PERBAN

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Regulasi Badan Siber dan Sandi Negara

PERBAN Nomor 7 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PERENCANAAN REGULASI

Article 2

Correction

(1) Perencanaan penyusunan Regulasi di BSSN dilakukan dalam Progsi BSSN. (2) Progsi BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mewujudkan terciptanya Regulasi di bidang keamanan siber dan persandian yang terencana, terarah, terpadu, dan sistematis. (3) Progsi BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. UNDANG-UNDANG; b. PERATURAN PEMERINTAH; c. Peraturan PRESIDEN; d. Peraturan BSSN; e. Pedoman Kepala BSSN; dan f. Pedoman kepala unit kerja. (4) Progsi BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Article 3

BSSN dapat melakukan koordinasi penyusunanan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG atas permintaan dari menteri yang memprakarsai.

Article 4

Penyusunan Progsi BSSN dilaksanakan oleh Panjatap Progsi BSSN.

Article 5

(1) Panjatap Progsi BSSN bertugas: a. menyusun Progsi BSSN berdasarkan prioritas untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; b. melakukan koordinasi dan pembahasan atas usulan rancangan Regulasi dari Penggagas; dan c. memonitor dan mengevaluasi realisasi rancangan Regulasi yang terdaftar dalam Progsi BSSN. (2) Penggagas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Sekretaris Utama; b. Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi; c. Deputi Bidang Proteksi; d. Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan; e. Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian; f. Inspektur; g. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi; h. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi; i. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan; j. Kepala Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional; k. Ketua Sekolah Tinggi Sandi Negara; dan l. Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Article 6

(1) Susunan Panjatap Progsi BSSN terdiri atas: a. ketua, dijabat oleh Wakil Kepala BSSN; b. wakil ketua, dijabat oleh Sekretaris Utama; c. sekretaris, dijabat oleh Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan d. anggota, terdiri atas: 1. 1 (satu) orang pejabat eselon II dari setiap unit kerja Penggagas; 2. Kepala Unit Pelaksana Teknis; 3. pejabat eselon III yang tugas dan fungsinya di bidang hukum; 4. pejabat eselon III yang tugas dan fungsinya di bidang Perencanaan; e. tim sekretariat, paling sedikit terdiri atas pejabat eselon IV yang tugas dan fungsinya di bidang perundang-undangan dan pejabat eselon IV yang tugas dan fungsinya di bidang program dan anggaran. (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas memimpin rapat koordinasi, memfasilitasi, dan mengarahkan anggota Panjatap Progsi BSSN. (3) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas membantu dan mewakili ketua dalam memimpin rapat koordinasi, memfasilitasi, dan mengarahkan anggota Panjatap Progsi BSSN. (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas menyiapkan administrasi, menampung dan menginventarisir usulan, menyiapkan bahan dan rencana rapat, memberi informasi, serta menindaklanjuti hasil rapat Panjatap Progsi BSSN. (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertugas memberikan masukan dalam merumuskan penyusunan Progsi BSSN dan menyampaikan hasil evaluasi. (6) Tim sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertugas membantu sekretaris.

Article 7

Susunan Panjatap Progsi BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BSSN.

Article 8

Panjatap Progsi BSSN melaksanakan rapat paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun.

Article 9

(1) Penggagas menyampaikan usulan penyusunan Rancangan Regulasi kepada ketua Panjatap Progsi BSSN c.q. sekretaris Panjatap Progsi BSSN. (2) Dalam hal jika diperlukan, sekretaris Panjatap Progsi BSSN dapat menyampaikan permintaan tertulis kepada Penggagas untuk segera menyampaikan usulan penyusunan rancangan Regulasi.

Article 10

(1) Pengusulan penyusunan rancangan Regulasi harus disertai dengan keterangan awal paling sedikit memuat: a. judul dan jenis rancangan Regulasi; b. latar belakang perlunya disusun rancangan Regulasi; c. dasar hukum yang melandasi atau memerintahkan penyusunan rancangan Regulasi; d. analisis dampak dan/atau analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan lain; dan e. pokok pengaturan rancangan Regulasi. (2) Dalam hal keterangan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dipenuhi, ketua Panjatap mengembalikan pengusulan penyusunan rancangan Regulasi kepada Penggagas. (3) Keterangan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Article 11

(1) Pengusulan penyusunan rancangan Regulasi untuk 2 (dua) tahun berikutnya, disampaikan kepada ketua Panjatap Progsi BSSN c.q. sekretaris Panjatap Progsi BSSN paling lambat bulan Maret tahun berjalan. (2) Usulan penyusunan rancangan Regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan, diverifikasi, dan diinventarisasi oleh sekretaris Panjatap Progsi BSSN.

Article 12

(1) Rancangan Regulasi yang akan masuk ke dalam Progsi BSSN diharmonisasi dalam rapat Panjatap Progsi BSSN. (2) Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan daftar Progsi BSSN. (3) Daftar Progsi BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BSSN paling lambat bulan Desember tahun berjalan.

Article 13

(1) Dalam keadaan tertentu, penggagas dapat menyusun rancangan Regulasi di luar daftar Progsi BSSN setelah mendapat persetujuan dari Kepala BSSN. (2) Permohonan persetujuan disertai keterangan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau b. kebutuhan organisasi. (4) Rancangan Regulasi di luar daftar Progsi BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BSSN.

BAB III

PENYUSUNAN REGULASI

Article 14

Correction

(1) Dalam penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG, Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan Rancangan Peraturan PRESIDEN, Penggagas membentuk tim penyusun internal. (2) Tim penyusun internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unit kerja Penggagas, unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang hukum, dan unit kerja terkait. (3) Dalam penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penggagas dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga, ahli hukum, praktisi, dan/atau akademisi yang menguasai substansi yang diatur. (4) Tim penyusun internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BSSN.

Article 15

Tata cara penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG, Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan Rancangan Peraturan PRESIDEN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 16

(1) Penyusunan rancangan Peraturan BSSN dilaksanakan oleh Penggagas sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Dalam penyusunan rancangan Peraturan BSSN, Penggagas dapat membentuk tim penyusun internal dengan mengikutsertakan unit kerja terkait. (3) Dalam penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penggagas dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga, ahli hukum, praktisi, dan/atau akademisi yang menguasai substansi yang diatur. (4) Tim penyusun internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BSSN.

Article 17

Untuk menyempurnakan rancangan Peraturan BSSN, Penggagas harus: a. meminta masukan dari unit kerja terkait; dan b. meminta tanggapan hukum dari bagian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum.

Article 18

Penyusunan rancangan Peraturan BSSN dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan BSSN sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Article 19

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Peraturan BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara penyusunan rancangan Pedoman Kepala BSSN.

Article 20

(1) Penyusunan rancangan Pedoman kepala unit kerja dilaksanakan oleh unit kerja Penggagas. (2) Dalam hal penyempurnaan rancangan Pedoman kepala unit kerja, unit kerja Penggagas harus: a. meminta masukan dari unit kerja terkait; dan b. meminta tanggapan hukum dari bagian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum.

Article 21

Penyusunan rancangan Pedoman dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VI

AUTENTIFIKASI, DOKUMENTASI, DAN PENYEBARLUASAN

Article 29

Correction

Autentifikasi terhadap UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, dan Peraturan PRESIDEN yang telah diundangkan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 30

Correction

(1) Kepala Biro yang tugas dan fungsinya di bidang hukum membuat dengan melakukan autentifikasi terhadap: a. Peraturan BSSN yang telah diundangkan dalam Berita Negara dan/atau Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA; dan b. Pedoman Kepala BSSN yang telah ditetapkan. (2) Kepala bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum membuat dengan melakukan autentifikasi terhadap Pedoman kepala unit kerja. (3) Salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Article 31

(1) Salinan Peraturan BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada ruang tanda tangan pejabat yang MENETAPKAN dan pada ruang tanda tangan pejabat yang mengundangkan dituliskan “ttd” dan bukti autentifikasi melalui tanda tangan asli Kepala Biro yang menyelenggarakan fungsi di bidang hukum tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Article 32

(1) Dokumentasi naskah asli Peraturan BSSN, Pedoman Kepala BSSN, dan Pedoman Kepala unit kerja dilaksanakan oleh bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum. (2) Setiap kepala unit kerja menyerahkan 1 (satu) naskah asli dan softcopy Pedoman kepala unit kerja yang telah ditetapkan kepada bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum.

Article 33

Penyebarluasan UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, dan Peraturan PRESIDEN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 34

(1) Kepala BSSN wajib menyebarluaskan Peraturan BSSN yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA. (2) Penyebarluasan Peraturan BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. media cetak; b. media elektronik; dan/atau c. forum tatap muka atau dialog langsung. (3) Penyebarluasan Peraturan BSSN melalui media cetak dan/atau media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dalam bentuk salinan. (4) Salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disebarluaskan melalui media elektronik, diberikan tanda tangan elektronik dengan format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Article 35

(1) Penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 2 (dua) huruf b, dilakukan dengan menyebarluaskan lembaran lepas atau himpunan Peraturan BSSN. (2) Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, dilakukan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BSSN. (3) Penyebarluasan melalui forum tatap muka atau dialog langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara ceramah, workshop, seminar, pertemuan ilmiah, atau konferensi pers.

Article 36

(1) Penyebarluasan Pedoman Kepala BSSN dan Pedoman kepala unit kerja melalui media cetak dan/atau media elektronik dalam bentuk salinan. (2) Salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebarluaskan melalui media elektronik, diberikan tanda tangan elektronik dengan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Regulasi Badan Siber dan Sandi Negara

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB III

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB Kesatu

Article 14

Article 15

BAB Kedua

Article 16

Article 17

Article 18

BAB Ketiga

Article 19

Article 20

Article 21

BAB IV

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

BAB V

Article 27

Article 28

BAB VI

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

Article 35

Article 36

BAB Kesatu

Article 29

Article 30

Article 31

BAB Kedua

Article 32

BAB Ketiga

Article 33

Article 34

Article 35

Article 36

BAB VII

Article 37

BAB VIII

Article 38

Article 39