PERBAN

Peraturan Badan Nomor per-1633-k-jf-2012 Tahun 2013 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGANGKATAN DAN SERTIFIKASI PEJABAT STRUKTURAL KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR MELALUI PENGANGKATAN PERPINDAHAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

PERBAN Nomor per-1633-k-jf-2012 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini, yang dimaksud dengan: 1. Auditor adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. 2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan www.djpp.kemenkumham.go.id Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan. 3. Pengangkatan melalui perpindahan adalah Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan Auditor. 4. Jabatan lain adalah jabatan struktural, jabatan fungsional umum, dan jabatan fungsional tertentu lainnya. 5. Sertifikasi Auditor APIP adalah proses penilaian kompetensi, kinerja, dan kemampuan profesi atas keahlian/ketrampilan seseorang di bidang pengawasan intern pemerintah menurut disiplin keilmuan, ketrampilan, kefungsian dan/atau keahlian di bidang pengawasan intern pemerintah. 6. Pendidikan dan Pelatihan Matrikulasi Auditor Madya adalah Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Fungsional Auditor tanpa harus mengikuti ujian sertifikasi yang merupakan rangkuman dari Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Auditor Madya, Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Auditor Muda dan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Auditor Ahli. 7. Pendidikan dan Pelatihan Matrikulasi Auditor Muda adalah Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Auditor tanpa harus mengikuti ujian sertifikasi yang merupakan rangkuman dari Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Auditor Muda dan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Auditor Ahli.

BAB IV

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL DAN UJIAN SERTIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Article 4

Correction

(1) Pejabat Struktural Eselon I atau Eselon II di unit APIP yang diangkat dalam Jabatan Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus lulus sertifikasi auditor sesuai dengan jenjang jabatannya dalam waktu 2 (dua) tahun setelah diangkat dalam jabatan Auditor. (2) Sertifikasi auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Sertifikasi dan Ujian Sertifikasi Auditor. (3) Persyaratan diklat sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut: a. Apabila diangkat ke dalam jabatan Auditor Utama harus mengikuti Diklat Matrikulasi Auditor Madya dan mengikuti Diklat Penjenjangan Auditor Utama serta harus lulus ujian sertifikasi Auditor Utama; dan b. Apabila diangkat ke dalam jabatan Auditor Madya harus mengikuti Diklat Matrikulasi Auditor Muda dan mengikuti Diklat Penjenjangan Auditor Madya serta harus lulus ujian sertifikasi Auditor Madya. (4) Bagi Pegawai Negeri Sipil Eselon I atau Eselon II yang diangkat ke dalam Jabatan Auditor Utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a yang telah mengikuti Diklat Sertifikasi Auditor Madya yang dibuktikan dengan Sertifikat Telah Mengikuti Diklat Auditor Madya atau Sertifikat Auditor Madya dibebaskan mengikuti Diklat Matrikulasi Auditor Madya. Kepada yang bersangkutan dapat diusulkan untuk mengikuti Diklat Sertifikasi Auditor Utama dan harus lulus ujian sertifikasinya. (5) Bagi Pegawai Negeri Sipil Eselon I atau Eselon II yang diangkat ke dalam Jabatan Auditor Madya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b yang telah mengikuti Diklat Sertifikasi Auditor Muda yang dibuktikan dengan Sertifikat Telah Mengikuti Diklat Auditor Muda atau Sertifikat Auditor Muda dibebaskan mengikuti Diklat Matrikulasi Auditor Muda. Kepada yang bersangkutan dapat diusulkan untuk mengikuti Diklat Sertifikasi Auditor Madya dan harus lulus ujian sertifikasinya. (6) Kurikulum diklat matrikulasi sertifikasi auditor mengacu pada ketentuan yang berlaku. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Badan Nomor per-1633-k-jf-2012 Tahun 2013 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGANGKATAN DAN SERTIFIKASI PEJABAT STRUKTURAL KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR MELALUI PENGANGKATAN PERPINDAHAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

BAB IV

Article 4

BAB V

Article 5

BAB VI

Article 6