PERBAN

Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2019 tentang PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERSIFAT RAHASIA DI LINGKUNGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

PERBAN Nomor 13 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 2. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab MENETAPKAN kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN. 3. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN. 4. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 5. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN. 6. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

BAB II

PEMUSNAHAN BMN YANG BERSIFAT RAHASIA

Article 5

Correction

(1) Pemusnahan BMN yang bersifat rahasia di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara dilakukan dengan tahapan: a. persiapan pengajuan permohonan; b. pengajuan permohonan; dan c. pelaksanaan Pemusnahan BMN yang bersifat rahasia. (2) Pemusnahan BMN yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap BMN yang bersifat rahasia yang dinilai tidak laik digunakan untuk mendukung proses penyelenggaraan keamanan siber dan/atau sandi. (3) Tidak laik digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disebabkan: a. tidak andal untuk melindungi informasi yang dikecualikan dan/atau rahasia; b. terdampak tidak aman untuk digunakan akibat berpindah tangannya BMN yang bersifat rahasia ke pihak yang tidak berwenang; dan/atau c. rusak berat.

Article 6

(1) Persiapan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pengguna Barang. (2) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan: a. kajian kriptografis dan/atau evaluasi operasional; b. penelitian administratif; dan c. penelitian fisik.

Article 7

(1) Kajian kriptografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan pengkajian terhadap aspek kriptografi pada BMN yang bersifat rahasia sehingga diketahui laik atau tidak laik digunakan. (2) Evaluasi operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan evaluasi terhadap aspek operasional pada BMN yang bersifat rahasia sehingga diketahui laik atau tidak laik digunakan. (3) Kajian kriptografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang pengkajian kriptografi berdasarkan permintaan tertulis dari unit kerja yang melaksanakan operasional BMN yang bersifat rahasia. (4) Evaluasi operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan operasional BMN yang bersifat rahasia.

Article 8

(1) Berdasarkan kajian kriptografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan/atau evaluasi operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) BMN yang bersifat rahasia dinyatakan tidak laik digunakan, unit kerja yang melaksanakan operasional BMN yang bersifat rahasia mengusulkan penetapan penghentian penggunaan BMN yang bersifat rahasia kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara. (2) Pengusulan penetapan penghentian penggunaan BMN yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan laporan hasil kajian kriptografis dan/atau laporan hasil evaluasi operasional.

Article 9

(1) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi penelitian data dan dokumen BMN yang bersifat rahasia. (2) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c untuk mencocokkan kesesuaian fisik BMN yang bersifat rahasia yang akan dimusnahkan dengan data administratif. (3) Penelitian administratif dan penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

Article 10

BMN yang bersifat rahasia yang telah ditetapkan penghentian penggunaannya ditindaklanjuti dengan pengajuan permohonan Pemusnahan BMN.

Article 11

(1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang. (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. pertimbangan dan alasan Pemusnahan BMN yang bersifat rahasia; dan b. data BMN yang bersifat rahasia yang akan dimusnahkan, paling sedikit memuat tahun perolehan, identitas barang, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku. (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen: a. keputusan penetapan penghentian penggunaan BMN yang bersifat rahasia; b. laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3); c. surat pernyataan dari Pengguna Barang/KPB yang paling sedikit memuat: 1. identitas Pengguna Barang/KPB; 2. pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan 3. pernyataan bahwa BMN yang bersifat rahasia tidak lagi dapat digunakan dan/atau dimanfaatkan atau BMN yang bersifat rahasia harus dilakukan Pemusnahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. surat pernyataan bermeterai cukup ditandatangani paling rendah oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan BMN pada Badan Siber dan Sandi Negara yang menyatakan bahwa BMN yang akan dimusnahkan merupakan BMN pada Badan Siber dan Sandi Negara; e. laporan kondisi BMN yang bersifat rahasia; dan f. foto terkini BMN yang bersifat rahasia yang akan dilakukan Pemusnahan.

Article 12

(1) Pelaksanaan Pemusnahan BMN yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang. (2) Pemusnahan BMN yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan dari Pengelola Barang. (3) Pemusnahan BMN yang bersifat rahasia dilakukan dengan cara: a. dibakar; b. dihancurkan; c. dipotong-potong; d. dihapus secara digital; e. ditimbun; dan/atau f. ditenggelamkan. (4) Pelaksanaan Pemusnahan BMN yang bersifat rahasia wajib dilaporkan kepada Pengelola Barang dalam bentuk berita acara Pemusnahan BMN. (5) Berita acara Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani paling rendah oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan BMN. (6) Format berita acara Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Article 13

(1) Pengguna Barang dapat membentuk tim internal dalam melaksanakan Pemusnahan BMN yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. (2) Tim internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara. (3) Tim internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pejabat pimpinan tinggi madya yang tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan BMN sebagai penanggung jawab; b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan BMN sebagai ketua; dan c. pegawai paling banyak 15 (lima belas) orang sebagai anggota.

BAB III

PENGHAPUSAN BMN YANG BERSIFAT RAHASIA

Article 14

Correction

(1) Penghapusan BMN yang bersifat rahasia dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna dilakukan dalam hal BMN yang bersifat rahasia sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau KPB disebabkan karena: a. pemusnahan; atau b. hilang. (2) Penghapusan BMN yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan keputusan Penghapusan BMN yang bersifat rahasia dari Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang. (3) Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan Penghapusan dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk BMN yang bersifat rahasia yang dihapuskan karena Pemusnahan. (4) Pelaksanaan Penghapusan BMN yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Pengelola Barang.

Article 15

Penghapusan BMN yang bersifat rahasia tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Siber dan Sandi Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Article 16

(1) Berdasarkan berita acara Pemusnahan BMN yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), Pengguna Barang menerbitkan keputusan Penghapusan BMN yang bersifat rahasia paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal berita acara Pemusnahan BMN yang bersifat rahasia ditandatangani. (2) Berdasarkan keputusan Penghapusan BMN yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN yang bersifat rahasia dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna. (3) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan BMN yang bersifat rahasia kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMN yang bersifat rahasia ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMN yang bersifat rahasia dan berita acara Pemusnahan BMN yang bersifat rahasia. (4) Berdasarkan laporan Penghapusan BMN yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN dari daftar BMN.

Article 17

Article 18

(1) Perubahan daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena Pemusnahan dan hilang, harus dicantumkan dalam laporan barang pengguna dan/atau laporan barang kuasa pengguna semesteran dan tahunan. (2) Perubahan daftar BMN sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena Pemusnahan dan hilang, harus dicantumkan dalam laporan BMN semesteran dan tahunan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Article 19

Correction

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penghapusan Dengan Tindak Lanjut Pemusnahan Materiil Sandi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2009 Nomor 457) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article 20

Correction

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2019 KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA, ttd. HINSA SIBURIAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERSIFAT RAHASIA DI LINGKUNGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA FORMAT BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERSIFAT RAHASIA YANG BERADA PADA PENGGUNA BARANG KOP SURAT BSSN BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERSIFAT RAHASIA Nomor : ……………………………. (1) Pada hari ini ……. (2) tanggal ……. (3) bulan ……. (4) tahun ……. (5) yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ……. (6) NIP /NRP : ……. (7) Jabatan : ……. (8) berdasarkan surat persetujuan Pemusnahan Barang Milik Negara Nomor ……. (9) tanggal ……. (10) telah melaksanakan pemusnahan Barang Milik Negara yang bersifat rahasia sebagaimana tercantum dalam daftar Rincian Barang Milik Negara yang bersifat rahasia yang dimusnahkan (terlampir), dengan cara ……. 11) Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya. Saksi-saksi: (16) 1. . . . 2 . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . (12) , . . . . . . . . . . . . . . . (13) (Nama Lengkap) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (14) NIP/NRP. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (15) Petunjuk Pengisian: (1) Diisi dengan nomor berita acara (2) Diisi dengan hari pelaksanaan pemusnahan (3) Diisi dengan tanggal pelaksanaan pemusnahan (4) Diisi dengan bulan pelaksanaan pemusnahan (5) Diisi dengan tahun pelaksanaan pemusnahan (6) Diisi dengan nama pejabat penandatangan (7) Diisi dengan NIP/NRP pejabat penandatangan (8) Diisi dengan jabatan pejabat penandatangan (9) Diisi dengan nomor surat persetujuan pemusnahan (10) Diisi dengan tanggal surat persetujuan pemusnahan (11) Diisi dengan cara pelaksanaan pemusnahan (12) Diisi dengan nama kota/kabupaten tempat penandatanganan (13) Diisi dengan tanggal pelaksanaan penandatanganan (14) Diisi dengan nama pejabat penandatangan (15) Diisi dengan NIP/NRP pejabat penandatangan (16) Diisi dengan nama dan tanda tangan pihak yang menjadi saksi KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA, ttd. H INSA SIBURIAN

(1) Pengguna Barang mengajukan permohonan Penghapusan BMN yang bersifat rahasia kepada Pengelola Barang paling sedikit memuat: a. pertimbangan dan alasan Penghapusan BMN yang bersifat rahasia; dan b. data BMN yang bersifat rahasia yang dimohonkan untuk dihapuskan, paling sedikit memuat tahun perolehan, identitas barang, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku. (2) Permohonan Penghapusan BMN yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan karena alasan hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, permohonan dilengkapi dengan: a. surat pernyataan dari Pengguna Barang/KPB yang paling sedikit memuat: 1. identitas Pengguna Barang/KPB; 2. pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan 3. pernyataan bahwa BMN yang bersifat rahasia telah hilang. b. surat pernyataan bermeterai cukup ditandatangani paling rendah oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan BMN pada Badan Siber dan Sandi Negara yang menyatakan bahwa BMN yang akan dimusnahkan merupakan BMN pada Badan Siber dan Sandi Negara; dan c. kartu identitas barang, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang. (3) Dalam hal permohonan Penghapusan BMN yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Pengguna Barang memperoleh surat persetujuan dari Pengelola Barang. (4) Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengguna Barang menerbitkan keputusan Penghapusan BMN paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat persetujuan. (5) Berdasarkan keputusan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna. (6) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMN. (7) Berdasarkan laporan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN dari daftar BMN.

Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2019 tentang PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERSIFAT RAHASIA DI LINGKUNGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB II

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB III

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB IV

Article 19

Article 20