Correct Article II

1. Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua perjanjian Ikatan Dinas bagi Lulusan Poltek SSN yang telah dibuat dan ditandatangani berdasarkan format dalam Lampiran I Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ikatan Dinas bagi Lulusan Politeknik Siber dan Sandi Negara sebelum Peraturan Badan ini diundangkan dinyatakan tetap sah dan mengikat para pihak. 2. Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2025 KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA, Œ NUGROHO SULISTYO BUDI Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG IKATAN DINAS BAGI LULUSAN POLITEKNIK SIBER DAN SANDI NEGARA FORMAT PERJANJIAN IKATAN DINAS BAGI LULUSAN POLTEK SSN A. FORMAT PERJANJIAN IKATAN DINAS BAGI LULUSAN POLTEK SSN YANG TELAH BERUSIA 21 TAHUN PERJANJIAN IKATAN DINAS BAGI LULUSAN POLITEKNIK SIBER DAN SANDI NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA NOMOR: Pada hari ini .................., tanggal ...................... bulan ......................... tahun …………………………………., bertempat di Kantor Badan Siber dan Sandi Negara, Bojongsari Depok, yang bertanda tangan di bawah ini: I. Nama : NIP : Pangkat/ Gol. Ruang : Jabatan : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), berkedudukan di Jalan Raya Muchtar Nomor 70 Bojongsari, Depok, dan selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA. II. Nama : Tempat/ Tanggal Lahir : Alamat : Status Pendidikan : Lulusan Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN) Program studi : Tahun lulus : selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK. Dengan ini bersepakat mengadakan perjanjian lkatan Dinas, untuk selanjutnya disebut PERJANJIAN, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: