Correct Article 3

(1) Menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian dalam MENETAPKAN pemberlakuan SNI secara wajib harus terlebih dahulu mempertimbangkan hasil Analisis Dampak Regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a. (2) Tata cara penyusunan Analisis Dampak Regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.