PERBAN

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS KEGIATAN KEMASLAHATAN DAN PENGGUNAAN NILAI MANFAAT DANA ABADI UMAT

PERBAN Nomor 2 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai manfaat Dana Abadi Umat diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 2. Dana Abadi Umat, yang selanjutnya disingkat DAU adalah sejumlah dana yang sebelum berlakunya UNDANG-UNDANG Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Program Kemaslahatan adalah Program Kemaslahatan Umat Islam yang pendanaannya bersumber dari nilai manfaat Dana Abadi Umat yang dikelola oleh BPKH sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan ini. 4. Kegiatan Kemaslahatan Umat Islam yang selanjutnya disebut Kegiatan Kemaslahatan adalah kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam antara lain kegiatan pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah. Kegiatan Kemaslahatan dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai dan bantuan natura (in kind). 5. Badan Pengelola Keuangan Haji, yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji. 6. Badan Pelaksana adalah Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji. 7. Kepala adalah Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 9. Mitra Kemaslahatan adalah institusi yang ditunjuk BPKH sebagai Mitra Kemaslahatan BPKH. 10. Penerima Manfaat adalah institusi dan/atau individu yang ditetapkan BPKH sebagai Penerima Manfaat secara langsung dari Program Kemaslahatan. 11. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji selanjutnya disingkat BPS BPIH adalah Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah yang ditunjuk BPKH. 12. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Mitra Kemaslahatan selanjutnya disingkat BPS BPIH Mitra Kemaslahatan adalah BPS BPIH yang ditetapkan BPKH sebagai BPS BPIH Mitra Kemaslahatan. 13. Pihak Internal adalah pejabat yang berwenang dan/atau mewakili BPKH atau institusi yang berada di dalam kendali dan kewenangan BPKH. 14. Pihak Eksternal adalah organisasi yang memiliki badan hukum yang terdaftar dan sesuai dengan peraturan perundangan Republik INDONESIA di luar BPKH. 15. Rapat Anggota adalah rapat Badan Pelaksana yang memenuhi kuorum dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 16. Proposal adalah proposal atau usulan kegiatan kemaslahatan yang disampaikan kepada BPKH sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan ini. 17. Komite Evaluasi Program Kemaslahatan selanjutnya disebut Komite Evaluasi adalah komite yang dibentuk oleh Kepala Badan Pelaksana berdasarkan persetujuan Badan Pelaksana yang bertugas untuk mengevaluasi dan menganalisis proposal program kegiatan kemaslahatan dengan nilai dana tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini. 2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 4A dan Pasal 4B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 14

Correction

(1) Anggota Badan Pelaksana Bidang Kemaslahatan bertanggung jawab untuk mengkoordinir dan memastikan setiap proposal kegiatan kemaslahatan melalui proses administrasi. (2) Proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi dan pemenuhan kriteria. (3) Anggota Badan Pelaksana Bidang Kemaslahatan menyampaikan rekomendasi kelayakan proposal berdasarkan evaluasi teknis, kewajaran biaya, kuota kegiatan serta kuota wilayah kepada Anggota Badan Pelaksana Bidang Hukum dan Kepatuhan dan Anggota Badan Pelaksana Bidang Manajemen Risiko untuk memberikan penilaian aspek risiko, hukum dan kepatuhan. (4) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai layak diajukan berdasarkan penilaian aspek risiko, hukum dan kepatuhan, Anggota Badan Pelaksana Bidang Kemaslahatan menyampaikan detail dan ringkasan analisis proposal yang memenuhi kriteria untuk ditetapkan Kepala Badan Pelaksana dalam Rapat Anggota. (5) Kepala Badan Pelaksana dengan persetujuan Badan Pelaksana dapat membentuk Komite Evaluasi Kemaslahatan untuk melakukan evaluasi lebih mendalam terkait proposal program Kegiatan Kemaslahatan dengan nilai paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) baik untuk 1 (satu) program kegiatan atau secara akumulasi. (6) Komite Evaluasi Kemaslahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit terdiri atas Anggota Badan Pelaksana Bidang Kemaslahatan, Anggota Badan Pelaksana Bidang Hukum, Anggota Badan Pelaksana Bidang Manajemen Risiko. (7) Komite Evaluasi Kemaslahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Badan Pelaksana. (8) Komite Evaluasi Program Kemaslahatan wajib menganalisa proposal dan menyampaikan rekomendasi kepada Badan Pelaksana. (9) Badan Pelaksana wajib menilai hasil analisa dan/atau rekomendasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (8) untuk memberikan persetujuan atau tidak menyetujui Proposal program kegiatan kemaslahatan. 6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS KEGIATAN KEMASLAHATAN DAN PENGGUNAAN NILAI MANFAAT DANA ABADI UMAT

Article I

Article 1

Article I

Article 1

Article 4A

Article 4B

Article 5A

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 23A

Article 24A

Article 28

Article 29A

Article II