PERBAN

Peraturan Badan Nomor 42 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.03.1.5.12.11.09955 TAHUN 2011 TENTANG PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN

PERBAN Nomor 42 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB Kedua

Pendaftaran Variasi Pangan Olahan 4. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 17

(1) Perusahaan dapat melakukan perubahan data untuk Pangan Olahan yang telah memiliki Surat Persetujuan Pendaftaran melalui Pendaftaran Variasi pangan olahan. (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Kepala Badan. (3) Perubahan data Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan perubahan Nomor Pendaftaran Pangan dan/atau perubahan Biaya Evaluasi dan Pendaftaran. (4) Dalam hal perubahan data Pangan Olahan yang menyebabkan perubahan Nomor Pendaftaran Pangan dan/atau perubahan Biaya Evaluasi, Pendaftar harus mengajukan permohonan Pendaftaran Baru. 5. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 39

Correction

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa: a. Peringatan tertulis; b. Pelarangan untuk mengedarkan sementara waktu; c. Penangguhan proses pendaftaran Pangan Olahan; d. Penghentian sementara kegiatan; atau e. Pencabutan Surat Persetujuan Pendaftaran. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dikenai berdasarkan atau dalam hal: a. hasil Penilaian kembali ditemukan hal yang tidak memenuhi persyaratan keamanan; b. Pangan Olahan yang beredar tidak sesuai dengan data yang disetujui pada waktu memperoleh Surat Persetujuan Pendaftaran atau persetujuan perubahan data; c. hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Pangan Olahan yang beredar tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; d. Pangan Olahan diiklankan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; e. putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan Pangan Olahan; f. perusahaan melakukan pelanggaran di bidang produksi dan/atau distribusi Pangan; g. importir atau Distributor pemegang Surat Persetujuan Pendaftaran sudah tidak mendapat penunjukan dari pabrik asal di luar negeri; h. izin usaha industri Pangan untuk memproduksi, izin Importir, dan/atau izin Distributor dicabut; i. lokasi Importir tidak sesuai dengan yang tertera pada Surat Persetujuan Pendaftaran atau persetujuan perubahan data; j. lokasi sarana produksi tidak sesuai dengan yang tertera pada Surat Persetujuan Pendaftaran atau persetujuan perubahan data; dan/atau k. atas permohonan pemegang Surat Persetujuan Pendaftaran. (3) Pengenaan sanksi adminstratif berupa penangguhan proses pendaftaran Pangan Olahan dikenakan terhadap Perusahaan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f. (4) Perusahaan bertanggung jawab terhadap Pangan Olahan yang masih berada di peredaran yang telah dicabut Surat Persetujuan Pendaftarannya. (5) Nama dagang Pangan Olahan yang telah dicabut persetujuan pendaftarannya, tidak dapat digunakan untuk pangan olahan yang sama. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Badan Nomor 42 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.03.1.5.12.11.09955 TAHUN 2011 TENTANG PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN

BAB Kedua

Article 17

BAB Kedua

Article 17

Article 18

BAB IX

Article 34

Article 39

Article II