Correct Article 970

PERBAN Nomor 1 Tahun 2022 | Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR PER-006/A/JA/07/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Source PDF

100%

Pg. 1

Current Text

(1) Subseksi Prapenuntutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda, keamanan negara, ketertiban umum, dan tindak pidana umum lainnya, narkotika dan zat adiktif lainnya, terorisme dan lintas negara pada tahap prapenuntutan. (2) Subseksi Penuntutan, Eksekusi, dan Eksaminasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda, keamanan negara, ketertiban umum, dan tindak pidana umum lainnya, narkotika dan zat adiktif lainnya, terorisme dan lintas negara pada tahap penuntutan, eksekusi, dan eksaminasi. 28. Ketentuan Pasal 1000 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Your Correction

(1) Subseksi Prapenuntutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda, keamanan negara, ketertiban umum, dan tindak pidana umum lainnya, narkotika dan zat adiktif lainnya, terorisme dan lintas negara pada tahap prapenuntutan.
(2) Subseksi Penuntutan, Eksekusi, dan Eksaminasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda, keamanan negara, ketertiban umum, dan tindak pidana umum lainnya, narkotika dan zat adiktif lainnya, terorisme dan lintas negara pada tahap penuntutan, eksekusi, dan eksaminasi.

28. Ketentuan Pasal 1000 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Reason for correction

Email (optional)