PERBAN

Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern Program Lintas Sektoral

PERBAN Nomor 9 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Pedoman Umum Pengawasan Intern Program Lintas Sektoral dimaksudkan sebagai acuan umum bagi unit kerja di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, melaporkan, dan memantau pelaksanaan pengawasan intern lintas sektoral di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Article 2

Pedoman Umum Pengawasan Intern Program Lintas Sektoral bertujuan untuk: a. mewujudkan suatu manajemen pengawasan yang utuh dan terintegrasi bagi seluruh pelaksanaan kegiatan pengawasan lintas sektoral di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan b. menjadi referensi unit kerja di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan.

Article 3

Pedoman Umum Pengawasan Intern Program Lintas Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Article 4

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2017 KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, ttd ARDAN ADIPERDANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Correction

Article 2

Article 3

Pedoman Umum Pengawasan Intern Program Lintas Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.