PERBAN

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2023 tentang PETA PROSES BISNIS BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERBAN Nomor 1 Tahun 2023

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN. 2. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. 3. Peta Proses adalah peta yang menggambarkan keseluruhan proses utama, proses manajerial, dan proses lainnya sesuai Renstra serta tugas dan fungsi BPKP. 4. Peta Subproses adalah bagian dari proses yang memiliki tujuan spesifik dalam mendukung proses bisnis. 5. Peta Relasi adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan pihak-pihak yang terlibat dan hubungan pihak-pihak tersebut dalam proses bisnis sesuai struktur organisasi dalam sub proses pada proses manajerial, proses utama, dan proses lainnya. 6. Peta Lintas Fungsi (Cross Function Map) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berkaitan dan membentuk suatu proses kerja. 7. Proses Utama adalah proses yang meliputi bisnis inti dan menciptakan aliran nilai utama. 8. Proses Manajerial adalah proses yang mengendalikan atau mengelola operasional dari proses utama. 9. Proses Lainnya adalah proses yang mengungkit proses utama dan proses manajerial. 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Renstra BPKP, adalah dokumen perencanaan BPKP untuk periode 5 (lima) tahun. 11. Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan adalah serangkaian instruksi tertulis atau langkah-langkah yang harus diikuti seorang pegawai untuk menyelesaikan suatu pekerjaan/kegiatan sehingga mencapai hasil kerja yang maksimal, efisien, ekonomis, dan efektif. 12. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut dengan SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Article 4

Correction

(1) Penyusunan Peta Proses Bisnis BPKP dilakukan dalam 4 (empat) tahapan yaitu: a. persiapan dan perencanaan; b. pengembangan; c. penerapan/implementasi; dan d. pemantauan dan evaluasi. (2) Tahap persiapan dan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan langkah awal penyusunan Peta Proses Bisnis yang mencakup identifikasi tugas dan fungsi BPKP, Renstra, rencana kerja jangka panjang, rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan dan sasaran BPKP untuk mengetahui aktivitas/proses kerja/kegiatan di lingkungan BPKP. (3) Pengelompokan seluruh aktivitas/proses kerja/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan oleh BPKP memperhatikan: a. pengelompokan dilakukan berdasarkan kegiatan bukan berdasarkan unit organisasi; b. pengelompokan didasarkan pada seluruh kegiatan/aktivitas/proses kerja yang dilakukan oleh BPKP; dan c. pengelompokan dilakukan secara sederhana dan mudah diimplementasikan. (4) Tahap pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tahap penyusunan Peta Proses Bisnis organisasi, yang terdiri atas: a. identifikasi ruang lingkup organisasi BPKP berdasarkan mandat dari visi, misi, dan tujuan; dan b. menjabarkan hasil identifikasi tersebut menjadi beberapa proses bisnis untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut. (5) Tahap penerapan/implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. pengesahan peta proses bisnis; b. pendistribusian peta proses bisnis; c. penyimpanan; d. penempatan dan pemanfaatan peta proses bisnis; dan e. perubahan peta proses bisnis. (6) Tahap pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan paling sedikit satu tahun sekali oleh unit organisasi BPKP yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan. (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar perbaikan dan peningkatan peta proses bisnis BPKP dan untuk memastikan implementasi proses bisnis yang ada telah mampu memicu kinerja yang diharapkan.

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2023 tentang PETA PROSES BISNIS BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Article 1

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10