PERBAN

Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Belanja Barang dan Belanja Modal

PERBAN Nomor 9 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB VI

BELANJA MODAL

Article 12

Correction

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi: a. belanja modal tanah; b. belanja modal peralatan dan mesin; c. belanja modal gedung dan bangunan; dan d. belanja modal lainnya.

Article 13

Correction

Suatu pengeluaran diklasifikasikan sebagai belanja modal dengan ketentuan aset tetap dan/atau aset lainnya yang didapatkan berdasarkan pengeluaran tersebut dipergunakan dan/atau dimaksudkan untuk dipergunakan untuk operasional kegiatan BPKH dan/atau dipergunakan oleh pihak ketiga, tercatat sebagai aset BPKH dan bukan dimaksudkan untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga.

Article 14

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi seluruh pengeluaran untuk pengadaan, pembelian, pembebasan dan/atau penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan dan/atau pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan.

Article 15

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan, termasuk pengeluaran setelah perolehan (subsequent expenditure) peralatan dan mesin yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi.

Article 16

(1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan baik secara kontraktual maupun swakelola sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan izin mendirikan bangunan, notaris, dan pajak (kontraktual). (2) Segala pengeluaran setelah perolehan (subsequent expenditure) gedung dan bangunan yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi dihitung dalam klasifikasi belanja modal gedung dan bangunan.

Article 17

(1) Belanja modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d merupakan pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam akun belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan. Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli (leasehold), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (art pieces), barang-barang antik dan buku- buku dan jurnal ilmiah serta barang koleksi perpustakaan sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada pihak ketiga. (2) Termasuk dalam belanja modal lainnya adalah belanja modal non fisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur.

Article 18

Dalam pembukuan nilai perolehan aset dihitung semua pendanaan yang dibutuhkan hingga aset tersebut tersedia dan siap untuk digunakan.

Article 19

Kriteria kapitalisasi dalam pengadaan/pemeliharaan barang/aset merupakan suatu tahap validasi untuk penetapan belanja modal atau bukan dan merupakan syarat wajib dalam penetapan kapitalisasi atas pengadaan barang/aset: a. Pengeluaran/belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya aset dan/atau bertambahnya masa manfaat/umur ekonomis aset berkenaan. Pengeluaran atau belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya kapasitas, peningkatan standar kinerja, atau volume aset; b. Memenuhi nilai minimum kapitalisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan c. Pengadaan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk diserahkan/dipasarkan kepada pihak ketiga.

Article 20

Periode akuntansi dan batas minimal kapitalisasi aset tetap dan/atau aset lainnya untuk tujuan belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Belanja Barang dan Belanja Modal

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

BAB IV

Article 6

BAB V

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB VI

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB VII

Article 21

Article 22

Article 23