PERBAN

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PENGAWASAN PERIKLANAN OBAT

PERBAN Nomor 2 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN

Article 4

Correction

(1) Informasi yang tercantum dalam Iklan wajib memenuhi kriteria sebagai berikut: a. objektif, yaitu memberikan informasi sesuai dengan kenyataan yang ada dan tidak boleh menyimpang dari sifat khasiat dan keamanan Obat sesuai dengan penandaan terakhir yang telah disetujui; b. lengkap, yaitu mencantumkan informasi tentang khasiat, keamanan dan mutu Obat yang diiklankan; dan c. tidak menyesatkan, yaitu memberikan informasi Obat yang berkaitan dengan hal-hal seperti sifat, harga, bahan, mutu, komposisi, indikasi, atau keamanan Obat tidak menimbulkan gambaran/persepsi yang menyesatkan. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan informasi yang disetujui dalam izin edar. (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan materi Iklan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Article 5

(1) Iklan wajib menggunakan bahasa INDONESIA. (2) Bahasa asing dan/atau bahasa daerah dapat digunakan dalam Iklan sepanjang artinya dicantumkan dalam bahasa INDONESIA. (3) Istilah dalam bahasa asing dapat digunakan sepanjang tidak ada padanan kata dalam bahasa INDONESIA. (4) Dalam hal Iklan secara khusus disampaikan di suatu daerah atau ditujukan untuk konsumen dari daerah tertentu, Iklan dapat menggunakan bahasa daerah tersebut.

Article 6

(1) Selain wajib memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, untuk Obat tertentu yang diiklankan harus mencantumkan informasi khusus. (2) Obat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Obat batuk atau Obat flu; b. Obat asma; c. Obat maag; d. Obat cacing; e. Obat topikal untuk infeksi karena jamur; f. Obat tetes mata; g. Obat kumur; h. Obat sakit tenggorokan; i. Obat lebam; j. Obat anemia; k. Obat laksans/pencahar; l. Obat mabuk perjalanan; m. Obat malaria; dan/atau n. Obat diare. (3) Selain Obat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penambahan jenis Obat tertentu dan informasi khusus yang harus dicantumkan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan. (4) Informasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (5) Pencantuman informasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan untuk Obat keras, narkotika dan/atau psikotropika yang ditujukan kepada tenaga kesehatan.

Article 7

(1) Obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat diiklankan melalui: a. media visual; b. media audio; dan/atau c. media audiovisual. (2) Media visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Iklan yang dipublikasikan melalui: a. surat kabar; b. koran; c. majalah; d. brosur; e. buletin; f. poster; g. stiker; h. kalender; i. pamflet; j. balon udara; k. display stand; l. billboard; m. wobbler; n. neon box; o. tampilan statis pada media daring termasuk media sosial; dan/atau p. media visual lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Media audio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Iklan yang dimuat melalui: a. radio; b. rekaman audio pada media daring termasuk media sosial; c. rekaman audio lainnya; dan/atau d. media audio lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Media audiovisual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Iklan yang dimuat melalui: a. televisi; b. bioskop; c. megatron; d. videotron; e. rekaman video pada media daring termasuk media sosial; dan/atau f. media audiovisual lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Media sosial sebagaimana tercantum pada ayat (2) huruf o, ayat (3) huruf b, dan ayat (4) huruf e diperbolehkan untuk menyediakan fitur komunikasi 2 (dua) arah antara penyedia Iklan dan masyarakat sepanjang mencantumkan informasi yang objektif, lengkap dan tidak menyesatkan sesuai dengan rancangan Iklan yang telah disetujui.

Article 8

(1) Iklan media visual wajib mencantumkan informasi berupa kontak layanan informasi masyarakat. (2) Kontak layanan informasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dimanfaatkan untuk keperluan Iklan.

Article 9

Obat keras, narkotika dan psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e hanya dapat diiklankan melalui media periklanan berupa: a. media cetak ilmiah kedokteran; dan/atau b. media cetak ilmiah kefarmasian.

BAB Ketiga

Media Publikasi Iklan

Article 7

Correction

(1) Obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat diiklankan melalui: a. media visual; b. media audio; dan/atau c. media audiovisual. (2) Media visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Iklan yang dipublikasikan melalui: a. surat kabar; b. koran; c. majalah; d. brosur; e. buletin; f. poster; g. stiker; h. kalender; i. pamflet; j. balon udara; k. display stand; l. billboard; m. wobbler; n. neon box; o. tampilan statis pada media daring termasuk media sosial; dan/atau p. media visual lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Media audio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Iklan yang dimuat melalui: a. radio; b. rekaman audio pada media daring termasuk media sosial; c. rekaman audio lainnya; dan/atau d. media audio lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Media audiovisual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Iklan yang dimuat melalui: a. televisi; b. bioskop; c. megatron; d. videotron; e. rekaman video pada media daring termasuk media sosial; dan/atau f. media audiovisual lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Media sosial sebagaimana tercantum pada ayat (2) huruf o, ayat (3) huruf b, dan ayat (4) huruf e diperbolehkan untuk menyediakan fitur komunikasi 2 (dua) arah antara penyedia Iklan dan masyarakat sepanjang mencantumkan informasi yang objektif, lengkap dan tidak menyesatkan sesuai dengan rancangan Iklan yang telah disetujui.

Article 8

(1) Iklan media visual wajib mencantumkan informasi berupa kontak layanan informasi masyarakat. (2) Kontak layanan informasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dimanfaatkan untuk keperluan Iklan.

Article 9

Obat keras, narkotika dan psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e hanya dapat diiklankan melalui media periklanan berupa: a. media cetak ilmiah kedokteran; dan/atau b. media cetak ilmiah kefarmasian.

BAB III

PENGAJUAN PERSETUJUAN IKLAN

Article 10

Correction

Obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b yang diiklankan kepada masyarakat umum wajib mendapatkan persetujuan Iklan dari Kepala Badan.

Article 11

Correction

(1) Pemohon harus memiliki akun terdaftar dalam SIAPIK untuk dapat mengajukan permohonan persetujuan Iklan. (2) Akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh oleh Pemohon dengan mengajukan permohonan akun kepada Kepala Badan melalui laman resmi pelayanan SIAPIK dengan mengakses https://siapik.pom.go.id. (3) Permohonan akun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. nomor pokok wajib pajak; b. izin Industri Farmasi; dan c. surat bermeterai yang menerangkan penunjukan sebagai penanggung jawab akun SIAPIK. (4) BPOM melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal dokumen disampaikan melalui laman resmi pelayanan SIAPIK dengan mengakses https://siapik.pom.go.id. (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dokumen yang disampaikan merupakan dokumen yang lengkap dan benar, BPOM memberikan nama pengguna dan kata sandi secara daring kepada Pemohon.

Article 12

(1) Permohonan akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) hanya dilakukan 1 (satu) kali sepanjang tidak terjadi perubahan data Pemohon. (2) Dalam hal terjadi perubahan data, Pemohon harus menyampaikan secara daring perubahan data kepada Kepala Badan melalui laman resmi pelayanan SIAPIK dengan mengakses https://siapik.pom.go.id.

Article 13

Article 14

(1) BPOM melakukan evaluasi terhadap dokumen permohonan persetujuan Iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang berdasarkan verifikasi dinyatakan lengkap. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama: a. 10 (sepuluh) hari kerja untuk Iklan kategori minor; dan b. 25 (dua puluh lima) hari kerja untuk Iklan kategori mayor. (3) Iklan kategori minor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan: a. Iklan dengan konsep baru yang tidak berpotensi menimbulkan interpretasi keliru; atau b. variasi dari Iklan yang telah mendapatkan persetujuan dengan disertai perubahan tidak bermakna meliputi perubahan: 1. pencantuman informasi kelengkapan Iklan yang tidak jelas terbaca; dan/atau 2. penghapusan salah satu atau beberapa informasi kelengkapan Iklan. (4) Iklan kategori mayor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan: a. Iklan dengan konsep baru yang berpotensi menimbulkan interpretasi keliru; atau b. variasi dari Iklan yang telah mendapatkan persetujuan dengan disertai perubahan bermakna.

Article 15

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) menggunakan sistem dilanjutkan (clock on) dan dihentikan (clock off). (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran terhadap dokumen persyaratan, serta penilaian terhadap pemenuhan kriteria objektif, lengkap dan tidak menyesatkan. (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan perbaikan dan/atau tambahan data, BPOM meminta perbaikan dan/atau tambahan data kepada Pemohon yang disampaikan secara elektronik paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal hasil evaluasi. (4) Pemohon menyampaikan perbaikan dan/atau tambahan data paling banyak 3 (tiga) kali yang masing-masing dapat disampaikan dalam batas waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permintaan perbaikan dan/atau tambahan data. (5) Perhitungan jangka waktu evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dihentikan (clock off) apabila berdasarkan hasil evaluasi diberikan pemberitahuan berupa permintaan perbaikan dan/atau tambahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Perhitungan waktu evaluasi akan dilanjutkan (clock on) setelah Pemohon menyampaikan perbaikan dan/atau tambahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Article 16

Kepala Badan dapat membentuk dan MENETAPKAN tim dalam pelaksanaan evaluasi rancangan Iklan.

Article 17

(1) BPOM menerbitkan keputusan terhadap hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berupa: a. persetujuan; atau b. penolakan. (2) BPOM menerbitkan keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara elektronik kepada Pemohon apabila berdasarkan hasil evaluasi, Pemohon telah memenuhi seluruh persyaratan dalam permohonan persetujuan Iklan. (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk setiap rancangan Iklan. (4) BPOM menerbitkan keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara elektronik kepada Pemohon, berdasarkan: a. hasil evaluasi, Pemohon tidak mampu untuk memenuhi persyaratan permohonan persetujuan Iklan; dan/atau b. Pemohon tidak menyerahkan perbaikan dan/atau tambahan data sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4). (5) Keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui laman resmi pelayanan SIAPIK. (6) Dalam hal Pemohon mendapat keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan dinyatakan batal dan biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

Article 18

(1) Layanan notifikasi diberikan kepada Pemohon yang mengajukan: a. perpanjangan persetujuan untuk Iklan yang sama tanpa perubahan; atau b. variasi dari Iklan yang telah mendapatkan persetujuan, disertai perubahan: 1. desain atau tata letak Iklan, tanpa perubahan klaim dan informasi dalam Iklan; 2. pemeran Iklan (talent); 3. sarana publikasi Iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tanpa disertai perubahan media Iklan; dan/atau 4. pemotongan sebagian klaim atau memperpendek durasi yang tidak menyebabkan perubahan makna atau arti. (2) Layanan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan permohonan persetujuan Iklan yang diproses secara otomatis menggunakan SIAPIK dengan evaluasi mandiri oleh Pemohon dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.

Article 19

Persetujuan Iklan berlaku selama izin edar Obat belum berakhir dan sepanjang masih memenuhi ketentuan kriteria dan persyaratan Iklan.

Article 20

Industri Farmasi pemilik izin edar wajib menjamin Iklan yang dipublikasikan sesuai dengan kriteria dan persyaratan Iklan.

BAB Ketiga

Pengajuan Permohonan Persetujuan Iklan

Article 13

Correction

(1) Pemohon yang telah memiliki akun terdaftar dalam SIAPIK dapat mengajukan permohonan persetujuan Iklan kepada Kepala Badan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui laman resmi pelayanan SIAPIK dengan mengakses https://siapik.pom.go.id. (3) Pemohon yang telah mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh surat perintah bayar. (4) Pemohon melakukan pembayaran sesuai dengan nominal yang tercantum dalam surat perintah bayar paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat perintah bayar. (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan: a. surat persetujuan izin edar Obat; b. rancangan label yang disetujui atau label yang disetujui; c. rancangan Iklan; d. dokumen terjemahan Iklan yang menggunakan bahasa asing selain bahasa Inggris ke dalam bahasa INDONESIA dari penerjemah tersumpah; e. dokumen terjemahan Iklan yang menggunakan bahasa daerah ke dalam bahasa INDONESIA; dan f. dokumen pendukung berisi informasi tertentu yang tidak terkait dengan penggunaan Obat, jika diperlukan oleh Pengawas dalam rangka verifikasi. (6) Rancangan Iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c untuk media visual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berupa print-ads. (7) Rancangan Iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c untuk media audio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) berupa skrip. (8) Rancangan Iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c untuk media audiovisual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) berupa storyboard. (9) Storyboard sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus memenuhi ketentuan untuk satu halaman paling banyak terdiri dari 6 (enam) frame yang dilengkapi dengan deskripsi dan narasi pada masing-masing frame. (10) Dalam hal terdapat kendala teknis dalam pengajuan permohonan persetujuan Iklan secara elektronik, pengajuan dan/atau pemberian keputusan terhadap permohonan persetujuan Iklan dapat dilakukan secara manual.

BAB Keempat

Evaluasi Dokumen Permohonan Persetujuan Iklan

Article 14

Correction

(1) BPOM melakukan evaluasi terhadap dokumen permohonan persetujuan Iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang berdasarkan verifikasi dinyatakan lengkap. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama: a. 10 (sepuluh) hari kerja untuk Iklan kategori minor; dan b. 25 (dua puluh lima) hari kerja untuk Iklan kategori mayor. (3) Iklan kategori minor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan: a. Iklan dengan konsep baru yang tidak berpotensi menimbulkan interpretasi keliru; atau b. variasi dari Iklan yang telah mendapatkan persetujuan dengan disertai perubahan tidak bermakna meliputi perubahan: 1. pencantuman informasi kelengkapan Iklan yang tidak jelas terbaca; dan/atau 2. penghapusan salah satu atau beberapa informasi kelengkapan Iklan. (4) Iklan kategori mayor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan: a. Iklan dengan konsep baru yang berpotensi menimbulkan interpretasi keliru; atau b. variasi dari Iklan yang telah mendapatkan persetujuan dengan disertai perubahan bermakna.

Article 15

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) menggunakan sistem dilanjutkan (clock on) dan dihentikan (clock off). (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran terhadap dokumen persyaratan, serta penilaian terhadap pemenuhan kriteria objektif, lengkap dan tidak menyesatkan. (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan perbaikan dan/atau tambahan data, BPOM meminta perbaikan dan/atau tambahan data kepada Pemohon yang disampaikan secara elektronik paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal hasil evaluasi. (4) Pemohon menyampaikan perbaikan dan/atau tambahan data paling banyak 3 (tiga) kali yang masing-masing dapat disampaikan dalam batas waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permintaan perbaikan dan/atau tambahan data. (5) Perhitungan jangka waktu evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dihentikan (clock off) apabila berdasarkan hasil evaluasi diberikan pemberitahuan berupa permintaan perbaikan dan/atau tambahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Perhitungan waktu evaluasi akan dilanjutkan (clock on) setelah Pemohon menyampaikan perbaikan dan/atau tambahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Article 16

Kepala Badan dapat membentuk dan MENETAPKAN tim dalam pelaksanaan evaluasi rancangan Iklan.

Article 17

(1) BPOM menerbitkan keputusan terhadap hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berupa: a. persetujuan; atau b. penolakan. (2) BPOM menerbitkan keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara elektronik kepada Pemohon apabila berdasarkan hasil evaluasi, Pemohon telah memenuhi seluruh persyaratan dalam permohonan persetujuan Iklan. (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk setiap rancangan Iklan. (4) BPOM menerbitkan keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara elektronik kepada Pemohon, berdasarkan: a. hasil evaluasi, Pemohon tidak mampu untuk memenuhi persyaratan permohonan persetujuan Iklan; dan/atau b. Pemohon tidak menyerahkan perbaikan dan/atau tambahan data sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4). (5) Keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui laman resmi pelayanan SIAPIK. (6) Dalam hal Pemohon mendapat keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan dinyatakan batal dan biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

BAB IV

PENGAWASAN

Article 21

Correction

(1) Pengawasan Iklan sesudah dipublikasikan dilakukan oleh Pengawas. (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk: a. mengambil data, informasi dan/atau dokumen meliputi gambar, foto, dan/atau video serta data, informasi dan/atau dokumen lain yang berdasarkan pemeriksaan patut diduga merupakan kegiatan yang berkaitan dengan Iklan; b. melakukan pemeriksaan fasilitas yang berhubungan dengan Iklan; c. melakukan evaluasi Iklan yang beredar; dan/atau d. melakukan evaluasi kembali Iklan yang telah disetujui.

Article 22

(1) Evaluasi kembali terhadap Iklan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d, dapat diterbitkan keputusan berupa: a. perbaikan; atau b. pembatalan persetujuan. (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi kembali diterbitkan keputusan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemohon harus menyerahkan perbaikan Iklan kepada Kepala Badan melalui laman resmi pelayanan SIAPIK dengan mengakses https://siapik.pom.go.id dalam batas waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan perbaikan. (3) Apabila dalam batas waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal dokumen perbaikan Iklan diserahkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemohon tidak menerima notifikasi dari BPOM maka Iklan dinyatakan telah disetujui.

Article 23

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan Iklan. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan memberikan informasi dan/atau laporan atas dugaan pelanggaran Iklan. (3) Pemberian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui: a. alamat email resmi layanan pengaduan masyarakat BPOM halobpom@pom.go.id; dan/atau b. telepon pengaduan masyarakat dengan nomor 1500533. (4) Selain disampaikan secara elektronik, pemberian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dapat disampaikan secara tertulis kepada Direktur Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif.

Article 24

Industri Farmasi pemilik izin edar dilarang mengiklankan Obat golongan Obat keras, narkotika dan/atau psikotropika kepada masyarakat umum.

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PENGAWASAN PERIKLANAN OBAT

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB Kesatu

Article 4

BAB Kedua

Article 5

Article 6

BAB Ketiga

Article 7

Article 8

Article 9

BAB III

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB Kesatu

Article 10

BAB Kedua

Article 11

Article 12

BAB Ketiga

Article 13

BAB Keempat

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB Kelima

Article 18

Article 19

Article 20

BAB IV

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

BAB V

Article 25

BAB VI

Article 26

Article 27

BAB VII

Article 28

BAB VIII

Article 29

Article 30