PERBAN

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2013 tentang PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERBAN Nomor 6 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Article 12

Correction

(1) Informasi yang wajib disediakan setiap saat meliputi: a. Profil Badan Pertanahan Nasional Republik INDONESIA meliputi sejarah, kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi; b. Penanganan terhadap pengaduan masyarakat; c. Peraturan perundang-undangan mengenai pertanahan dan yang berkaitan; d. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan pertanahan mengenai persyaratan, waktu dan biaya; e. Rencana Strategis Badan Pertanahan Nasional Republik INDONESIA; f. Rekap pegawai penerima Tanda Jasa, Bintang Jasa, Satya Lencana; g. Daftar nama pejabat; www.djpp.kemenkumham.go.id h. Alamat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan di seluruh INDONESIA; i. Jumlah Pegawai; j. Rekap Jumlah Penjatuhan Hukuman Disiplin; k. Rekap Jumlah Mutasi dan Promosi; l. Pakta Integritas; m. Dokumen Reformasi Birokrasi; n. Pembentukan Kantor Pertanahan Baru dan Definitif; o. Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional; p. Pengembangan Perpustakaan antara lain koleksi buku teks, Jurnal ilmiah, Tesis, Disertasi, Majalah, e-Library, kliping pertanahan, brosur; q. Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik; r. Penghapusan Barang Milik Negara; dan s. Peta Online. (2) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi: a. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); b. Laporan Penerimaan Gratifikasi; c. Formasi pegawai meliputi penerimaan pegawai dan pengangkatan CPNS menjadi PNS; d. Formasi penerimaan Diploma I, Diploma IV dan kejuruan lainnya; e. Formasi penerimaan dan pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah; f. Pejabat Penilai Tanah yang mendapat lisensi dari Badan Pertanahan Nasional Republik INDONESIA; g. Informasi perkembangan penanganan laporan kasus pertanahan kepada pihak yang terkait; h. Rekap jumlah penyelesaian penanganan kasus pertanahan kepada para pihak yang terkait; i. Jumlah dan tipologi kasus pertanahan; j. Hasil penelitian dan pengembangan pertanahan, meliputi Paper Kebijakan, Diseminasi Penelitian, Jurnal Iptek Pertanahan, Jurnal Pertanahan, Buletin dan Media Audio Visual; k. Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan www.djpp.kemenkumham.go.id l. Kegiatan Badan Pertanahan Nasional Republik INDONESIA yang bersifat strategis setiap tahun. (3) Informasi yang disediakan atas permintaan yang berkepentingan diberikan setelah mendapat persetujuan PPID, antara lain meliputi: a. Ringkasan laporan keuangan; dan b. Ringkasan tingkat penyelesaian proses permohonan pelayanan pertanahan. (4) Informasi yang dikecualikan meliputi: a. Surat Izin Perceraian; b. Surat Penolakan Izin Pernikahan/Perceraian; c. Surat Cerai; d. Pemberhentian dalam Jabatan Struktural/Fungsional dengan tidak hormat; e. Perselisihan/Sengketa Kepegawaian; f. Hasil pengujian/pemeriksaan kesehatan; g. SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS; h. Penelitian di bidang pertanahan yang sedang dalam proses; i. Buku tanah, surat ukur, dan warkahnya; j. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK); k. Berita Acara Gelar Perkara Internal, terbatas di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik INDONESIA; l. Surat, memorandum, disposisi, dan nota dinas yang menurut sifatnya dirahasiakan; dan m. Informasi Publik lainnya yang harus dikecualikan atau dirahasiakan berdasarkan pengujian oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2013 tentang PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Kesatu

Article 4

BAB Kedua

Article 5

BAB Ketiga

Article 6

BAB Keempat

Article 7

BAB Kelima

Article 8

BAB Keenam

Article 9

BAB Ketujuh

Article 10

BAB Kedelapan

Article 11

BAB IV

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB V

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

BAB VI

Article 24

Article 25

Article 26

BAB Kesatu

Article 24

Article 25

BAB Kedua

Article 26

BAB VII

Article 27

BAB VIII

Article 28