Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2014 tentang PENDELEGASIAN …

Article 4

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2014 KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA, MARDIASMO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PEJABAT YANG DIBERIKAN WEWENANG MEMBERIKAN CUTI BAGI PNS DI LINGKUNGAN BPKP No. JABATAN PENDELEGASIAN WEWENANG A. Sekretaris Utama Pemberian cuti untuk Pejabat Eselon II dan Eselon III di lingkungan Sekretariat Utama, yang terdiri atas: a. Cuti tahunan; b. Cuti besar, kecuali cuti besar yang dijalankan di luar negeri untuk memenuhi kewajiban agama; c. Cuti sakit; d. Cuti bersalin; e. Cuti karena alasan penting; dan f. Cuti di luar tanggungan negara karena persalinan. 2. Deputi Kepala BPKP Pemberian cuti untuk Pejabat Eselon II dan Eselon III di lingkungan Kedeputian, yang terdiri atas: a. Cuti tahunan; b. Cuti besar, kecuali cuti besar yang dijalankan di luar negeri untuk memenuhi kewajiban agama; c. Cuti sakit; d. Cuti bersalin; e. Cuti karena alasan penting; dan f. Cuti di luar tanggungan negara karena persalinan. www.djpp.kemenkumham.go.id 3. Kepala Biro Pemberian cuti untuk Pejabat Eselon IV dan Pegawai di lingkungan Biro, yang terdiri atas: a. Cuti tahunan; b. Cuti besar, kecuali cuti besar yang dijalankan di luar negeri untuk memenuhi kewajiban agama; c. Cuti sakit; d. Cuti bersalin; e. Cuti karena alasan penting; dan f. Cuti di luar tanggungan negara karena persalinan. 4. Direktur Pemberian cuti untuk Pegawai di lingkungan Kedeputian, yang terdiri atas: a. Cuti tahunan; b. Cuti besar, kecuali cuti besar yang dijalankan di luar negeri untuk memenuhi kewajiban agama; c. Cuti sakit; d. Cuti bersalin; e. Cuti karena alasan penting; dan f. Cuti di luar tanggungan negara karena persalinan. 5. Kepala Pusat Pemberian cuti untuk Pejabat Eselon III dan Eselon IV serta Pegawai di lingkungan Pusat-pusat, yang terdiri atas: a. Cuti tahunan; b. Cuti besar, kecuali cuti besar yang dijalankan di luar negeri untuk memenuhi kewajiban agama; c. Cuti sakit; d. Cuti bersalin; e. Cuti karena alasan penting; dan f. Cuti di luar tanggungan negara karena persalinan. www.djpp.kemenkumham.go.id 6. Inspektur Pemberian cuti untuk Pejabat Eselon IV dan Pegawai di lingkungan Inspektorat, yang terdiri atas: a. Cuti tahunan; b. Cuti besar, kecuali cuti besar yang dijalankan di luar negeri untuk memenuhi kewajiban agama; c. Cuti sakit; d. Cuti bersalin; e. Cuti karena alasan penting; dan f. Cuti di luar tanggungan negara karena persalinan. 7. Kepala Perwakilan Pemberian cuti untuk Pejabat Eselon III dan Eselon IV serta Pegawai di lingkungan Perwakilan, yang terdiri atas: a. Cuti tahunan; b. Cuti besar, kecuali cuti besar yang dijalankan di luar negeri untuk memenuhi kewajiban agama; c. Cuti sakit; d. Cuti bersalin; e. Cuti karena alasan penting; dan f. Cuti di luar tanggungan negara karena persalinan. KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA, MARDIASMO www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2014 tentang PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DL LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Article 1

Article 2

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4