PERBAN

Peraturan Badan Nomor hk-03-1-23-08-11-07456 Tahun 2011 tentang TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

PERBAN Nomor hk-03-1-23-08-11-07456 Tahun 2011

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

RUANG LINGKUP

Article 2

Correction

Peraturan ini mengatur standar layanan Informasi Publik di lingkungan Badan POM.

Article 3

Correction

Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikelompokkan menjadi: a. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan; dan b. Informasi Publik yang dikecualikan.

Article 4

Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas: a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; b. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan c. informasi yang wajib tersedia setiap saat. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 5

Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi: a. informasi mengenai Badan POM, termasuk namun tidak terbatas pada profil organisasi, visi dan misi organisasi, budaya kerja, konsep Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM), kebijakan strategis dan rencana strategis Badan POM; b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan POM, termasuk namun tidak terbatas pada Laporan Tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Triwulan, Laporan Semesteran, dan Laporan Kegiatan; c. informasi mengenai laporan keuangan, termasuk namun tidak terbatas pada laporan keuangan, neraca, dan catatan atas laporan keuangan; dan/atau d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada nomor izin edar obat, obat tradisional, kosmetika, pangan olahan, dan suplemen makanan.

Article 6

(1) Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi: a. informasi berkaitan dengan risiko obat, obat tradisional, kosmetik, perbekalan kesehatan rumah tangga, pangan olahan, dan suplemen makanan yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat; b. informasi mengenai penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil; dan c. informasi mengenai proses pengadaan barang dan jasa. (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui berbagai media komunikasi sehingga mudah diketahui, mudah dimengerti, dan dipahami oleh masyarakat.

Article 7

Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas: a. Daftar seluruh informasi publik, termasuk namun tidak terbatas pada Info POM, Warta POM, Infomatorium Obat Nasional INDONESIA, Buletin/Berita Monitoring Efek Samping Obat, News Letter, dan Kompendia Obat Bebas; b. Peraturan Kepala Badan POM; c. Prosedur kerja pegawai yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, www.djpp.kemenkumham.go.id termasuk namun tidak terbatas pada tatacara pendaftaran, tata cara permohonan Surat Keterangan Impor, Surat Keterangan Ekspor, tata cara permohonan permintaan informasi, dan Standard Operating Procedures; dan/atau d. Laporan mengenai pelayanan, termasuk namun tidak terbatas pada jumlah izin edar yang diterbitkan, jumlah Surat Keterangan Impor, Surat Keterangan Ekspor, Certificate of Pharmaceutical Product (CPP), dan sertifikat lain yang diterbitkan.

Article 8

Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas: a. informasi yang jika diberikan akan menghambat pelaksanaan pengawasan obat dan makanan, termasuk namun tidak terbatas pada hasil pengawasan dalam rangka kegiatan pemeriksaan, pengujian, penyelidikan, dan penyidikan; b. informasi yang jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen Surat Keterangan Impor, Surat Keterangan Ekspor, Sertifikat Kesehatan/Certificate of Free Sale (CFS); c. memorandum/surat-surat yang sifatnya dirahasiakan, termasuk namun tidak terbatas pada kebijakan internal, disposisi, nota dinas, memo dinas; d. informasi yang jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, termasuk namun tidak terbatas pada data pribadi pegawai; dan/atau e. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen registrasi/pendaftaran produk.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Article 18

Correction

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2011 KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA, KUSTANTINAH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.08.11.07456 Tahun 2011 tentang TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN CONTOH FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI (RANGKAP DUA) No. Pendaftaran (diisi petugas)*: ……………………… Nama : …………………………………………………………………… Alamat : …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Nomor Telepon/E-mail : …………………………………………………………………… Fotokopi KTP Pemohon : …………………………………………………………………… Fotokopi Akte Pendirian Badan Publik : …………………………………………………………………… Rincian Informasi yang dibutuhkan : …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Tujuan Penggunaan Informasi : …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Cara Memperoleh Informasi** : 1. Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat 2. Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy) Cara Mendapatkan Salinan Informasi*** : 1. Mengambil langsung 2. Kurir 3. Pos 4. Faksimile 5. E-mail Jakarta, (tanggal, bulan, dan tahun) Petugas Layanan Informasi Pemohon Informasi (Penerima Permohonan) (……………………………….) (……………………………….) Keterangan: * Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik ** Pilih salah satu dengan member tanda (√) *** Coret yang tidak perlu KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, KUSTANTINAH www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Badan Nomor hk-03-1-23-08-11-07456 Tahun 2011 tentang TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB III

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB IV

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB V

Article 17

BAB VI

Article 18