PERBAN

Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk

PERBAN Nomor 11 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK

Article 3

Correction

(1) Penunjukan LSPro oleh BSN, diberikan terhadap kegiatan sertifikasi dari suatu lembaga sertifikasi yang: a. sudah diakreditasi oleh KAN untuk ruang lingkup yang sejenis; dan b. memenuhi persyaratan Penunjukan LSPro. (2) Penunjukan LSPro dapat dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau informasi dari: a. Pelaku usaha; b. Instansi Teknis; c. Unit Teknis; dan/atau d. Lembaga Penilaian Kesesuaian. (3) Prosedur operasional penunjukan LSPro dilakukan sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Article 4

(1) LSPro yang mengajukan permohonan dan akan dilakukan penunjukan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. bersedia mengoperasikan skema sertifikasi yang diterbitkan oleh BSN untuk penambahan lingkup penunjukan atau skema sertifikasi sesuai ISO/IEC 17067 jika belum tersedia skema yang diterbitkan oleh BSN yang dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; b. mendaftarkan untuk perluasan ruang lingkup akreditasi ke KAN dan menyampaikan rencana pengajuan akreditasi ke KAN untuk ruang lingkup yang diajukan; c. berkomitmen dan mematuhi regulasi yang terkait dengan standar produk yang tercakup dalam ruang lingkup yang dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai Lampiran II Peraturan Badan; d. memahami Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI yang dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; e. mempunyai calon klien sesuai dengan ruang lingkup yang diajukan permohonan penunjukan; dan f. mengajukan permohonan kepada BSN sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (2) LSPro yang mengajukan permohonan penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki dan MENETAPKAN sumber daya yang memadai untuk mengoperasikan skema sertifikasi, persyaratan produk, proses, dan jasa, serta dokumen normatif lainnnya yang berlaku, baik internal maupun eksternal yang diperlukan untuk kegiatan sertifikasi sesuai dengan ruang lingkup yang akan diajukan. (3) Bila kegiatan evaluasi dialihdayakan kepada sumber daya eksternal, kegiatan alih daya tersebut harus dilaksanakan berdasarkan kontrak alihdaya. (4) Evaluasi untuk kegiatan sertifikasi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan oleh lembaga terakreditasi KAN sesuai dengan ruang lingkupnya atau yang memenuhi persyaratan kompetensi yang relevan dengan kegiatan evaluasi yang dilakukan berdasarkan: a. SNI ISO/IEC 17025 untuk pengujian dan kalibrasi; b. SNI ISO/IEC 17020 untuk inspeksi; dan/atau c. SNI ISO/IEC 17021 untuk audit sistem manajemen. (5) LSPro bertanggung jawab untuk memastikan kompetensi dan memelihara rekaman hasil penilaian kompetensi dari seluruh sumber daya untuk evaluasi sesuai dengan ruang lingkup yang diajukan.

Article 5

(1) Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui proses: a. identifikasi awal; b. penilaian atas kompetensi; dan c. kelengkapan dokumen pendukung LSPro yang bersangkutan. (2) Proses identifikasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. terhadap permintaan dan/atau informasi penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c: a) dilakukan analisis terkait identifikasi SNI produk yang diajukan dan ketersediaan LPK; b) analisis terkait ketersediaan LPK untuk ruang lingkup sejenis berdasarkan pada: 1) kelompok ruang lingkup yang tertuang dalam dalam persyaratan KAN untuk akreditasi lembaga sertifikasi produk; 2) parameter uji dan atau syarat mutu; dan 3) kompetensi personel. c) berdasarkan hasil analisis ketersediaan LPK sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan pemilihan LPK; dan d) dilakukan penyebarluasan informasi penunjukan LPK kepada LPK terpilih. b. bagi permintaan dan/atau informasi penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, dilakukan verifikasi kesesuaian ruang lingkup yang diajukan dengan ruang lingkup yang telah dimiliki LPK. (3) Penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menilai sumberdaya LSPro dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (4) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diajukan dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Article 6

(1) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dikaji oleh tim teknis terkait dengan lingkup yang diajukan melalui rapat tim teknis. (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tim ad hoc yang ditunjuk oleh BSN sesuai dengan kebutuhan dalam proses penunjukan sesuai ruang lingkup yang diajukan, dengan memenuhi kriteria sebagai berikut: a. mengerti dan memahami SNI ISO/IEC 17065, SNI ISO/IEC 17025, SNI ISO/IEC 17020, dan/atau SNI ISO/IEC 17021; b. mengerti dan memahami skema sertifikasi produk yang diajukan; dan c. berpengalaman kerja pada bidangnya paling singkat 3 (tiga) tahun. (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi kepada BSN berupa: a. pemberian keputusan terkait penunjukan LSPro terhadap ruang lingkup yang diajukan; atau b. diperlukan adanya verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian dari hasil penilaian atas kompetensi dan kelengkapan dokumen dari LSPro terkait lingkup yang diajukan. (4) Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan sesuai dengan format dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Article 7

(1) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan, apabila direkomendasikan dalam rapat tim teknis. (2) Verifikasi lapangan dilakukan oleh tim verifikator. (3) Tim Verifikator beranggotakan personel anggota tim teknis yang memiliki keahlian yang diperlukan.

Article 8

(1) Kegiatan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan memperhatikan: a. kompetensi sumber daya LSPro; b. rencana evaluasi yang akan dilakukan; c. kelengkapan dokumen evaluasi; d. pengendalian mutu yang dilakukan; dan e. rekaman terkait proses evaluasi. (2) Hasil verifikasi tim verifikator dilaporkan pada rapat tim teknis sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Article 9

(1) Rekomendasi rapat tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) menjadi dasar pemberian penunjukan LSPro. (2) Penunjukkan LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui Keputusan Kepala BSN yang disertai dengan lampiran yang berisi rincian ruang lingkup LSPro yang ditunjuk. (3) Keputusan penunjukan LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan 1 (satu) kali untuk ruang lingkup yang sama dan berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan. (4) BSN melaksanakan proses penunjukan secara efektif dan efisien paling lama 26 (dua puluh enam) hari kerja sejak lengkapnya dokumen permohonan.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2018 KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG PRASETYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR TATA CARA PENUNJUKAN LSPRO KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG PRASETYA LAMPIRAN II PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK FORMAT SURAT PERNYATAAN SURAT PERNYATAAN Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama Lembaga : ……………………………………… Alamat : ……………………………………… Nomor Telepon : ……………………………………… Nomor Fax : ……………………………………… Email : ……………………………………… Personel Penghubung : ……………………………………… Menyatakan bersedia: 1. mengoperasikan skema sertifikasi yang diterbitkan oleh BSN untuk penambahan lingkup penunjukan atau skema sertifikasi sesuai ISO/IEC 17067 jika belum tersedia skema yang diterbitkan oleh BSN 2. berkomitmen dan mematuhi regulasi yang terkait dengan standar produk yang tercakup dalam ruang lingkup (KOP DAN ALAMAT LSPro PEMOHON ) 3. memahami Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI 4. melampirkan data calon penerap SNI (Kota), (Tanggal, bulan, tahun) (Jabatan), ttd & cap perusahaan Nama lengkap KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG PRASETYA Materai 6000 LAMPIRAN III PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK FORMAT SURAT PERMOHONAN Nomor : Yth Kepala Badan Standardisasi Nasional Lampiran : Gedung BPPT I Lantai 10 Perihal : Permohonan penunjukan LPK Jl. MH Thamrin No. 8 Jakarta 10340 Dengan hormat, Bersama ini kami mengajukan permohonan penunjukan LSPro : Nama Lembaga : ……………………………………… Alamat : ……………………………………… Nomor Telepon : ……………………………………… Nomor Fax : ……………………………………… Email : ……………………………………… Personel Penghubung:………………………… untuk ruang lingkup (dapat menggunakan lampiran) : 1. ………………………………………………………………. 2. …………………………………………………………….… 3. …………………………………………………………….… Ruang lingkup kami yang sudah diakreditasi oleh KAN (dapat menggunakan lampiran): 1. ………………………………………………………………. 2. …………………………………………………………….… 3. …………………………………………………………….… (KOP DAN ALAMAT LSPro PEMOHON ) Berikut ini kami sertakan juga Daftar Isian Data Lengkap LPK Pemohon beserta dengan lampirannya. Kami mengharapkan konfirmasi tentang kelengkapan persyaratan dan hasil evaluasi dari lembaga kami. Kami akan mengikuti semua mekanisme dan tahapan yang berlaku. Bersama ini kami lampirkan : 1. Salinan sertifikat akreditasi dari KAN 2. Skema sertifikasi perluasan lingkup 3. Rekaman sumber daya terkait penunjukan lingkup 4. Dokumen kerjasama sumber daya untuk evaluasi 5. Data calon klien penerap SNI Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami, Nama Jabatan KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG PRASETYA LAMPIRAN V PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK CEKLIST KESIAPAN LSPro UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PENUNJUKAN Nama LSPro : LSPro PT Global Inspeksi Sertifikasi (LSPr-061-IDN) Dibawah ini, status kelengkapan dokumen pendukung LPK: No. Jenis Dokumen Keterangan (Ada / Tidak Ada) Kelayakan 1. Salinan sertifikat akreditasi dari KAN 2. Formulir Permohonan Penunjukan * Jika LSPro multilokasi sebutkan alamat semua lokasi (pusat dan cabang) * Formulir ditandatangani oleh pimpinan organisasi yang memiliki kewenangan mutu, administrasi atau teknis 3. Skema sertifikasi 4. Form Sumber daya pendukung penunjukan untuk LSPro 5. Dokumen kerjasama sumberdaya untuk evaluasi Audit Kelayakan oleh: Tanggal: KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG PRASETYA LAMPIRAN VI PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK EVALUASI HASIL PROSES PENUNJUKAN I. DATA PEMOHON a. Nama LPK : b. Alamat LPK : c. Ruang lingkup yang sudah diakreditasi : d. Penunjukan ruang lingkup yang diajukan : II. PELAKSANAAN DESK EVALUASI a. Tanggal mulai pelaksanaan desk evaluasi : b. Tim Evaluasi Ketua Tim : Anggota Tim : III. RESUME HASIL DESK EVALUASI Tanggal: ..................... Evaluator: .................. IV. PERTIMBANGAN RAPAT TIM TEKNIS Diperlukan Verifikasi Lapangan / Diberikan Keputusan Penunjukan*) Tanggal: ..................... Ketua/Sekretaris Tim Teknis (............................................. ) V. PELAKSANAAN VERIFIKASI LAPANGAN (Jika diperlukan sesuai pertimbangan Rapat Tim Teknis) a. Tanggal pelaksanaan verifikasi lapangan: b. Tim Evaluasi Ketua Tim: Anggota Tim: VI. RESUME HASIL VERIFIKASI LAPANGAN Tanggal: ..................... Evaluator: .................. KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG PRASETYA LAMPIRAN VII PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK LAPORAN VERIFIKASI LSPRO Nama dan Alamat LSPro : Anggota Tim Verifikasi LSPro : Surat Tugas Verifikator : Tanggal Pelaksanaan Verifikasi : Hasil Verifikasi 1. Gambaran umum Jenis Produk Skema Sertifikasi Produk No. Dokumen dan Jenis Verifikasi (type test, asesmen proses produksi, audit sistem mutu dan atau pengambilan sampel) Persyaratan Produk (SNI, Standar, dan/atau Regulasi) Tipe Produk berdasarkan klasifikasi produk di dalam Standar 2. Kegiatan Verifikasi a. Pemenuhan persyaratan kompetensi sumber daya LSPro Deskripsikan persyaratan sumber daya mencakup personel dan peralatan, pengalaman, Hasil Verifikator : b. Kesesuaian rencana verifikasi dengan persyaratan standar dan atau skema sertifikasi Bagaimana titik kritis dan atau persyaratan standar yang perlu di verifikasi dan ditetapkan dalam rencana verifikasi. Hasil Verifikator : Bagaimana rencana verifikasi pabrik mencakup rencana pelaksanaan verifikasi terhadap keseluruhan tahapan proses produksi yang diperlukan untuk menjamin konsistensi pemenuhan kualitas produk sesuai dengan persyaratan produk yang ditetapkan. Hasil Verifikator : Bagaiamana tipe produk yang diajukan sertifikasi, dan kaitannya terhadap rencana verifikasi pabrik mewakili proses produksi dari keseluruhan tipe produk yang diajukan untuk disertifikasi Hasil Verifikator : c. Kelengkapan dokumen verifikasi Jelaskan dokumen pendukung yang diperlukan / digunakan oleh tim auditor dalam pelaksanaan sertifikasi produk ? Hasil Verifikator : d. Verifikasi proses Apakah LPK melakukan proses pengendalian mutu terhadap laboratorium pihak ketiga untuk menjaga konsistensi dan kompetensi laboratorium terhadap mutu uji dalam ruang lingkup penunjukan, seperti melakukan hasil terhadap kompetensi laboratorium, dsb. Hasil Verifikator: e. Pelaksanaan pelaporan & rekaman Apakah Formullir isian dan isi sertifikat sesuai dengan fakta pengujian yang dilakukan serta sertifikat yang diberikan lengkap, akurat dan tertelusur Hasil Verifikator : Apakah penilaian kompetensi terhadap laboratorium pihak ketiiga didokumentasikan Hasil Verifikator: KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG PRASETYA

Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB III

Article 10

BAB IV

Article 11

BAB V

Article 12

Article 13

Article 14