penyuluhan Hukum atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan pihak yang memerlukan yang tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan; d. TP4 dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi Penerangan Hukum dan Penyuluhan Hukum yang akan disampaikan kepada lingkungan Pemerintah Pusat/ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ BUMN/ BUMD.

Article 12

(1) Dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir dapat diberikan Pendampingan Hukum berupa: a. pembahasan hukum dari sisi penerapan regulasi, peraturan perundang-undangan, mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran; b. Pendapat Hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, pengawasan, pelaksanaan pekerjaan dan Pengadaan Barang/Jasa atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan instansi dan pihak yang memerlukan. (2) Pendapat Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi pemohon.

Article 13

Untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, TP4 melakukan Koordinasi dengan APIP dan/atau instansi terkait.

Article 14

TP4 bersama-sama pemohon melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan.

Article 15

(1) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara berkala sesuai dengan tahapan pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan. (2) Hasil Monitoring dan Evaluasi disusun dalam bentuk kertas kerja dan diserahkan oleh Ketua TP4 kepada pemohon pada setiap akhir pekerjaan serta dilaporkan kepada pimpinan.

Article 16

Penegakan hukum represif dilakukan ketika ditemukan Bukti Permulaan Yang Cukup setelah dilakukan Koordinasi dengan APIP tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

Article 17

Berdasarkan hasil Koordinasi dengan APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bila ditemukan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Administrasi Pemerintah.

Article 18

Dalam hal ditemukan Bukti Permulaan yang Cukup oleh APIP yang bukan bersifat administratif, pimpinan lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah /BUMN/BUMD menyampaikan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Peraturan Badan Nomor per-014-a-ja-11-2016 Tahun 2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis Dan Administrasi Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

BAB IV

Article 6

Article 7

BAB V

Article 8

Article 9

Article 10

BAB VI

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB Kesatu

Article 11

BAB Kedua

Article 12

BAB Ketiga

Article 13

BAB Keempat

Article 14

Article 15

BAB Kelima

Article 16

Article 17

Article 18

BAB VII

Article 19

Article 20

BAB VIII

Article 21

BAB IX

Article 22

Article 23