PERBAN

Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR KEANTARIKSAAN

PERBAN Nomor 13 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Standardisasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional INDONESIA Sektor Keantariksaan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 751) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 2

Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI sektor Keantariksaan meliputi skema Penilaian Kesesuaian untuk produk: a. satelit kubus; b. radar hujan; dan c. radiosonde. 2. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Article 3

(1) Kepala BSN MENETAPKAN Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI sektor Keantariksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI Sektor Keantariksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan Sertifikasi produk. (3) Ketentuan mengenai Skema Penilaian Kesesuian terhadap SNI sektor Keantariksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk produk: a. satelit kubus tercantum dalam Lampiran I; b. radar hujan tercantum dalam Lampiran II; dan c. radiosonde tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Article II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2021 KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. KUKUH S. ACHMAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 September 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BENNY RIYANTO

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.