Peraturan Badan Nomor 34 Tahun 2019 tentang KATEGORI PANGAN

(1) Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Pangan Olahan untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, harus memenuhi persyaratan Kategori Pangan. (2) Kategori Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Kategori 01.0 produk-produk susu dan analognya, kecuali yang termasuk Kategori 02.0; b. Kategori 02.0 lemak, minyak, dan emulsi minyak; c. Kategori 03.0 es untuk dimakan (edible ice) termasuk sherbet dan sorbet; d. Kategori 04.0 buah dan sayur (termasuk jamur, umbi, kacang termasuk kacang kedelai, dan lidah buaya), rumput laut, biji-bijian; e. Kategori 05.0 kembang gula/permen dan cokelat; f. Kategori 06.0 serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang dan empulur (bagian dalam batang tanaman), tidak termasuk produk bakeri dari Kategori 07.0 dan tidak termasuk kacang dari Kategori 04.2.1 dan Kategori 04.2.2; g. Kategori 07.0 produk bakeri; h. Kategori 08.0 daging dan produk daging, termasuk daging unggas dan daging hewan buruan; i. Kategori 09.0 ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustase dan ekinodermata; j. Kategori 10.0 telur dan produk-produk telur; k. Kategori 11.0 gula dan pemanis, termasuk madu; l. Kategori 12.0 garam, rempah, sup, saus, salad dan produk protein; m. Kategori 13.0 pangan olahan untuk keperluan gizi khusus; n. Kategori 14.0 minuman, tidak termasuk produk susu; o. Kategori 15.0 makanan ringan siap santap; dan p. Kategori 16.0 pangan siap saji (terkemas). (3) Kategori Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Dalam hal suatu jenis Pangan belum terdapat dalam Kategori Pangan, jenis Pangan ditetapkan oleh Kepala Badan melalui Direktur Standardisasi Pangan Olahan berdasarkan kajian dan analisis risiko. (2) Penetapan Kategori Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas dasar permohonan kepada Kepala Badan melalui Direktur Standardisasi Pangan Olahan dengan menggunakan formulir yang dilengkapi dengan data pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Kategori Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterapkan dalam penyusunan standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu dan gizi Pangan. (2) Standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu dan gizi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penggunaan bahan tambahan pangan; b. penggunaan dan/atau residu bahan penolong; c. ketentuan cemaran; d. ketentuan klaim; e. ketentuan takaran saji; f. pedoman pelabelan informasi nilai gizi; dan/atau g. penggunaan kemasan pangan.

(1) Pengawasan keamanan, mutu, dan gizi pangan serta label dan iklan pangan mengacu pada Kategori Pangan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pangan Olahan yang telah beredar sebelum berlakunya Peraturan Badan ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kategori Pangan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 1220), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2019 KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, ttd PENNY K. LUKITO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 November 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA