PERBAN

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan

PERBAN Nomor 1 Tahun 2025

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 5. Pelaksana BPK adalah unsur pelaksana yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai kebutuhan. 6. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 7. Rencana Implementasi Renstra yang selanjutnya disingkat RIR adalah dokumen acuan dalam mengimplementasikan Renstra. 8. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. 9. Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara yang selanjutnya disingkat Ditjen PKN adalah salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota BPK yang ditetapkan BPK. 10. Direktorat Jenderal Pemeriksaan Investigasi yang selanjutnya disebut Ditjen Pemeriksaan Investigasi adalah salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan investigatif, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Ketua BPK dan Wakil Ketua BPK. 11. Pemeriksa BPK adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BPK yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. 12. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester yang selanjutnya disingkat IHPS adalah dokumen yang memuat ringkasan mengenai hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, dan hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah dalam satu semester. 13. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Lima Tahunan yang selanjutnya disingkat IHPL adalah dokumen yang memuat ringkasan mengenai hasil pemeriksaan signifikan, hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, dan pendapat BPK selama 5 (lima) tahun. 14. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Article 5

Correction

(1) Sekretariat Jenderal merupakan salah satu unsur Pelaksana BPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Ketua BPK dan Wakil Ketua BPK. (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. (3) Struktur organisasi Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BPK ini.

Article 6

Correction

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi dan sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK serta Pelaksana BPK.

Article 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Sekretariat Jenderal dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan Renstra dan RIR BPK; b. perumusan rencana kegiatan Sekretariat Jenderal berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal; c. perumusan kebijakan di bidang kesekretariatan pimpinan dan keprotokolan, hubungan masyarakat dan kerja sama internasional, sumber daya manusia, keuangan, teknologi informasi, prasarana dan sarana, administrasi umum, serta organisasi dan tata laksana; d. pembinaan di bidang kesekretariatan pimpinan dan keprotokolan, hubungan masyarakat dan kerja sama internasional, sumber daya manusia, keuangan, teknologi informasi, prasarana dan sarana, administrasi umum, serta organisasi dan tata laksana; e. pelaksanaan manajemen risiko, manajemen perubahan, dan manajemen pengetahuan pada lingkup tugas Sekretariat Jenderal; f. penyusunan laporan kinerja Sekretariat Jenderal; dan g. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Article 8

Sekretariat Jenderal terdiri atas: a. Biro Sekretariat Pimpinan; b. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional; c. Biro Sumber Daya Manusia; d. Biro Keuangan; e. Biro Teknologi Informasi; f. Biro Umum; dan g. Biro Organisasi dan Tata Laksana.

Article 9

(1) Biro Sekretariat Pimpinan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal. (2) Biro Sekretariat Pimpinan dipimpin oleh seorang kepala. (3) Struktur organisasi Biro Sekretariat Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BPK ini.

Article 10

Biro Sekretariat Pimpinan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan pimpinan, memberikan layanan persidangan dan keprotokolan, dan menyediakan informasi yang dibutuhkan Ketua BPK, Wakil Ketua BPK, dan Anggota BPK, serta menyampaikan informasi mengenai kebijakan BPK sesuai dengan putusan sidang BPK dan/atau rapat BPK kepada semua unsur Pelaksana BPK.

Article 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Biro Sekretariat Pimpinan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Biro Sekretariat Pimpinan dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan Renstra dan RIR BPK; b. perumusan rencana kegiatan Biro Sekretariat Pimpinan berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Biro Sekretariat Pimpinan; c. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kesekretariatan pimpinan, persidangan, dan keprotokolan BPK termasuk perangkat lunak pelaksanaan kebijakan; d. pelaksanaan kebijakan di bidang kesekretariatan pimpinan, persidangan, dan keprotokolan BPK; e. perumusan informasi yang dibutuhkan Ketua BPK, Wakil Ketua BPK, dan Anggota BPK; f. perumusan konsep pidato BPK; g. perumusan dan penyampaian informasi mengenai kebijakan BPK sesuai dengan putusan sidang BPK dan/atau rapat BPK kepada semua unsur Pelaksana BPK; h. pelaksanaan manajemen risiko, manajemen perubahan, dan manajemen pengetahuan pada lingkup tugas Biro Sekretariat Pimpinan; i. penyusunan laporan kinerja Biro Sekretariat Pimpinan; dan j. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Sekretaris Jenderal.

Article 12

Biro Sekretariat Pimpinan terdiri atas: a. Bagian Sekretariat Ketua; b. Bagian Persidangan dan Protokol; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 13

Bagian Sekretariat Ketua mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, menyiapkan konsep pidato Ketua BPK, informasi yang dibutuhkan oleh Ketua BPK, dan informasi mengenai kebijakan BPK sesuai dengan putusan sidang BPK dan/atau rapat BPK, serta melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan perintah Ketua BPK.

Article 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Sekretariat Ketua menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan Ketua BPK; b. pengoordinasian kegiatan kesekretariatan Wakil Ketua BPK dan para Anggota BPK; c. penyiapan konsep pidato Ketua BPK; d. penyiapan informasi yang dibutuhkan oleh Ketua BPK; e. penyiapan informasi sebagai bahan konferensi pers mengenai kebijakan BPK sesuai dengan putusan sidang BPK dan/atau rapat BPK; dan f. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja Biro Sekretariat Pimpinan.

Article 15

Bagian Sekretariat Ketua terdiri atas: a. Subbagian Sekretariat Wakil Ketua; b. Subbagian Sekretariat Anggota I; c. Subbagian Sekretariat Anggota II; d. Subbagian Sekretariat Anggota III; e. Subbagian Sekretariat Anggota IV; f. Subbagian Sekretariat Anggota V; g. Subbagian Sekretariat Anggota VI; dan h. Subbagian Sekretariat Anggota VII.

Article 16

Article 17

Bagian Persidangan dan Protokol mempunyai tugas menyelenggarakan layanan persidangan dan/atau rapat BPK serta kegiatan keprotokolan BPK.

Article 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Persidangan dan Protokol menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan BPK tentang sidang BPK dan/atau rapat BPK serta keprotokolan BPK dalam bentuk perangkat lunak dan/atau kebijakan lainnya; b. penyelenggaraan kegiatan sidang BPK dan/atau rapat BPK termasuk tindak lanjutnya; c. penyelenggaraan kegiatan keprotokolan BPK; d. penyelenggaraan layanan jamuan pejabat negara; dan e. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja Biro Sekretariat Pimpinan.

Article 19

Bagian Persidangan dan Protokol terdiri atas: a. Subbagian Persidangan; dan b. Subbagian Protokol.

Article 20

(1) Subbagian Persidangan mempunyai tugas menyiapkan dan mengevaluasi penyelenggaraan sidang BPK dan/atau rapat BPK, menyiapkan dan menganalisis risalah sidang BPK dan/atau rapat BPK, menyiapkan bahan perumusan dan pemantauan tindak lanjut putusan sidang BPK dan/atau rapat BPK, serta penyelenggaraan layanan jamuan pejabat negara. (2) Subbagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan rencana acara, mengatur dan melaksanakan urusan keprotokolan, analisis kebutuhan dukungan teknis, koordinasi kegiatan acara keprotokolan pimpinan, serta fasilitasi hubungan kerja keprotokolan BPK.

Article 21

(1) Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional yang selanjutnya disebut Biro Humas dan Kerja Sama Internasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal. (2) Biro Humas dan Kerja Sama Internasional dipimpin oleh seorang kepala. (3) Struktur organisasi Biro Humas dan Kerja Sama Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BPK ini.

Article 22

Biro Humas dan Kerja Sama Internasional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kehumasan dan kerja sama di bidang kelembagaan pada lingkup nasional dan internasional.

Article 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Biro Humas dan Kerja Sama Internasional menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Biro Humas dan Kerja Sama Internasional dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan Renstra dan RIR BPK; b. perumusan rencana kegiatan Biro Humas dan Kerja Sama Internasional berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Biro Humas dan Kerja Sama Internasional; c. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kehumasan dan kerja sama internasional termasuk perangkat lunak pelaksanaan kebijakan; d. penyiapan dan pengoordinasian strategi komunikasi BPK; e. pelaksanaan dan pengkomunikasian kebijakan di bidang kehumasan dan kerja sama internasional; f. pelaksanaan manajemen risiko, manajemen perubahan, dan manajemen pengetahuan pada lingkup tugas Biro Humas dan Kerja Sama Internasional; g. penyusunan laporan kinerja Biro Humas dan Kerja Sama Internasional; dan h. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Sekretaris Jenderal.

Article 24

Biro Humas dan Kerja Sama Internasional terdiri atas: a. Bagian Pengelolaan Informasi; b. Bagian Hubungan Antar Lembaga; c. Bagian Kerja Sama Internasional; d. Museum BPK RI; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 25

Bagian Pengelolaan Informasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan publikasi dan media, layanan informasi, serta perpustakaan.

Article 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Pengelolaan Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan strategi, kebijakan, dan rencana di bidang publikasi dan media, layanan informasi, serta perpustakaan dalam bentuk perangkat lunak dan/atau kebijakan lainnya; b. penyiapan bahan strategi komunikasi BPK di bidang publikasi dan media, layanan informasi, serta perpustakaan; c. pelaksanaan strategi, kebijakan, dan rencana di bidang publikasi dan media, layanan informasi, serta perpustakaan; d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi strategi komunikasi; dan e. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja Biro Humas dan Kerja Sama Internasional.

Article 27

Bagian Pengelolaan Informasi terdiri atas: a. Subbagian Publikasi dan Media; b. Subbagian Layanan Informasi; dan c. Subbagian Perpustakaan.

Article 28

(1) Subbagian Publikasi dan Media mempunyai tugas melakukan kegiatan publikasi mengenai BPK melalui media cetak dan elektronik, serta melaksanakan kegiatan hubungan dan kerja sama dengan pers untuk mendukung pelaksanaan tugas BPK. (2) Subbagian Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan layanan informasi atas kegiatan pemeriksaan dan kegiatan BPK lainnya melalui Pusat Informasi dan Komunikasi serta saluran komunikasi lainnya. (3) Subbagian Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan perpustakaan.

Article 29

Bagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan hubungan dan kerja sama dengan lembaga negara/pemerintah dan nonpemerintah dalam negeri terkait dengan pelaksanaan tugas BPK.

Article 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bagian Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan strategi, kebijakan, dan rencana di bidang hubungan dan kerja sama dengan lembaga negara/pemerintah dan nonpemerintah dalam negeri terkait dengan pelaksanaan tugas BPK dalam bentuk perangkat lunak dan/atau kebijakan lainnya; b. penyiapan bahan strategi komunikasi BPK di bidang hubungan dan kerja sama dengan lembaga negara/pemerintah dan nonpemerintah dalam negeri; c. pelaksanaan strategi, kebijakan, dan rencana di bidang hubungan dan kerja sama dengan lembaga negara/pemerintah dan nonpemerintah dalam negeri terkait dengan pelaksanaan tugas BPK; dan d. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja Biro Humas dan Kerja Sama Internasional.

BAB Ketiga

Biro Sekretariat Pimpinan

Article 9

Correction

(1) Biro Sekretariat Pimpinan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal. (2) Biro Sekretariat Pimpinan dipimpin oleh seorang kepala. (3) Struktur organisasi Biro Sekretariat Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BPK ini.

Article 10

Correction

Biro Sekretariat Pimpinan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan pimpinan, memberikan layanan persidangan dan keprotokolan, dan menyediakan informasi yang dibutuhkan Ketua BPK, Wakil Ketua BPK, dan Anggota BPK, serta menyampaikan informasi mengenai kebijakan BPK sesuai dengan putusan sidang BPK dan/atau rapat BPK kepada semua unsur Pelaksana BPK.

Article 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Biro Sekretariat Pimpinan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Biro Sekretariat Pimpinan dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan Renstra dan RIR BPK; b. perumusan rencana kegiatan Biro Sekretariat Pimpinan berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Biro Sekretariat Pimpinan; c. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kesekretariatan pimpinan, persidangan, dan keprotokolan BPK termasuk perangkat lunak pelaksanaan kebijakan; d. pelaksanaan kebijakan di bidang kesekretariatan pimpinan, persidangan, dan keprotokolan BPK; e. perumusan informasi yang dibutuhkan Ketua BPK, Wakil Ketua BPK, dan Anggota BPK; f. perumusan konsep pidato BPK; g. perumusan dan penyampaian informasi mengenai kebijakan BPK sesuai dengan putusan sidang BPK dan/atau rapat BPK kepada semua unsur Pelaksana BPK; h. pelaksanaan manajemen risiko, manajemen perubahan, dan manajemen pengetahuan pada lingkup tugas Biro Sekretariat Pimpinan; i. penyusunan laporan kinerja Biro Sekretariat Pimpinan; dan j. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Sekretaris Jenderal.

Article 12

Biro Sekretariat Pimpinan terdiri atas: a. Bagian Sekretariat Ketua; b. Bagian Persidangan dan Protokol; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 13

Bagian Sekretariat Ketua mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, menyiapkan konsep pidato Ketua BPK, informasi yang dibutuhkan oleh Ketua BPK, dan informasi mengenai kebijakan BPK sesuai dengan putusan sidang BPK dan/atau rapat BPK, serta melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan perintah Ketua BPK.

Article 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Sekretariat Ketua menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan Ketua BPK; b. pengoordinasian kegiatan kesekretariatan Wakil Ketua BPK dan para Anggota BPK; c. penyiapan konsep pidato Ketua BPK; d. penyiapan informasi yang dibutuhkan oleh Ketua BPK; e. penyiapan informasi sebagai bahan konferensi pers mengenai kebijakan BPK sesuai dengan putusan sidang BPK dan/atau rapat BPK; dan f. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja Biro Sekretariat Pimpinan.

Article 15

Bagian Sekretariat Ketua terdiri atas: a. Subbagian Sekretariat Wakil Ketua; b. Subbagian Sekretariat Anggota I; c. Subbagian Sekretariat Anggota II; d. Subbagian Sekretariat Anggota III; e. Subbagian Sekretariat Anggota IV; f. Subbagian Sekretariat Anggota V; g. Subbagian Sekretariat Anggota VI; dan h. Subbagian Sekretariat Anggota VII.

Article 16

Article 17

Bagian Persidangan dan Protokol mempunyai tugas menyelenggarakan layanan persidangan dan/atau rapat BPK serta kegiatan keprotokolan BPK.

Article 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Persidangan dan Protokol menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan BPK tentang sidang BPK dan/atau rapat BPK serta keprotokolan BPK dalam bentuk perangkat lunak dan/atau kebijakan lainnya; b. penyelenggaraan kegiatan sidang BPK dan/atau rapat BPK termasuk tindak lanjutnya; c. penyelenggaraan kegiatan keprotokolan BPK; d. penyelenggaraan layanan jamuan pejabat negara; dan e. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja Biro Sekretariat Pimpinan.

Article 19

Bagian Persidangan dan Protokol terdiri atas: a. Subbagian Persidangan; dan b. Subbagian Protokol.

Article 20

(1) Subbagian Persidangan mempunyai tugas menyiapkan dan mengevaluasi penyelenggaraan sidang BPK dan/atau rapat BPK, menyiapkan dan menganalisis risalah sidang BPK dan/atau rapat BPK, menyiapkan bahan perumusan dan pemantauan tindak lanjut putusan sidang BPK dan/atau rapat BPK, serta penyelenggaraan layanan jamuan pejabat negara. (2) Subbagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan rencana acara, mengatur dan melaksanakan urusan keprotokolan, analisis kebutuhan dukungan teknis, koordinasi kegiatan acara keprotokolan pimpinan, serta fasilitasi hubungan kerja keprotokolan BPK.

BAB Keempat

Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional

Article 21

Correction

(1) Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional yang selanjutnya disebut Biro Humas dan Kerja Sama Internasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal. (2) Biro Humas dan Kerja Sama Internasional dipimpin oleh seorang kepala. (3) Struktur organisasi Biro Humas dan Kerja Sama Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BPK ini.

Article 22

Biro Humas dan Kerja Sama Internasional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kehumasan dan kerja sama di bidang kelembagaan pada lingkup nasional dan internasional.

Article 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Biro Humas dan Kerja Sama Internasional menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Biro Humas dan Kerja Sama Internasional dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan Renstra dan RIR BPK; b. perumusan rencana kegiatan Biro Humas dan Kerja Sama Internasional berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Biro Humas dan Kerja Sama Internasional; c. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kehumasan dan kerja sama internasional termasuk perangkat lunak pelaksanaan kebijakan; d. penyiapan dan pengoordinasian strategi komunikasi BPK; e. pelaksanaan dan pengkomunikasian kebijakan di bidang kehumasan dan kerja sama internasional; f. pelaksanaan manajemen risiko, manajemen perubahan, dan manajemen pengetahuan pada lingkup tugas Biro Humas dan Kerja Sama Internasional; g. penyusunan laporan kinerja Biro Humas dan Kerja Sama Internasional; dan h. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Sekretaris Jenderal.

Article 24

Biro Humas dan Kerja Sama Internasional terdiri atas: a. Bagian Pengelolaan Informasi; b. Bagian Hubungan Antar Lembaga; c. Bagian Kerja Sama Internasional; d. Museum BPK RI; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 25

Bagian Pengelolaan Informasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan publikasi dan media, layanan informasi, serta perpustakaan.

Article 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Pengelolaan Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan strategi, kebijakan, dan rencana di bidang publikasi dan media, layanan informasi, serta perpustakaan dalam bentuk perangkat lunak dan/atau kebijakan lainnya; b. penyiapan bahan strategi komunikasi BPK di bidang publikasi dan media, layanan informasi, serta perpustakaan; c. pelaksanaan strategi, kebijakan, dan rencana di bidang publikasi dan media, layanan informasi, serta perpustakaan; d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi strategi komunikasi; dan e. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja Biro Humas dan Kerja Sama Internasional.

Article 27

Bagian Pengelolaan Informasi terdiri atas: a. Subbagian Publikasi dan Media; b. Subbagian Layanan Informasi; dan c. Subbagian Perpustakaan.

Article 28

(1) Subbagian Publikasi dan Media mempunyai tugas melakukan kegiatan publikasi mengenai BPK melalui media cetak dan elektronik, serta melaksanakan kegiatan hubungan dan kerja sama dengan pers untuk mendukung pelaksanaan tugas BPK. (2) Subbagian Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan layanan informasi atas kegiatan pemeriksaan dan kegiatan BPK lainnya melalui Pusat Informasi dan Komunikasi serta saluran komunikasi lainnya. (3) Subbagian Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan perpustakaan.

Article 29

Bagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan hubungan dan kerja sama dengan lembaga negara/pemerintah dan nonpemerintah dalam negeri terkait dengan pelaksanaan tugas BPK.

Article 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bagian Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan strategi, kebijakan, dan rencana di bidang hubungan dan kerja sama dengan lembaga negara/pemerintah dan nonpemerintah dalam negeri terkait dengan pelaksanaan tugas BPK dalam bentuk perangkat lunak dan/atau kebijakan lainnya; b. penyiapan bahan strategi komunikasi BPK di bidang hubungan dan kerja sama dengan lembaga negara/pemerintah dan nonpemerintah dalam negeri; c. pelaksanaan strategi, kebijakan, dan rencana di bidang hubungan dan kerja sama dengan lembaga negara/pemerintah dan nonpemerintah dalam negeri terkait dengan pelaksanaan tugas BPK; dan d. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja Biro Humas dan Kerja Sama Internasional.

(1) Subbagian Sekretariat Wakil Ketua mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, menyiapkan konsep pidato dan informasi yang dibutuhkan oleh Wakil Ketua BPK, serta menyiapkan bahan penyampaian informasi mengenai kebijakan BPK sesuai dengan putusan sidang BPK dan/atau rapat BPK. (2) Subbagian Sekretariat Anggota I mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, menyiapkan konsep pidato dan informasi yang dibutuhkan oleh Anggota I BPK, serta menyiapkan bahan penyampaian informasi mengenai kebijakan BPK sesuai dengan putusan sidang BPK dan/atau rapat BPK. (3) Subbagian Sekretariat Anggota II mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, menyiapkan konsep pidato dan informasi yang dibutuhkan oleh Anggota II BPK, serta menyiapkan bahan penyampaian informasi mengenai kebijakan BPK sesuai dengan putusan sidang BPK dan/atau rapat BPK. (4) Subbagian Sekretariat Anggota III mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, menyiapkan konsep pidato dan informasi yang dibutuhkan oleh Anggota III BPK, serta menyiapkan bahan penyampaian informasi mengenai kebijakan BPK sesuai dengan putusan sidang BPK dan/atau rapat BPK. (5) Subbagian Sekretariat Anggota IV mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, menyiapkan konsep pidato dan informasi yang dibutuhkan oleh Anggota IV BPK, serta menyiapkan bahan penyampaian informasi mengenai kebijakan BPK sesuai dengan putusan sidang BPK dan/atau rapat BPK. (6) Subbagian Sekretariat Anggota V mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, menyiapkan konsep pidato dan informasi yang dibutuhkan oleh Anggota V BPK, serta menyiapkan bahan penyampaian informasi mengenai kebijakan BPK sesuai dengan putusan sidang BPK dan/atau rapat BPK. (7) Subbagian Sekretariat Anggota VI mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, menyiapkan konsep pidato dan informasi yang dibutuhkan oleh Anggota VI BPK, serta menyiapkan bahan penyampaian informasi mengenai kebijakan BPK sesuai dengan putusan sidang BPK dan/atau rapat BPK. (8) Subbagian Sekretariat Anggota VII mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, menyiapkan konsep pidato dan informasi yang dibutuhkan oleh Anggota VII BPK, serta menyiapkan bahan penyampaian informasi mengenai kebijakan BPK sesuai dengan putusan sidang BPK dan/atau rapat BPK.

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

BAB Kesatu

Article 5

Article 6

Article 7

BAB Kedua

Article 8

BAB Ketiga

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB Keempat

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

BAB Kelima

BAB Keenam

BAB Ketujuh

BAB Kedelapan

BAB Kesembilan

BAB IV

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB Keempat

BAB Kelima

BAB Keenam

BAB Ketujuh

BAB V