PERBAN

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Badan Pengawas Obat dan Makanan

PERBAN Nomor 3 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 2. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN, adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan. 3. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK, adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 5. Kode Etik dan Kode Perilaku adalah pedoman yang berisi norma atau etika yang mengatur sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai di dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari. 6. Majelis Kehormatan Kode Etik dan Kode Perilaku adalah lembaga non struktural di Badan Pengawas Obat dan Makanan yang bertugas melakukan penegakan, pelaksanaan, serta menyelesaikan pelanggaraan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai. 7. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai ASN yang bertentangan dengan Kode Etik Pegawai. 8. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian, Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk. 9. Tindakan Administrasi adalah Tindakan yang diberikan kepada Pegawai sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara. 10. Pelapor adalah Seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik. 11. Terlapor adalah Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik. 12. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB IV

ETIKA ASN

Article 5

Correction

(1) Setiap Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari wajib berpedoman dan mematuhi Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini. (2) Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a. etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan; b. etika dalam berorganisasi; c. etika dalam bermasyarakat; d. etika dalam pelayanan terhadap masyarakat; e. etika dalam berkoordinasi dengan lintas sektor; f. etika terhadap sesama Pegawai ASN; dan g. etika terhadap diri sendiri.

Article 6

Etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi: a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara; c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA; d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas; e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa; f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah; g. menggunakan atau memanfaatkan sumber daya negara secara efisien dan efektif; h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar; dan i. menghormati, memajukan, memenuhi, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 7

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi: a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menjaga informasi yang bersifat rahasia; c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi; e. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan; f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas; g. patuh dan taat terhadap standar operasional prosedur dan sasaran kerja Pegawai ASN; h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organsiasi; i. berorientasi pada upaya peningkatan penilaian prestasi kerja; j. bersikap rasional dan berkeadilan, obyektif, serta transparan dalam menjalankan tugassesuai dengan sifat pekerjaan; k. melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab; dan l. menjaga nama baikorganisasidan tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan citra organisasi.

Article 8

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi: a. mewujudkan pola hidup sederhana; b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih serta tanpa unsur pemaksaan; c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif; d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas; dan f. tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat Pegawai ASN.

Article 9

Etika dalam pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi: a. memberikan pelayanan yang profesional, responsif, tepat sasaran, terbuka, tepat waktu, taat aturan, dan adil serta tidak diskriminatif; b. mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan; c. tidak mencari keuntungan pribadi dalam bentuk apapun; d. memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; e. menolak segala imbalan atau janji dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas; dan f. terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat.

Article 10

Etika dalam berkoordinasi dengan lintas sektor meliputi: a.menghormati dan menghargai kesetaraan profesi; dan b. menjaga kehormataan dan kewibawaan profesi.

Article 11

Etika terhadap Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) hurus f, meliputi: a. menghormati sesama Aparatur Sipil Negara yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda; b. memelihara persatuan dan kesatuan sesama Aparatur Sipil Negara; c. menghormati teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi; d. menghargai perbedaan pendapat; e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Aparatur Sipil Negara; f. menjaga dan menjalin kerjasama dengan sesama Aparatur Sipil Negara; dan g. mewujudkan solidaritas dan soliditas semua Aparatur Sipil Negara dengan berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik INDONESIA untuk memperjuangkan hak- haknya.

Article 12

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, meliputi: a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar; b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan; c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan; d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan; e. memiliki daya juang yang tinggi; f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani; g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; h. berpenampilan sederhana, rapih dan sopan; i. tidak melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme; dan j. tidak melakukan perzinahan, prostitusi dan perjudian;

BAB V

MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Article 13

Correction

(1) Dalam rangka penanganan suatu dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dibentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Iyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. (2) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. mejelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pusat; dan b. majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan. (3) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Kepala Badan. (4) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Kepala Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan. (5) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk. (6) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersifat ad hoc.

Article 14

(1) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang terdiri atas: a. satu) orang Ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan c. 3 (tiga) orang sebagai anggota. (2) Dalam hal anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku lebih dari 5 (lima) orang maka jumlahnya harus ganjil. (3) Pangkat dan jabatan anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tidak lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai ASN yang diperiksa.

Article 15

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pusat mempunyai tugas: a. menerima dan melakukan evaluasi terhadap laporan yang diterima secara tertulis dari pelapor; b. melakukan sidang pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan Pegawai ASN dan pejabat struktural di Badan Pengawas Obat dan Makanan; c. MENETAPKAN jenis pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku setelah mempertimbangkan sanksi, alat bukti lainnya dan keterangan yang bersangkutan dalam sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku; d. Majelis Kode Etik dapat meminta keterangan dari pihak lain untuk memperkuat alat bukti; e. membuat rekomendasi pemberian sanksi dan tindakan administratif kepada Pejabat yang berwenang; f. menyampaikan keputusan sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku kepada Pejabat yang berwenang; dan g. melakukan supervisi pelaksanaan sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku di Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan.

BAB VI

MEKANISME PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Article 16

Correction

(1) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku oleh Pegawai ASN dapat melaporkan kepada Pimpinan unit kerja. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti apabila disertai dengan bukti yang diperlukan dan disertai dengan identitas yang jelas dari Pelapor. (3) `Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan pendahuluan Dalam hal hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diduga kuat bahwa perbuatan Terlapor melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku, maka Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku akan melaksanakan sidang.

Article 17

(1) Terhadap Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dilakukan pemanggilan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku untuk dilakukan sidang. (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu antara pemanggilan pertama dengan pemanggilan kedua selama 7 (tujuh) hari kerja. (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan format Surat Panggilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Article 18

(1) Dalam hal telah dilakukan pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Terlapor tetap tidak hadir, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku melaksanakan sidang tanpa kehadiran terlapor. (2) Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya laporan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik. (3) Dalam melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku menerapkan prinsip praduga tak bersalah.

Article 19

Pemeriksaan terhadap Terlapor dilakukan dalam sidang tertutup yang hanya dapat diketahui dan dihadiri oleh Terlapor dan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.

Article 20

(1) Terlapor yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib menjawab setiap pertanyaan yang diajukan selama pemeriksaan dalam sidang Majelis Kode Etikdan Kode Perilaku. (2) Dalam hal Terlapor yang diperiksa tidak bersedia menjawab pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukannya.

Article 21

(1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku serta Terlapor. (2) Dalam hal Terlapor tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Berita Acara cukup ditandatangani oleh Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dengan diberikan catatan bahwa terlapor tidak bersedia menandatangani. (3) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 3 (tiga) dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Article 22

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku memberikan putusan, berupa: a. Terbukti; atau b. Tidak terbukti; melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku. (2) Dalam hal Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku MENETAPKAN sanksi. (3) Dalam hal Terlapor tidak menghadiri sidang atau tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) atau Pasal 21 ayat (2), Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tetap memberikan putusan sidang. (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Putusan Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku. (5) Putusan Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final. (6) Putusan Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan sebagai rekomendasi bagi pejabat yang berwenang untuk membuat Keputusan penjatuhan sanksi.

Article 23

Dalam hal Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku MENETAPKAN rehabilitasi nama baik terlapor.

Article 24

(1) Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang tidak setuju terhadap putusan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tetap menandatangani keputusan sidang. (2) Pernyataan tidak setuju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Sidang.

Article 25

(1) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku merekomendasikan sanksi moral kepada pejabat yang berwenang apabila terbukti perbuatan Terlapor termasuk kedalam pelanggaran disiplin Pegawai ASN. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah putusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku. (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Article 26

(1) Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dijatuhi sanksi moral. (2) Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. pelanggaran ringan, jika pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan berdampak pada unit kerja; b. pelanggaran sedang, jika pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan berdampak pada Badan Pengawas Obat dan Makanan; c. pelanggaran berat, jika pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan berdampak pada Negara. (2) Penetapan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan putusan Sidang Majelis Kode Etik. (3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) adalah: a. Pejabat struktural eselon IV, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional umum dan Calon Pegawai ASN yang dilingkungannya; b. Pejabat struktural eselon III, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural eselon IV dilingkungannya; c. Pejabat struktural eselon II, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural eselon III dan pejabat fungsional tertentu dilingkungannya; d. Kepala Badan, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II.

Article 27

(1) Penetapan Sanksi Moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan kepada Pegawai ASN yang bersangkutan yang dituangkan dalam Berita Acara Penyampaian. (2) Berita Acara Penyampaian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Article 28

(1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berupa pernyataan bersalah disertai permohonan maaf dan penyesalan dari Pegawai ASN yang melanggar Kode Etik. (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara terbuka atau tertutup sesuai dengan derajat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan. (3) Derajat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pelanggaran ringan, sedang dan berat yang ditentukan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilakuserta dicantumkan dalam rekomendasi. (4) Sanksi moral untuk pelanggaran ringan dinyatakan secara tertutup dihadapan pejabat yang berwenang. (5) Sanksi moral untuk pelanggaran sedang dan berat dinyatakan secara terbuka pada suatu forum resmi. (6) Pernyataan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibedakan menjadi secara terbuka terbatas dan secara terbuka.

Article 29

Tata cara penyampaian sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (5) antara lain sebagai berikut : a. Disampaikan pada unit kerja; b. Disampaikan dengan diumumkan dalam suatu forum resmi seperti Upacara Bendera;

Article 30

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) adalah: a. Pejabat struktural eselon IV, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional umum dan Calon Pegawai ASN yang dilingkungannya; b. Pejabat struktural eselon III, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural eselon IV dilingkungannya c. Pejabat struktural eselon II, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural eselon III dan pejabat fungsional tertentu dilingkungannya d. Kepala Badan, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II.

BAB Keempat

Putusan

Article 22

Correction

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku memberikan putusan, berupa: a. Terbukti; atau b. Tidak terbukti; melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku. (2) Dalam hal Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku MENETAPKAN sanksi. (3) Dalam hal Terlapor tidak menghadiri sidang atau tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) atau Pasal 21 ayat (2), Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tetap memberikan putusan sidang. (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Putusan Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku. (5) Putusan Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final. (6) Putusan Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan sebagai rekomendasi bagi pejabat yang berwenang untuk membuat Keputusan penjatuhan sanksi.

Article 23

Dalam hal Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku MENETAPKAN rehabilitasi nama baik terlapor.

Article 24

(1) Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang tidak setuju terhadap putusan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tetap menandatangani keputusan sidang. (2) Pernyataan tidak setuju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Sidang.

Article 25

(1) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku merekomendasikan sanksi moral kepada pejabat yang berwenang apabila terbukti perbuatan Terlapor termasuk kedalam pelanggaran disiplin Pegawai ASN. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah putusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku. (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

BAB Kelima

Sanksi

Article 26

Correction

(1) Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dijatuhi sanksi moral. (2) Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. pelanggaran ringan, jika pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan berdampak pada unit kerja; b. pelanggaran sedang, jika pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan berdampak pada Badan Pengawas Obat dan Makanan; c. pelanggaran berat, jika pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan berdampak pada Negara. (2) Penetapan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan putusan Sidang Majelis Kode Etik. (3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) adalah: a. Pejabat struktural eselon IV, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional umum dan Calon Pegawai ASN yang dilingkungannya; b. Pejabat struktural eselon III, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural eselon IV dilingkungannya; c. Pejabat struktural eselon II, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural eselon III dan pejabat fungsional tertentu dilingkungannya; d. Kepala Badan, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II.

Article 27

(1) Penetapan Sanksi Moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan kepada Pegawai ASN yang bersangkutan yang dituangkan dalam Berita Acara Penyampaian. (2) Berita Acara Penyampaian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Article 28

(1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berupa pernyataan bersalah disertai permohonan maaf dan penyesalan dari Pegawai ASN yang melanggar Kode Etik. (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara terbuka atau tertutup sesuai dengan derajat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan. (3) Derajat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pelanggaran ringan, sedang dan berat yang ditentukan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilakuserta dicantumkan dalam rekomendasi. (4) Sanksi moral untuk pelanggaran ringan dinyatakan secara tertutup dihadapan pejabat yang berwenang. (5) Sanksi moral untuk pelanggaran sedang dan berat dinyatakan secara terbuka pada suatu forum resmi. (6) Pernyataan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibedakan menjadi secara terbuka terbatas dan secara terbuka.

Article 29

Tata cara penyampaian sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (5) antara lain sebagai berikut : a. Disampaikan pada unit kerja; b. Disampaikan dengan diumumkan dalam suatu forum resmi seperti Upacara Bendera;

Article 30

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) adalah: a. Pejabat struktural eselon IV, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional umum dan Calon Pegawai ASN yang dilingkungannya; b. Pejabat struktural eselon III, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural eselon IV dilingkungannya c. Pejabat struktural eselon II, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural eselon III dan pejabat fungsional tertentu dilingkungannya d. Kepala Badan, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II.

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Badan Pengawas Obat dan Makanan

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

BAB IV

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB V

Article 13

Article 14

Article 15

BAB Kesatu

Article 13

BAB Kedua

Article 14

BAB Ketiga

Article 15

BAB VI

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

BAB Kesatu

Article 16

BAB Kedua

Article 17

Article 18

BAB Ketiga

Article 19

Article 20

Article 21

BAB Keempat

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

BAB Kelima

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

BAB VII

Article 31

BAB VIII

Article 32

Article 33