PERBAN

Peraturan Badan Nomor 15 Tahun 2021 tentang STANDAR SARANA DAN PRASARANA KANTOR DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

PERBAN Nomor 15 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Article 2

Correction

Standar Sarana dan Prasarana Kantor BPOM terdiri atas standar untuk: a. Ruang Kantor; b. Ruang Penunjang; c. Perlengkapan Kantor; d. Rumah Dinas; dan e. Kendaraan Dinas.

Article 3

Correction

(1) Ruang Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas: a. Ruang Kantor Kepala BPOM; b. Ruang Kantor pejabat eselon I; c. Ruang Kantor pejabat eselon IIA; d. Ruang Kantor pejabat eselon IIB sebagai kepala UPT; e. Ruang Kantor pejabat eselon III sebagai kepala UPT; f. Ruang Kantor pejabat eselon III sebagai kepala bagian atau yang setingkat; g. Ruang Kantor pejabat eselon IV sebagai kepala UPT; h. Ruang Kantor pejabat eselon IV sebagai kepala sub bagian atau yang setingkat; i. Ruang Kantor pejabat fungsional golongan IV; j. Ruang Kantor pejabat fungsional golongan III ke bawah; dan k. Ruang Kantor staf. (2) Standar ukuran Ruang Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Article 4

(1) Ruang Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas: a. ruang rapat b. ruang arsip aktif/inaktif; c. ruang pelayanan publik; d. ruang ibadah; e. ruang lobi; f. ruang server; g. ruang pusat data/sistem informasi; h. ruang perpustakaan; i. ruang penyimpanan barang; j. ruang pusat CCTV; k. ruang poliklinik; l. ruang sentral telepon; m. ruang pos penjagaan keamanan; n. ruang kantin; o. ruang genset; p. ruang layanan pengadaan secara elektronik (LPSE); q. ruang dapur/pantry; r. ruang media center; s. ruang studio/workshop; t. ruang istirahat pimpinan; u. toilet; v. ruang panel listrik; w. ruang menyusui/laktasi; x. ruang pemeriksaan/penindakan; y. ruang barang bukti; z. ruang mini lab; aa. aula; bb. ruang pengasuhan anak; cc. ruang aspirasi pegawai (employee corner); dd. ruang olahraga; dan ee. ruang parkir (termasuk sirkulasi). (2) Standar ukuran Ruang Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Article 5

(1) Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas: a. perlengkapan Ruang Kantor; dan b. perlengkapan Ruang Penunjang. (2) Standar Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Article 6

(1) Rumah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi: a. Rumah Dinas untuk Kepala BPOM; b. Rumah Dinas untuk pejabat eselon I; c. Rumah Dinas untuk pejabat eselon IIA; d. Rumah Dinas untuk pejabat eselon IIB sebagai kepala UPT; e. Rumah Dinas untuk pejabat eselon IIIA; f. Rumah Dinas untuk pejabat eselon IIIB sebagai kepala UPT; g. Rumah Dinas untuk pejabat eselon IV sebagai kepala UPT; dan h. Rumah Dinas untuk pejabat eselon IV. (2) Rumah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan selama yang bersangkutan memangku jabatan tersebut. (3) Standar Rumah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Article 7

(1) Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri atas: a. Kendaraan Dinas operasional jabatan Kepala BPOM; b. Kendaraan Dinas operasional jabatan pejabat eselon I; c. Kendaraan Dinas operasional jabatan pejabat eselon II; d. Kendaraan Dinas operasional jabatan pejabat eselon II sebagai kepala UPT; e. Kendaraan Dinas operasional jabatan pejabat eselon III sebagai kepala UPT; f. Kendaraan Dinas operasional jabatan pejabat eselon IV sebagai kepala UPT dengan wilayah kerja minimal 1 (satu) kabupaten/kota; dan g. Kendaraan Dinas operasional. (2) Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan bagi pejabat selama yang bersangkutan memangku jabatan tersebut. (3) Standar Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Article 8

Standar Sarana dan Prasarana kantor di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, lahan, dan bangunan Kantor.

Peraturan Badan Nomor 15 Tahun 2021 tentang STANDAR SARANA DAN PRASARANA KANTOR DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB III

Article 9

Article 10