PERBAN

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2013 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH

PERBAN Nomor 2 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB IV

KEWENANGAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH

Article 14

Correction

(1) Peta Bidang Tanah dan Surat Ukur ditandatangani oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan dalam waktu bersamaan. (2) Peta Bidang Tanah digunakan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah, Tim Peneliti Tanah, dan/atau Panitia C dan Surat Ukur menjadi bagian sertipikat.

Article 15

Correction

(1) Dalam hal Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan berhalangan karena dinas, cuti, sakit atau sebab lainnya untuk waktu lebih dari 5 (lima) hari kerja berturut-turut dan tidak ditunjuk pejabat atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan, maka Peta Bidang Tanah dan Surat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan atas nama Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan berdasarkan keputusan Penunjukan Petugas Penandatanganan Peta Bidang Tanah dan Surat Ukur yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan. (2) Tembusan Keputusan Penunjukan Petugas Penandatanganan Peta Bidang Tanah dan Surat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Kanwil BPN dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik INDONESIA.

Article 16

(1) Selain dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Kepala Kantor Pertanahan dapat menugaskan Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan untuk menandatangani Peta Bidang Tanah dan Surat Ukur dalam rangka pelaksanaan program kegiatan pertanahan yang bersifat strategis, massal, dan program lainnya, serta penandatanganan Peta Bidang Tanah dan Surat Ukur pada kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah (derivatif) lebih dari 2.000 (dua ribu) bidang setiap bulan. (2) Penugasan penandatanganan Peta Bidang Tanah dan Surat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Pelimpahan Kewenangan oleh Kepala Kantor Pertanahan. (3) Tembusan Keputusan Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kanwil BPN dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik INDONESIA. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 17

(1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah yang berkaitan dengan pengukuran batas bidang tanah, dapat langsung diterbitkan Surat Ukur dan tidak diperlukan pembuatan Peta Bidang Tanah. (2) Pemecahan sertipikat langsung diterbitkan Surat Ukur tidak diperlukan pembuatan Peta Bidang Tanah. (3) Pemisahan sertipikat langsung diterbitkan Surat Ukur untuk bidang tanah yang dipisahkan, tidak diperlukan pembuatan Peta Bidang Tanah. (4) Dalam hal terjadi peralihan hak sebagian bidang tanah, terlebih dahulu dilakukan pemecahan/pemisahan sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat atas nama diri sendiri, selanjutnya dibuat Akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Article 18

Dalam pendaftaran tanah secara sporadik, Buku Tanah dan Sertipikat Untuk Pertama Kali ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan.

Article 19

(1) Dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan karena dinas, cuti, sakit atau sebab lain untuk waktu lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja berturut-turut, Kepala Kanwil BPN menunjuk Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Pertanahan. (2) Tembusan Keputusan Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik INDONESIA.

Article 20

(1) Dalam hal Kantor Pertanahan mempunyai beban pekerjaan pada pelayanan lebih dari 1.000 (seribu) kegiatan setiap bulan, kewenangan pelayanan data pemeliharaan pendaftaran tanah, penandatanganannya harus dilimpahkan kepada Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah. (2) Kewenangan menandatangani Buku Tanah dan Sertipikat oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah, pada kegiatan: a. Pendaftaran Hak Tanggungan Peralihan Hak Tanggungan (Cessie), Perubahan Kreditur (Subrogasi); www.djpp.kemenkumham.go.id b. Pendaftaran Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun; c. Penandatanganan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah; d. Pencatatan sita dan pengangkatan sita; e. Pengecekan Sertipikat; dan f. Pencatatan lain-lainnya. (3) Apabila Kantor Pertanahan mempunyai volume beban pekerjaan pada pelayanan lebih dari 3.000 (tiga ribu), kewenangan yang dilimpahkan kepada Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan sebagian kewenangan dimaksud kepada masing-masing Kepala Sub Seksi pada Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah. (4) Tembusan Keputusan Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan kepada Kepala Kanwil BPN dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik INDONESIA.

Article 21

Beban pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) dihitung berdasarkan rata-rata kegiatan pelayanan Pendaftaran Tanah selama 6 (enam) bulan terakhir yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kanwil BPN setelah dilakukannya penelitian pada Kantor Pertanahan yang bersangkutan.

BAB Kesatu

Kewenangan Penandatanganan Peta Bidang Tanah dan Surat Ukur

Article 14

Correction

(1) Peta Bidang Tanah dan Surat Ukur ditandatangani oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan dalam waktu bersamaan. (2) Peta Bidang Tanah digunakan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah, Tim Peneliti Tanah, dan/atau Panitia C dan Surat Ukur menjadi bagian sertipikat.

Article 15

Correction

(1) Dalam hal Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan berhalangan karena dinas, cuti, sakit atau sebab lainnya untuk waktu lebih dari 5 (lima) hari kerja berturut-turut dan tidak ditunjuk pejabat atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan, maka Peta Bidang Tanah dan Surat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan atas nama Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan berdasarkan keputusan Penunjukan Petugas Penandatanganan Peta Bidang Tanah dan Surat Ukur yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan. (2) Tembusan Keputusan Penunjukan Petugas Penandatanganan Peta Bidang Tanah dan Surat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Kanwil BPN dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik INDONESIA.

Article 16

(1) Selain dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Kepala Kantor Pertanahan dapat menugaskan Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan untuk menandatangani Peta Bidang Tanah dan Surat Ukur dalam rangka pelaksanaan program kegiatan pertanahan yang bersifat strategis, massal, dan program lainnya, serta penandatanganan Peta Bidang Tanah dan Surat Ukur pada kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah (derivatif) lebih dari 2.000 (dua ribu) bidang setiap bulan. (2) Penugasan penandatanganan Peta Bidang Tanah dan Surat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Pelimpahan Kewenangan oleh Kepala Kantor Pertanahan. (3) Tembusan Keputusan Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kanwil BPN dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik INDONESIA. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 17

(1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah yang berkaitan dengan pengukuran batas bidang tanah, dapat langsung diterbitkan Surat Ukur dan tidak diperlukan pembuatan Peta Bidang Tanah. (2) Pemecahan sertipikat langsung diterbitkan Surat Ukur tidak diperlukan pembuatan Peta Bidang Tanah. (3) Pemisahan sertipikat langsung diterbitkan Surat Ukur untuk bidang tanah yang dipisahkan, tidak diperlukan pembuatan Peta Bidang Tanah. (4) Dalam hal terjadi peralihan hak sebagian bidang tanah, terlebih dahulu dilakukan pemecahan/pemisahan sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat atas nama diri sendiri, selanjutnya dibuat Akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.

BAB Kedua

Kewenangan Penandatanganan Buku Tanah Dan Sertipikat

Article 18

Correction

Dalam pendaftaran tanah secara sporadik, Buku Tanah dan Sertipikat Untuk Pertama Kali ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan.

Article 19

Correction

(1) Dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan karena dinas, cuti, sakit atau sebab lain untuk waktu lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja berturut-turut, Kepala Kanwil BPN menunjuk Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Pertanahan. (2) Tembusan Keputusan Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik INDONESIA.

Article 20

(1) Dalam hal Kantor Pertanahan mempunyai beban pekerjaan pada pelayanan lebih dari 1.000 (seribu) kegiatan setiap bulan, kewenangan pelayanan data pemeliharaan pendaftaran tanah, penandatanganannya harus dilimpahkan kepada Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah. (2) Kewenangan menandatangani Buku Tanah dan Sertipikat oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah, pada kegiatan: a. Pendaftaran Hak Tanggungan Peralihan Hak Tanggungan (Cessie), Perubahan Kreditur (Subrogasi); www.djpp.kemenkumham.go.id b. Pendaftaran Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun; c. Penandatanganan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah; d. Pencatatan sita dan pengangkatan sita; e. Pengecekan Sertipikat; dan f. Pencatatan lain-lainnya. (3) Apabila Kantor Pertanahan mempunyai volume beban pekerjaan pada pelayanan lebih dari 3.000 (tiga ribu), kewenangan yang dilimpahkan kepada Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan sebagian kewenangan dimaksud kepada masing-masing Kepala Sub Seksi pada Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah. (4) Tembusan Keputusan Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan kepada Kepala Kanwil BPN dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik INDONESIA.

Article 21

Beban pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) dihitung berdasarkan rata-rata kegiatan pelayanan Pendaftaran Tanah selama 6 (enam) bulan terakhir yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kanwil BPN setelah dilakukannya penelitian pada Kantor Pertanahan yang bersangkutan.

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2013 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 12

Article 13

BAB Kesatu

Article 3

BAB 1

Article 3

Article 4

BAB 2

Article 4

Article 5

BAB 3

Article 5

Article 6

BAB 4

Article 6

BAB Kedua

Article 7

BAB 1

Article 7

Article 8

BAB 2

Article 8

Article 9

BAB 3

Article 9

Article 10

BAB 4

Article 10

Article 11

BAB 5

Article 11

BAB Ketiga

Article 12

Article 13

BAB IV

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB Kesatu

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB Kedua

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB V

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

BAB VI

Article 27

BAB VII

Article 28

Article 29