PERBAN

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2024 tentang PENANGANAN PENGADUAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

PERBAN Nomor 3 Tahun 2024

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Penanganan Pengaduan atas Dugaan Pelanggaran yang selanjutnya disebut Penanganan Pengaduan adalah kegiatan penerimaan dan tindak lanjut pengaduan berkadar pengawasan yang berasal dari pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan dan masyarakat. 2. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, standar, disiplin, kode etik dan kode perilaku, kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis yang terjadi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. 3. Pengaduan Berkadar Pengawasan yang selanjutnya disebut Pengaduan adalah pengaduan yang isinya mengandung informasi atau adanya dugaan terjadinya Pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan. 4. Pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai aparatur sipil negara, calon pegawai negeri sipil, dan pegawai lainnya di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. 5. Whistleblowing System yang selanjutnya disebut WBS adalah mekanisme penyampaian Pengaduan oleh Pegawai sebagai whistleblower terkait dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai atau melibatkan Pegawai. 6. Pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai atau melibatkan Pegawai. 7. Pelapor adalah Pegawai atau masyarakat yang melaporkan dan/atau memberikan informasi mengenai terjadinya Pelanggaran atau dugaan terjadinya Pelanggaran yang dilakukan Pegawai. 8. Terlapor adalah Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran. 9. Tim Penanganan Pengaduan adalah pegawai di lingkungan Inspektorat Utama yang ditunjuk oleh Inspektur Utama dan diberi tugas untuk melakukan Penanganan Pengaduan. 10. Audit dengan Tujuan Tertentu yang selanjutnya disebut ATT adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus yang meliputi audit khusus, audit investigatif, atau audit tujuan tertentu lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian organisasi. 11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. 12. Hari adalah hari kerja.

BAB III

TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN

Article 6

Correction

(1) Dalam hal Kepala Badan menerima Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Badan menginstruksikan kepada Inspektur Utama untuk menindaklanjuti Pengaduan. (2) Dalam hal Kepala Badan menerima Pengaduan terkait Inspektur Utama atau Inspektur, Kepala Badan dapat membentuk tim khusus di luar Inspektorat Utama untuk menindaklanjuti Pengaduan. (3) Inspektorat Utama atau tim khusus untuk menindaklanjuti instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau Pengaduan yang diterima oleh Inspektorat Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan melakukan langkah sebagai berikut: a. pengadministrasian berkas Pengaduan; b. penelaahan layak atau tidaknya Pengaduan ditindaklanjuti oleh Tim Penanganan Pengaduan atau tim khusus berdasarkan kelengkapan informasi Pengaduan atas dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan c. memberikan notifikasi kepada Pelapor. (4) Hasil penelaahan Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa: a. Pengaduan ditindaklanjuti dengan ATT; atau b. Pengaduan tidak ditindaklanjuti. (5) Hasil penelaahan tim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa: a. Pengaduan ditindaklanjuti; atau b. Pengaduan tidak ditindaklanjuti. (6) Hasil penelaahan berupa Pengaduan tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) huruf b jika: a. tidak cukup bukti permulaan yang disampaikan oleh Pelapor; b. materi Pengaduan bukan merupakan Pelanggaran; c. Terlapor meninggal dunia; d. Terlapor menderita sakit jiwa; e. Terlapor dan/atau topik Pengaduan tidak jelas atau tidak ada; f. Terlapor sudah tidak menjadi Pegawai atau bukan Pegawai; atau g. Pengaduan yang dilaporkan merupakan Pengaduan yang berulang terhadap Terlapor yang sama dan telah terbukti tidak ditemukan Pelanggaran. (7) Hasil penelaahan Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Inspektur Utama. (8) Hasil penelaahan tim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Kepala Badan.

Article 7

(1) Dalam hal hasil penelaahan ditindaklanjuti dengan ATT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, Inspektur Utama membentuk tim audit yang akan melakukan ATT. (2) ATT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman mengenai ATT di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Article 8

Dalam hal hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a, Kepala Badan dapat menginstruksikan tim khusus untuk melakukan penelusuran atau tindak lanjut lainnya.

Article 9

(1) Tim audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau tim khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyampaikan laporan dengan kesimpulan dan rekomendasi. (2) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Pengaduan terbukti; b. Pengaduan tidak terbukti; atau c. penghentian Penanganan Pengaduan jika terdapat kondisi tertentu, kecuali Pengaduan atas dugaan kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kondisi jika Terlapor: a. meninggal dunia; b. menderita sakit jiwa; c. sudah tidak menjadi Pegawai atau bukan Pegawai; atau d. telah diputus dalam Komite Pertimbangan Penegakan Disiplin serta Kode Etik dan Perilaku Pegawai atas Pengaduan yang sama. (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. proses penjatuhan hukuman disiplin; b. proses penegakan kode etik dan kode perilaku; c. proses pengenaan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan; d. penyerahan kepada penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. penyetoran ke kas negara jika terbukti terdapat kerugian negara; f. pengembalian uang oleh Terlapor kepada pihak yang terbukti dirugikan; g. pembinaan oleh pejabat pembina kepegawaian, pejabat yang berwenang, atau pimpinan tinggi madya sebagai pembina kinerja; dan/atau h. penghentian Penanganan Pengaduan jika terdapat kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Article 10

(1) Kepala Badan menginstruksikan pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti rekomendasi pada laporan tim khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (2) Inspektur Utama menyampaikan laporan beserta rekomendasinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Kepala Badan dan kepala unit kerja yang berwenang menindaklanjuti rekomendasi. (3) Dalam hal rekomendasi berupa penghentian Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf h, Kepala Badan atau Inspektur Utama dapat menghentikan Penanganan Pengaduan.

Article 11

(1) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) atau kepala unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) harus menindaklanjuti rekomendasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pejabat yang berwenang melaporkan tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan dan ditembuskan kepada Inspektur Utama. (3) Kepala unit kerja melaporkan tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Inspektur Utama dan ditembuskan kepada: a. Kepala Badan; dan b. pimpinan tinggi madya sebagai atasan kepala unit kerja atau pembina kinerja.

Article 12

(1) Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak diterimanya Pengaduan. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dalam hal dibutuhkan koordinasi dengan pihak eksternal Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Article 13

(1) Dalam hal terdapat bukti baru atas Pengaduan yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Badan atau Inspektur Utama dapat melakukan peninjauan kembali melalui pemeriksaan lanjutan. (2) Hasil pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan untuk mengubah rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

Article 14

(1) Inspektur Utama melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1). (2) Untuk mempercepat proses tindak lanjut rekomendasi, Inspektur Utama dapat berkoordinasi dengan kepala unit kerja yang berwenang menindaklanjuti. (3) Terhadap tindak lanjut yang belum dilakukan sesuai rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Kepala Badan menginstruksikan pejabat yang berwenang untuk mempercepat proses tindak lanjut.

Article 15

(1) Dalam hal Penanganan Pengaduan memerlukan respon cepat, Inspektur Utama dapat meminta bantuan kepada kepala unit kerja atau aparat yang berwenang. (2) Pengaduan yang memerlukan respon cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Pengaduan atas: a. Pelanggaran dan/atau dugaan Pelanggaran yang akan atau sedang dilakukan Pegawai yang memerlukan pembuktian tangkap tangan; dan/atau b. Pelanggaran dan/atau dugaan Pelanggaran yang membahayakan keselamatan Pelapor dan/atau Terlapor.

BAB Kesatu

Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan

Article 6

Correction

(1) Dalam hal Kepala Badan menerima Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Badan menginstruksikan kepada Inspektur Utama untuk menindaklanjuti Pengaduan. (2) Dalam hal Kepala Badan menerima Pengaduan terkait Inspektur Utama atau Inspektur, Kepala Badan dapat membentuk tim khusus di luar Inspektorat Utama untuk menindaklanjuti Pengaduan. (3) Inspektorat Utama atau tim khusus untuk menindaklanjuti instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau Pengaduan yang diterima oleh Inspektorat Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan melakukan langkah sebagai berikut: a. pengadministrasian berkas Pengaduan; b. penelaahan layak atau tidaknya Pengaduan ditindaklanjuti oleh Tim Penanganan Pengaduan atau tim khusus berdasarkan kelengkapan informasi Pengaduan atas dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan c. memberikan notifikasi kepada Pelapor. (4) Hasil penelaahan Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa: a. Pengaduan ditindaklanjuti dengan ATT; atau b. Pengaduan tidak ditindaklanjuti. (5) Hasil penelaahan tim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa: a. Pengaduan ditindaklanjuti; atau b. Pengaduan tidak ditindaklanjuti. (6) Hasil penelaahan berupa Pengaduan tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) huruf b jika: a. tidak cukup bukti permulaan yang disampaikan oleh Pelapor; b. materi Pengaduan bukan merupakan Pelanggaran; c. Terlapor meninggal dunia; d. Terlapor menderita sakit jiwa; e. Terlapor dan/atau topik Pengaduan tidak jelas atau tidak ada; f. Terlapor sudah tidak menjadi Pegawai atau bukan Pegawai; atau g. Pengaduan yang dilaporkan merupakan Pengaduan yang berulang terhadap Terlapor yang sama dan telah terbukti tidak ditemukan Pelanggaran. (7) Hasil penelaahan Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Inspektur Utama. (8) Hasil penelaahan tim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Kepala Badan.

Article 7

(1) Dalam hal hasil penelaahan ditindaklanjuti dengan ATT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, Inspektur Utama membentuk tim audit yang akan melakukan ATT. (2) ATT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman mengenai ATT di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Article 8

Dalam hal hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a, Kepala Badan dapat menginstruksikan tim khusus untuk melakukan penelusuran atau tindak lanjut lainnya.

Article 9

(1) Tim audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau tim khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyampaikan laporan dengan kesimpulan dan rekomendasi. (2) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Pengaduan terbukti; b. Pengaduan tidak terbukti; atau c. penghentian Penanganan Pengaduan jika terdapat kondisi tertentu, kecuali Pengaduan atas dugaan kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kondisi jika Terlapor: a. meninggal dunia; b. menderita sakit jiwa; c. sudah tidak menjadi Pegawai atau bukan Pegawai; atau d. telah diputus dalam Komite Pertimbangan Penegakan Disiplin serta Kode Etik dan Perilaku Pegawai atas Pengaduan yang sama. (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. proses penjatuhan hukuman disiplin; b. proses penegakan kode etik dan kode perilaku; c. proses pengenaan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan; d. penyerahan kepada penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. penyetoran ke kas negara jika terbukti terdapat kerugian negara; f. pengembalian uang oleh Terlapor kepada pihak yang terbukti dirugikan; g. pembinaan oleh pejabat pembina kepegawaian, pejabat yang berwenang, atau pimpinan tinggi madya sebagai pembina kinerja; dan/atau h. penghentian Penanganan Pengaduan jika terdapat kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Article 10

(1) Kepala Badan menginstruksikan pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti rekomendasi pada laporan tim khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (2) Inspektur Utama menyampaikan laporan beserta rekomendasinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Kepala Badan dan kepala unit kerja yang berwenang menindaklanjuti rekomendasi. (3) Dalam hal rekomendasi berupa penghentian Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf h, Kepala Badan atau Inspektur Utama dapat menghentikan Penanganan Pengaduan.

Article 11

(1) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) atau kepala unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) harus menindaklanjuti rekomendasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pejabat yang berwenang melaporkan tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan dan ditembuskan kepada Inspektur Utama. (3) Kepala unit kerja melaporkan tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Inspektur Utama dan ditembuskan kepada: a. Kepala Badan; dan b. pimpinan tinggi madya sebagai atasan kepala unit kerja atau pembina kinerja.

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2024 tentang PENANGANAN PENGADUAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB Kesatu

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Kedua

Article 12

BAB Ketiga

Article 13

BAB Keempat

Article 14

BAB Kelima

Article 15

BAB IV

Article 16

BAB V

Article 17

BAB VI

Article 18

BAB VII

Article 19

BAB VIII

Article 20

BAB IX

Article 21

BAB X

Article 22

BAB XI

Article 23

Article 24