Skip to main content

Search Browse APIConnect Claude

PERBAN

Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2019 tentang CEMARAN DALAM KOSMETIKA

PERBAN Nomor 12 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Home Browse Topics Connect Claude API

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

© 2026 Pasal.id. Indonesia's Open Legal Platform

Open Original PDF

Table of Contents

BAB IKETENTUAN UMUM
- Article 1
BAB IIPERSYARATAN, BATASAN CEMARAN, DAN PENGUJIAN
BAB KesatuPersyaratan
BAB KeduaBatasan Cemaran dan Pengujian
BAB IIISANKSI ADMINISTRATIF
- Article 9
- Article 10
BAB IVKETENTUAN PERALIHAN
- Article 11
BAB VKETENTUAN PENUTUP
- Article 12
- Article 13

🔤

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Status

In Force

Source

peraturan.go.id

Bagikan

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. 2. Cemaran adalah sesuatu yang masuk ke dalam Kosmetika secara tidak disengaja dan tidak dapat dihindari yang berasal dari proses pengolahan, penyimpanan dan/atau terbawa dari bahan baku. 3. Cemaran Mikroba adalah Cemaran dalam Kosmetika yang berasal dari mikroba yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. 4. Cemaran Logam Berat adalah Cemaran dalam Kosmetika yang berupa elemen kimiawi metalik dan metaloida, memiliki bobot atom dan bobot jenis yang tinggi, yang bersifat racun bagi makhluk hidup. 5. Cemaran Kimia adalah Cemaran dalam Kosmetika yang berasal dari unsur atau senyawa kimia yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. 6. Dokumen Informasi Produk adalah data mengenai mutu, keamanan, dan kemanfaatan Kosmetika. 7. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik INDONESIA, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang Kosmetika. 8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB II

PERSYARATAN, BATASAN CEMARAN, DAN PENGUJIAN

Article 2

Pelaku Usaha wajib menjamin Kosmetika yang diproduksi untuk diedarkan di dalam negeri dan/atau yang diimpor untuk diedarkan di wilayah INDONESIA memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, mutu, penandaan, dan klaim Kosmetika.

Article 3

Persyaratan keamanan dan mutu yang diatur dalam Peraturan Badan ini berupa Cemaran Kosmetika.

Article 4

Cemaran Kosmetika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: a. Cemaran Mikroba; b. Cemaran Logam berat; dan c. Cemaran Kimia.

Article 5

(1) Cemaran Mikroba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi: a. angka lempeng total; b. angka kapang dan khamir; c. Pseudomonas aeruginosa; d. Staphylococcus aureus; dan e. Candida albicans. (2) Cemaran Logam Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi: a. merkuri (Hg); b. timbal (Pb); c. arsen (As); dan d. kadmium (Cd). (3) Cemaran Kimia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berupa 1,4-Dioxane.

Article 6

Batasan Cemaran Kosmetika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Article 7

(1) Cemaran Kosmetika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan pengujian di laboratorium yang terakreditasi. (2) Pengujian Cemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan menggunakan metode analisis yang tervalidasi atau terverifikasi.

Article 8

Pelaku Usaha wajib mendokumentasikan hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada Dokumen Informasi Produk.

BAB Kesatu

Persyaratan

Article 2

Pelaku Usaha wajib menjamin Kosmetika yang diproduksi untuk diedarkan di dalam negeri dan/atau yang diimpor untuk diedarkan di wilayah INDONESIA memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, mutu, penandaan, dan klaim Kosmetika.

Article 3

Persyaratan keamanan dan mutu yang diatur dalam Peraturan Badan ini berupa Cemaran Kosmetika.

Article 4

Cemaran Kosmetika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: a. Cemaran Mikroba; b. Cemaran Logam berat; dan c. Cemaran Kimia.

Article 5

(1) Cemaran Mikroba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi: a. angka lempeng total; b. angka kapang dan khamir; c. Pseudomonas aeruginosa; d. Staphylococcus aureus; dan e. Candida albicans. (2) Cemaran Logam Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi: a. merkuri (Hg); b. timbal (Pb); c. arsen (As); dan d. kadmium (Cd). (3) Cemaran Kimia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berupa 1,4-Dioxane.

BAB Kedua

Batasan Cemaran dan Pengujian

Article 6

Batasan Cemaran Kosmetika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Article 7

(1) Cemaran Kosmetika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan pengujian di laboratorium yang terakreditasi. (2) Pengujian Cemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan menggunakan metode analisis yang tervalidasi atau terverifikasi.

Article 8

Pelaku Usaha wajib mendokumentasikan hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada Dokumen Informasi Produk.

BAB III

SANKSI ADMINISTRATIF

Article 9

(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 8 dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. larangan mengedarkan Kosmetika untuk sementara untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun; c. penarikan Kosmetika dari peredaran; d. pemusnahan Kosmetika; e. penghentian sementara kegiatan produksi dan/atau impor Kosmetika untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun; f. pencabutan nomor notifikasi; dan/atau g. penutupan sementara akses daring pengajuan permohonan notifikasi untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada Pelaku Usaha oleh Kepala Badan.

Article 10

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan yang mengatur mengenai tindak lanjut hasil pengawasan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Article 11

Pelaku Usaha yang telah memiliki nomor notifikasi Kosmetika sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Article 12

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.07.11.6662 Tahun 2011 tentang Persyaratan Cemaran Mikroba dan Logam Berat dalam Kosmetika (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.07.11.6662 Tahun 2011 tentang Persyaratan Cemaran Mikroba dan Logam Berat dalam Kosmetika (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article 13

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2019 KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, ttd. PENNY K. LUKITO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA ttd.