PERBAN

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengisian Terbatas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

PERBAN Nomor 5 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PERSYARATAN DAN TAHAPAN PENGISIAN TERBATAS JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Article 4

Correction

(1) Pengisian Terbatas JPT Pratama hanya dapat diikuti oleh peserta pengisian terbatas JPT Pratama. (2) Peserta Pengisian Terbatas JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus sebagai Pegawai BPKP; b. pangkat golongan ruang sekurang-kurangnya Pembina Utama Muda/IVc; c. pernah menduduki JPT Madya paling singkat 2 (dua) tahun; d. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; e. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat dalam kurun waktu dua tahun terakhir; f. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan; dan g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan hasil uji kesehatan dan psikologi serta bebas narkoba.

Article 5

Pengisian Terbatas JPT Pratama di lingkungan BPKP meliputi tahapan: a. persiapan; b. pelaksanaan; dan c. pelaporan.

Article 6

(1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan pembentukan Panitia Seleksi oleh Kepala BPKP selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri atas Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan BPKP. (4) Panitia Seleksi dapat dibantu oleh tim penilai kompetensi (asesor) yang independen dan memiliki pengalaman dalam bidangnya.

Article 7

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui: a. penetapan peserta Pengisian Terbatas JPT Pratama; b. seleksi administrasi; c. uji kompetensi (fit and proper test); d. penelusuran rekam jejak; dan e. penetapan calon Pimpinan Tinggi Pratama.

Article 8

(1) Penetapan peserta pengisian terbatas JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan usulan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. (2) Dalam menentukan peserta Pengisian Terbatas JPT Pratama yang akan diusulkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan melakukan sidang.

Article 9

Seleksi administrasi, uji kompetensi, penelusuran rekam jejak, dan penetapan calon JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan oleh Panitia Seleksi.

Article 10

Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas: a. melakukan seleksi administrasi dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi; b. MENETAPKAN peserta yang lolos seleksi administrasi untuk kemudian mengikuti uji kompetensi; c. MENETAPKAN teknik penilaian uji kompetensi; d. melakukan uji kompetensi terhadap peserta yang mencakup peminatan, motivasi, dan karakteristik pribadi melalui wawancara; e. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan uji kompetensi; f. melakukan pemeringkatan terhadap hasil pelaksanaan uji kompetensi; g. melakukan penelusuran rekam jejak peserta seleksi, melalui penilaian pimpinan, rekan sejawat, serta staf atas kinerja peserta di lingkungan kerja; dan h. menyampaikan hasil uji kompetensi berdasarkan peringkat nilai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

Article 11

Penetapan calon Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Article 12

Penetapan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 13

Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dengan penyampaian laporan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dan Panitia Seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakannya.

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengisian Terbatas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB III

Article 14