Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 201815 April
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG PRASETYA
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2018
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
LAMPIRAN I PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN KAJI ULANG STANDAR NASIONAL INDONESIA
PEDOMAN KAJI ULANG STANDAR NASIONAL INDONESIA
1. Ruang lingkup Pedoman ini MENETAPKAN ketentuan yang harus dipenuhi dalam proses kaji ulang Standar Nasional INDONESIA (SNI) dan tindak lanjutnya.
Pedoman ini digunakan sebagai acuan dan panduan bagi BSN, Komite Teknis, dan pemangku kepentingan terkait.
2. Acuan normatif Pedoman ini tidak dapat dilaksanakan tanpa menggunakan dokumen referensi di bawah ini. Untuk acuan bertanggal, hanya edisi yang disebutkan yang berlaku. Untuk acuan yang tidak bertanggal, edisi terakhir (termasuk amendemen) yang berlaku:
a. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional INDONESIA;
b. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penulisan Standar Nasional INDONESIA;
c. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penomoran Standar Nasional INDONESIA;
dan
d. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Adopsi Standar dan Publikasi Internasional menjadi Standar Nasional INDONESIA.
3. Istilah dan definisi Untuk tujuan penggunaan dokumen ini, istilah dan definisi yang terdapat dalam UNDANG-UNDANG Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Pedoman Pengembangan Standar Nasional INDONESIA, Pedoman Tata Cara Penomoran Standar Nasional INDONESIA, berlaku istilah dan definisi berikut ini:
3.1.
Kaji Ulang Kegiatan pengecekan isi dan format SNI untuk ditetapkan kembali, diubah, atau diabolisi dalam rangka menjaga kesesuaian SNI terhadap kepentingan nasional dan kebutuhan pasar; mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi; menilai kelayakan dan kekiniannya, serta menyesuaikan dengan ketentuan penulisan SNI.
3.2.
Rekomendasi Ketentuan yang berisi arahan untuk menindaklanjuti hasil kaji ulang SNI.
3.3.
MENETAPKAN kembali SNI Penetapan kembali SNI tanpa perubahan substansi dan perubahan editorial didasarkan pada hasil kaji ulang bahwa substansi dan editorial SNI tersebut masih relevan, tidak memerlukan pemutakhiran substansi maupun revisi editorial
CATATAN Perubahan format penulisan SNI tidak termasuk perubahan editorial
3.4.
Abolisi Pencabutan SNI didasarkan pada hasil kaji ulang bahwa substansi SNI tersebut tidak dapat diterapkan terhadap barang, jasa, proses, sistem dan/atau personel yang diatur dengan ketentuan di dalam SNI tersebut.
3.5.
Revisi Memasukkan semua perubahan yang diperlukan pada substansi SNI.
3.6.
Amendemen
Penambahan atau penghapusan sebagian kecil dari isi SNI dikarenakan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alasan logis.
CATATAN Hasil amendemen SNI disampaikan dengan menerbitkan dokumen amendemen SNI secara terpisah namum dalam penggunaannya harus menyertakan dokumen yang diamendemen tersebut
3.7.
Ralat (corr) Tindakan perbaikan atau pembetulan yang bersifat editorial pada bagian tertentu dari isi SNI karena adanya kesalahan.
3.8.
Mengubah SNI Substansi dan/atau editorial SNI mengalami perubahan.
4. Tujuan Kaji Ulang Standar Nasional INDONESIA Untuk menyusun rekomendasi terhadap SNI yang dikaji ulang untuk direvisi, diabolisi, ditetapkan ulang, diamendemen, atau diralat dalam rangka menjaga kesesuaiannya terhadap kepentingan nasional dan kebutuhan pasar; mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi; serta menilai kelayakan dan kekinian SNI
5. Ketentuan
5.1. Kebijakan
5.1.1 Pelaksanaan kaji ulang SNI dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun setelah ditetapkan.
5.1.2 Kaji ulang SNI dilakukan terhadap:
a. SNI yang memerlukan perubahan mendasar untuk mendukung kepentingan nasional dan kebutuhan pasar;
b. SNI yang memerlukan perubahan karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi;
c. SNI yang memerlukan perubahan karena alasan aspek keamanan, kesehatan, keselamatan dan fungsi
pelestarian lingkungan; dan
d. Adanya perubahan terhadap acuan SNI yang mengadopsi standar internasional
5.1.3 Kaji ulang dapat diusulkan oleh pemangku kepentingan kepada BSN. Bila usulan kaji ulang disampaikan kepada Komite Teknis, maka Komite Teknis harus menyampaikannya kepada BSN.
5.1.4 Atas dasar usulan yang diterima, BSN mengkaji usulan kaji ulang untuk melihat kesesuaian antara lingkup SNI dengan lingkup Komite Teknis.
5.2. Penugasan Komite Teknis dan mekanisme kerja
5.2.1 Penugasan Komite Teknis
5.2.1.1 BSN menugaskan Komite Teknis untuk melakukan kaji ulang SNI
5.2.1.2 Apabila tidak ada Komite Teknis yang memiliki ruang lingkup SNI yang dikaji ulang, maka BSN dapat:
a. menugaskan Komite Teknis yang memiliki lingkup yang sesuai atau kelompok lingkup yang sama;
b. menambah ruang lingkup Komite Teknis yang sudah ada;
c. membentuk Komite Teknis baru; atau
d. membentuk tim ad hoc.
5.2.1.3 Penambahan ruang lingkup dan pembentukan Komite Teknis baru mengikuti pedoman yang berlaku
5.2.1.4 Pembentukan tim ad hoc berasal dari Komite Teknis maupun dari luar Komite Teknis dengan memperhatikan keterwakilan pemangku kepentingan dan keahlian yang relevan.
5.2.1.5 Tim ad hoc dapat dibentuk atas dasar tidak adanya Komite Teknis yang sesuai dengan ruang lingkup SNI yang akan dikaji ulang atau adanya keberatan dari Komite Teknis dengan alasan yang dapat diterima.
CATATAN Tim ad hoc hanya bertugas hingga penyampaian rekomendasi kaji ulang
5.2.2 Pelakasanaan Kaji Ulang
5.2.2.1 Sekretariat Komite Teknis menyusun program kaji ulang secara terencana
5.2.2.2 Sekretariat Komite Teknis mensirkulasi SNI yang akan dikaji ulang kepada seluruh anggota Komite Teknis sekurang-kurangnya 14 hari untuk mendapatkan tanggapan dengan menggunakan formulir sesuai Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
5.2.2.3 Setelah disirkulasi untuk mendapat tanggapan, dilakukan rapat Kaji ulang yang dihadiri oleh anggota Komite Teknis yang mewakili seluruh pemangku kepentingan, serta dapat mengundang narasumber terkait.
5.3. Pembahasan kaji ulang
5.3.1 Pembahasan SNI yang dikaji ulang sekurang-kurangnya harus mencakup aspek berikut:
a. kesesuaian judul SNI dengan isi substansi;
b. kebutuhan terhadap SNI;
c. topik/isi SNI relevan dengan perkembangan IPTEK terkini;
d. kesesuaian SNI dengan ketentuan Pedoman Penulisan SNI dan Pedoman lainnya yang berlaku;
e. acuan normatif/referensi masih berlaku;
CATATAN Dalam hal SNI adopsi identik standar internasional namun ternyata standar acuan yang diadopsi telah diabolisi/withdrawn maka, SNI tersebut harus direvisi.
f. untuk SNI produk minimal harus mencakup persyaratan mutu dan metode ujinya, serta pengambilan contoh.
5.3.2 Untuk melakukan kaji ulang SNI hasil adopsi identik standar internasional perlu memperhatikan hal berikut:
a. Status standar acuan yang diadopsi mengalami perubahan (revisi, amendemen atau abolisi); dan
b. publikasi terbaru dari standar yang diadopsi.
Berdasarkan butir a dan butir b, Komite Teknis dapat
langsung mengajukan usulan rekomendasi sesuai dengan perubahan standar acuan atau publikasi yang diadopsi kepada BSN.
5.3.3 Untuk Kaji ulang SNI hasil adopsi identik Standar Internasional yang tidak memungkinkan untuk mengadopsi identik publikasi yang terbaru, maka:
a. tetap mengadopsi standar acuan atau publikasi sebelumnya;
b. disarankan untuk melakukan modifikasi dalam hal belum ada kemampuan secara nasional; atau
c. menyusun SNI pengembangan sendiri bila tidak memungkinkan untuk melakukan modifikasi.
5.3.4 Untuk Kaji ulang SNI hasil adopsi modifikasi Standar Internasional, maka:
a. sebaiknya mengadopsi secara identik publikasi standar internasional yang terbaru;
b. disarankan untuk melakukan modifikasi dalam hal belum ada kemampuan secara nasional; atau
c. menyusun SNI pengembangan sendiri bila tidak memungkinkan untuk melakukan modifikasi
5.3.5 Untuk Kaji ulang SNI hasil pengembangan sendiri, maka:
a. sebaiknya mengadopsi identik publikasi Standar Internasional terbaru yang relevan; atau
b. tetap menyusun SNI pengembangan sendiri dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi geografis maupun kepentingan nasional.
5.3.6 Pembahasan dan evaluasi dilakukan secara aklamasi oleh seluruh anggota Komite Teknis dengan menggunakan Formulir Kaji Ulang SNI sesuai Lampiran B dan diparaf oleh seluruh anggota Komite Teknis yang hadir.
CATATAN 1 Persetujuan anggota Komite Teknis dituangkan dalam satu formulir kaji ulang untuk setiap judul SNI.
CATATAN 2 Hasil rekomendasi dapat dilampiri data kajian
5.3.7 Apabila tidak dicapai keputusan secara aklamasi maka dilakukan pemungutan suara oleh seluruh anggota Komite Teknis yang hadir.
5.3.8 Apabila juga tidak dicapai keputusan berdasarkan pemungutan suara, maka Komite Teknis melaporkan kepada BSN untuk MENETAPKAN rekomendasi kaji ulang.
5.3.9 Komite Teknis melaporkan pelaksanaan kaji ulang SNI ke BSN untuk ditindaklanjuti dengan menyampaikan hasil rekomendasi berupa:
a. MENETAPKAN kembali SNI;
b. mengabolisi SNI; atau
c. mengubah SNI, berupa:
1) Revisi;
2) Amendemen; atau 3) Ralat (corr).
5.4. Tata cara pelaksanaan kaji ulang oleh tim ad hoc mengikuti 5.3.
6. Tindak Lanjut Rekomendasi Kaji Ulang
6.1. Rekomendasi revisi
a. komite Teknis/Tim ad hoc mengusulkan revisi SNI kepada BSN untuk menjadi PNPS dengan menyertakan hasil Kaji ulang sesuai Lampiran B;
b. hasil rekomendasi yang telah disetujui oleh BSN diinformasikan kepada Komite Teknis/Tim ad hoc; dan
c. proses perumusan SNI dengan rekomendasi revisi mengikuti ketentuan Pedoman Pengembangan Standar Nasional INDONESIA.
6.2. Rekomendasi abolisi
a. Komite Teknis/Tim ad hoc menyampaikan rekomendasi abolisi SNI kepada BSN dengan menyertakan hasil Kaji ulang sesuai Lampiran B.
b. BSN mempublikasikan hasil tindak lanjut abolisi dalam website BSN dan/atau SISPK selama 1 (satu) bulan untuk mendapatkan tanggapan.
c. Dalam hal terdapat keberatan yang bersifat substansial dari stakeholder, maka perlu dilakukan rapat pembahasan yang dihadiri oleh anggota Komite Teknis/Tim ad hoc yang mewakili pemangku kepentingan.
d. Jika dalam rapat pembahasan masih terdapat keberatan, maka keputusan abolisi dilanjut atau tidak, diserahkan sepenuhnya kepada Komite Teknis untuk kemudian disampaikan ke BSN.
e. Keputusan abolisi ditetapkan dan dipublikasikan oleh BSN.
6.3. Rekomendasi tetap
a. Komite Teknis/Tim ad hoc menyampaikan rekomendasi tetap kepada BSN dengan menyertakan hasil Kaji ulang sesuai Lampiran B serta dokumen RSNI6 dalam bentuk soft copy.
b. BSN m e n e r b i t k a n keputusan penetapan kembali SNI.
CATATAN Istilah RSNI6 diberikan untuk soft copy SNI hasil kaji ulang dengan rekomendasi tetap. RSNI6 ini di- review oleh BSN sebelum ditetapkan.
6.4. Rekomendasi amendemen
a. Komite Teknis/Tim ad hoc mengusulkan amendemen SNI kepada BSN untuk menjadi PNPS dengan menyertakan hasil Kaji ulang sesuai Lampiran B.
b. Hasil rekomendasi yang telah disetujui oleh BSN diinformasikan kepada Komite Teknis/Tim ad hoc.
c. Proses perumusan SNI dengan rekomendasi amendemen mengikuti ketentuan Pedoman Pengembangan Standar Nasional INDONESIA.
6.5. Rekomendasi ralat
a. Komite Teknis/Tim ad hoc mengusulkan rekomendasi kaji ulang SNI dengan hasil ralat kepada BSN dengan menyertakan hasil Kaji ulang sesuai Lampiran B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
b. BSN menerbitkan keputusan penetapan ralat SNI Hasil ralat SNI disampaikan dengan menerbitkan dokumen ralat SNI secara terpisah namum dalam penggunaannya harus menyertakan dokumen yang diralat tersebut.
7. Penomoran Penomoran SNI hasil kaji ulang sesuai Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penomoran Standar Nasional INDONESIA.
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG PRASETYA